TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut Inspektur Jendral Djoko Susilo 18 tahun pidana penjara dan denda Rp 1 miliar atau diganti dengan 1 tahun kurungan. Tim penuntut menilai Djoko terbukti korupsi pada proyek pengadaan simulator uji kemudi roda dua dan roda empat tahun anggaran 2011 serta melakukan tindak pidana pencucian uang.
"Menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan terdakwa Inspektur Jenderal Djoko Susilo secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan gabungan beberapa kejahatan," kata jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi Pulung Rindandoro saat membacakan berkas tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa, 20 Agustus 2013.
Pada kasus korupsi, jaksa Luki Dwi Nugroho mengatakan Djoko dinilai melanggar dakwaan kesatu primer yakni Pasal 2 Ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 juncto Pasal 65 Ayat 1 KUHPidana.
Dia terbukti menerima pemberian sebanyak Rp 32 miliar dari Direktur Utama PT Citra Metalindo Mandiri Abadi, Budi Susanto, lantaran perusahannya dimenangkan dalam proyek simulator. Selain memperkaya diri, Djoko dinilai merugikan negara sebanyak Rp 121 miliar pada pengadaan yang bernilai total Rp 200,56 miliar itu.
Dalam perkara pencucian uang, Djoko dinilai terbukti melanggar dua dakwaan. Yakni Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat 1 juncto Pasal 65 Ayat 1 KUHP, untuk pencucian uang mulai 2011. Dan Pasal 3 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat 1 juncto Pasal 65 Ayat 1 KUHP, untuk tindak pencucian uang pada 2003-2010.
Djoko dinilai melakukan pencucian uang dari harta hasil korupsinya dari proyek simulator dengan menyembunyikan hartanya lewat nama-nama orang dekatnya, termasuk ketiga istrinya. Adapun untuk perkara sebelum 2010, jaksa menilai Djoko melakukan pencucian uang lantaran jumlah harta kekayaannya tak sesuai dengan penghasilannya sebagai anggota kepolisian. Sebagai Kepala Kepolisian Resort Bekasi Polda Metro Jaya pada 2003 hingga mengakhiri jabatannya sebagai Direktur Lalu Lintas Babinkam Polri pada 2010, Djoko hanya menerima gaji Rp 407 juta. Namun, asetnya telah mencapai Rp 54 miliar.
Selain dituntut hukuman pidana, jaksa juga meminta majelis menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebanyak Rp 32 miliar. Pembayaran ini harus dilakukan sebulan sejak keputusan majelis hakim dijatuhkan. Apabila tak membayarnya, maka harta Djoko akan dilelang. Jika hartanya tetap tak memenuhi, maka Djoko diganti dengan 5 tahun kurungan. Jaksa juga meminta majelis mencabut hak-hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik.
NUR ALFIYAH
Berita Terpopuler:
Bumi Akan Dihujani Debu Kosmik Selama 3 Bulan
Ditanyai Soal Konvensi, Sri Mulyani Senyum-senyum
Pidato SBY Dinilai 'Menjerumuskan' IHSG
Suap Rudi Kiriman Singapura? Simon Tersenyum
Ahok: Jakarta Lebih Cocok untuk Jasa-Perdagangan
