TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menolak anggapan majelis hakim yang menyebut tuntutan jaksa KPK untuk mencabut hak politik terdakwa kasus korupsi alat uji kemudi, Inspektur Jenderal Djoko Susilo, berlebihan. Menurut Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, selama ini pelaku korupsi kerap mendapatkan posisi politik yang bagus setelah menjalani masa hukuman.
"Kalau masih ingat Boven Digoel (Papua) dan Tomohon (Sulawesi Utara), pelakunya sudah dihukum tetapi menang lagi dalam proses pemilihan kepala daerah berikutnya, ini kan jadi tidak benar," kata Bambang saat menggelar jumpa pers terkait putusan hakim terhadap Djoko Susilo di kantornya, Selasa malam, 3 Agustus 2013.
Karena itulah, Bambang mengatakan KPK tak ingin kondisi serupa terulang lagi. Itulah alasan KPK meminta hakim menghapus hak politik mantan Kepala Korps Lalulintas tersebut untuk memilih maupun dipilih dalam pemilihan umum. "Jadi, sekali lagi kami katakan, pidana tambahan yang kami terapkan ini berpijak pada fakta," ujar Bambang menegaskan.
Keinginan KPK tersebut kandas setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menghukum Djoko dengan pidana 10 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsidair 6 bulan kurungan.
Hukuman Djoko jauh dari tuntutan jaksa KPK agar hakim memvonis Djoko 18 tahun penjara, uang pengganti Rp 32 miliar atau penjara lima tahun, serta hukuman tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih pada jabatan publik.
Bambang mengatakan vonis pengadilan yang tak tidak mengakomodir pencabutan hak politik tersebut akan menjadi kajian KPK, khususnya dalam merumuskan pengajuan banding maupun tidak dalam kasus tersebut. Namun Bambang belum memastikan apakah tuntutan tersebut akan kembali diperjuangkan di tingkat banding. "Masih dalam diskusi," ucapnya.
TRI SUHARMAN
Berita Terpopuler:
Inilah Alasan Ozil Pindah ke Arsenal
Manchester United Dapatkan Fellaini dan Coentrao
Petinggi Polri Diduga Kecipratan Uang Labora
Kemenhub: Karyawan Lion Air Banyak yang Eksodus
Ozil Kenakan Nomor Punggung 11 di Arsenal
