TEMPO.CO, Jakarta--Pemerintah tahun ini akan merekrut 65 ribu Calon Pegawai Negeri Sipil. Lowongan tersebut dibuka untuk pelamar umum dan pegawai honorer kategori 2. Dari jumlah tersebut, 25 ribu akan diangkat menjadi PNS di lingkungan kementerian/lembaga, sisanya, untuk mengisi jabatan di lingkungan pemerintah daerah.
Dalam proses penerimaan ini, Konsorsium Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Seleksi CPNS, mengimbau masyarakat untuk mewaspadai faktor-faktor rawan penyelewengan. "Kami berharap titik rawan tidak terjadi, tapi sangat patut menjadi perhatian untuk diawasi bersama," kata Peneliti Indonesia Corruption Watch Febri Hendri di kantornya, Minggu 1 September 2013.
Setidaknya ada 3 faktor yang menyebabkan proses rekrutmen CPNS ini menjadi rawan penyelewengan. Yang pertama, di beberapa daerah rekrutmen CPNS kerap dijadikan ajang balas budi kepala daerah yang menang pilkada. "Kepala daerah kerap balas budi kepada tim sukses dan pendukungnya dengan memberi jabatan tertentu," kata Peneliti ICW Siti Juliantari Rachman. Selain kepala daerah, politisi lokal maupun nasional disebut kerap menitipkan kerabatnya agar dibantu dalam proses rekrutmen CPNS.
Yang kedua, proses rekrutmen ini, seringkali dijadikan sumber dana ilegal melalui praktek suap, pungutan liar dan pemerasan. Praktek-praktek tersebut sulit ditindak tegas karena hanya ada pengakuan dari satu pihak.
Terakhir, animo publik untuk menjadi CPNS sangatlah tinggi, sementara formasi yang ada terbatas. "Tahun sebelumnya, jumlah pelamar 15 kali lipat formasi yang tersedia," kata Juliantari. Hal ini yang menyebabkan para pelamar menghalalkan segala cara untuk lolos seleksi, termasuk memberi suap pada pihak tertentu.
TRI ARTINING PUTRI
Terhangat:
Rupiah Loyo | Konvensi Partai Demokrat | Suap SKK Migas
Berita populer:
Brigjen Basaria: Dari Penyelundupan Sampai Susno
Ahok Heboh Terajana di YouTube
PDIP Merasa 'Disenyapkan' di Pilkada Jawa Timur
Ini Rahasia Sukses Polwan Versi Brigjen Basaria
