TEMPO.CO, Surakarta-Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan tidak ingin mencampuri konflik yang terjadi di Keraton Kasunanan Surakarta. Dia memilih tidak terlibat untuk mendamaikan persoalan kedua kubu.
"Pilihan politik yang diambil, negara tidak terlibat. Keraton harus buat terobosan untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri," katanya kepada wartawan di kampus Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Selasa, 27 Agustus 2013.
Ganjar berkaca pada proses penyusunan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta. Saat itu Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat ingin mengatur keraton secara ketat. "Tapi ada banyak masukan agar negara tidak terlalu banyak mengatur keraton. Itu juga yang akan saya lakukan terhadap Keraton Kasunanan," ujarnya, yang saat itu menjabat Wakil Ketua Komisi Pemerintahan.
Dia juga menolak mengambil alih keraton. Menurutnya tidak ada payung hukum yang membenarkan pengambil alihan keraton oleh negara. "Bahaya kalau diambil alih. Ini budaya," katanya.
Gubernur yang baru dilantik 23 Agustus lalu itu meminta semua kubu di Keraton Solo duduk bersama dan menyelesaikan masalah dengan kepala dingin sesuai keluhuran budaya dan mekanisme yang ada. "Saya mendorong penyelesaian konflik oleh internal mereka sendiri," katanya.
Dia menilai penyelesaian konflik akan menjadi ujian dan tantangan bagi keraton untuk menunjukkan bahwa keraton masih layak mendapat penghormatan masyarakat. "Jangan tampilkan hal yang buruk ke masyarakat," ucapnya.
Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan pemerintah Jawa Tengah tidak akan secara aktif masuk dalam konflik keraton. Dia memilih bersikap pasif dan menunggu langkah keraton. "Kalau kami diminta, kami akan turunkan tim untuk membantu tapi tetap tidak intervensi," katanya.
UKKY PRIMARTANTYO
Terhangat:
Konflik Keraton Solo | Suap SKK Migas | Konvensi Partai Demokrat | Pilkada Jatim
Berita terkait:
Mobil Hardtop Jebol Pintu Keraton Surakarta
Raja Pakubuwono XIII Disandera?
Keraton Surakarta Ribut, Kelompok Silat Dikerahkan
