Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Penggunaan APBD untuk Kurikulum 2013 Tidak Mudah  

Editor

Zed abidien

image-gnews
Demonstrasi menolak kurikulum pendidikan tahun 2013. TEMPO/Dasril Roszandi
Demonstrasi menolak kurikulum pendidikan tahun 2013. TEMPO/Dasril Roszandi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Inspektur II Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Yanto Sugianto mempertanyakan pelatihan pengajar Kurikulum 2013 di sekolah nonsasaran. Setidaknya ada tiga hal yang Yanto pertanyakan, yakni waktu pelatihan, tenaga pelatih, dan anggarannya.

Untuk waktu pelatihan, menurut Yanto, waktunya terlalu singkat. Karena sebentar lagi kegiatan belajar-mengajar efektif akan dimulai. "Kapan mau diklatnya? Tanggal 15 kan sudah lewat," kata dia di kantornya, Kamis, 18 Juli 2013. Meskipun pelatihan dilakukan di sekolah masing-masing, menurut Yanto, tetap saja pengajar harus meninggalkan kelas untuk mengikuti diklat.

Selain waktu pelatihan, Yanto mempertanyakan siapa yang akan mengajar para guru di sekolah nonsasaran. Sedangkan para guru inti dan pengawas masih punya tugas untuk mendampingi guru sasaran di sekolah yang ditunjuk. "Kalau yang mengajar enggak kompeten nanti bagaimana," kata Yanto.

Yang terakhir adalah anggaran pelatihan. Menurut Yanto, kalau pun masih ada sisa anggaran untuk melatih guru, harus ada proses revisi. "Tidak bisa main pakai saja," kata dia. Nah, proses tersebut, kata Yanto, akan memakan waktu yang tidak sebentar. Jika ingin memakai anggaran pendapatan dan belanja daerah, kata Yanto, prosesnya juga tidak mudah.

Meskipun suatu daerah punya anggaran yang besar, kata Yanto, pasti sudah ada pos-pos peruntukkannya. "Tidak bisa langsung dialihkan untuk yang lain," kata dia.

Sebaiknya, kata Yanto, sekolah yang tahun ini belum menjadi sekolah sasaran bersabar menunggu tahun depan. "Pakai kurikulum lama saja dulu," kata Yanto. Ia mengatakan, di tahun depan, rencananya, jumlah sekolah untuk implementasi kurikulum baru akan meningkat. "Jangan takut ketinggalan zaman," kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Senin pekan lalu, Kemdikbud elah meresmikan pelaksanaan kurikulum baru di 6.326 sekolah. Kurikulum 2013 ini, diterapkan di kelas I, IV, VII dan X. Untuk menerapkan kurikulum ini, kementerian menganggarkan Rp 829 miliar.

Di luar jumlah itu, sekitar dua ribu sekolah, mengajukan diri untuk mengimplementasikan Kurikulum 2013 tahun ini. Untuk melatih guru dan membeli buku-buku Kurikulum 2013, mereka akan memakai dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau APBD.

TRI ARTINING PUTRI


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Apa Arti P5 dalam Kurikulum Merdeka? Ini Tujuan, Prinsip, dan Manfaatnya

22 Agustus 2023

Suasana ruang kelas di Jakarta pada Selasa (21 Maret 2023). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah membuka pendaftaran bagi satuan pendidikan yang ingin menerapkan Kurikulum Merdeka pada tahun pelajaran 2023-2024. (ANTARA/HO-Kemendikbudristek)
Apa Arti P5 dalam Kurikulum Merdeka? Ini Tujuan, Prinsip, dan Manfaatnya

Apa itu P5 dalam Kurikulum Merdeka?


Membedah Struktur Kurikulum Merdeka Tingkat SMA Sederajat

6 Agustus 2023

Suasana ruang kelas di Jakarta pada Selasa (21 Maret 2023). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah membuka pendaftaran bagi satuan pendidikan yang ingin menerapkan Kurikulum Merdeka pada tahun pelajaran 2023-2024. (ANTARA/HO-Kemendikbudristek)
Membedah Struktur Kurikulum Merdeka Tingkat SMA Sederajat

Kurikulum Merdeka dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknoligi pada tahun 2022 sebagai pengganti kurikulum 2013.


Menengok Implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah dan Kendalanya

20 Juli 2023

Suasana ruang kelas di Jakarta pada Selasa (21 Maret 2023). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah membuka pendaftaran bagi satuan pendidikan yang ingin menerapkan Kurikulum Merdeka pada tahun pelajaran 2023-2024. (ANTARA/HO-Kemendikbudristek)
Menengok Implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah dan Kendalanya

Implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah memiliki sejumlah kendala di lapangan. Di antaranya adalah tidak semua guru mau move on.


Rincian Kurikulum Merdeka dan Tujuan Penerapannya

13 Juli 2023

Suasana ruang kelas di Jakarta pada Selasa (21 Maret 2023). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah membuka pendaftaran bagi satuan pendidikan yang ingin menerapkan Kurikulum Merdeka pada tahun pelajaran 2023-2024. (ANTARA/HO-Kemendikbudristek)
Rincian Kurikulum Merdeka dan Tujuan Penerapannya

Kurikulum Merdeka merupakan konsep pembelajaran bertujuan mendalami dan mengembangkan minat serta bakat masing-masing siswa.


Menilik Perbedaan Kurikulum Merdeka dengan Kurikulum 2013

12 Juli 2023

Suasana ruang kelas di Jakarta pada Selasa (21 Maret 2023). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah membuka pendaftaran bagi satuan pendidikan yang ingin menerapkan Kurikulum Merdeka pada tahun pelajaran 2023-2024. (ANTARA/HO-Kemendikbudristek)
Menilik Perbedaan Kurikulum Merdeka dengan Kurikulum 2013

Terdapat beberapa perbedaan dari Kurikulum Merdeka dengan Kurikulum 2013


Jeroan RUU Sisdiknas: Perbedaan Sisdiknas dan Kurikulum di RUU Sisdiknas

30 Agustus 2022

Konferensi pers PB PGRI terkait hilangnya ayat TPG dalam RUU Sisdiknas secara daring, di Jakarta, Ahad 28 Agustus 2022. ANTARA/Indriani
Jeroan RUU Sisdiknas: Perbedaan Sisdiknas dan Kurikulum di RUU Sisdiknas

RUU Sisdiknas yang diajukan oleh Kemendikbudristek memuat beberapa perbedaan tentang Kurikulum dan Sisdiknas. Simak penjelasannya


PTM 100 Persen, Guru Diimbau Lakukan Asesmen Diagnostik Siswa

17 Juli 2022

Mendikbud Nadiem Makarim ketika bermalam di rumah salah satu guru di Kalimantan Utara. Dok. Kemdikbud
PTM 100 Persen, Guru Diimbau Lakukan Asesmen Diagnostik Siswa

Hal itu perlu dilakukan guru karena selama masa pandemi peserta didik belajar berbeda-beda sehingga level kemampuannya beragam.


Pro Kontra Kurikulum Merdeka Besutan Nadiem Makarim

14 Februari 2022

Ilustrasi kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). ANTARA/Asprilla Dwi Adha
Pro Kontra Kurikulum Merdeka Besutan Nadiem Makarim

Kurikulum Merdeka memberikan kebebasan kepada guru mengatur waktu pelajaran. Hal ini memungkinkan karena target pemenuhan jam belajar dibuat per tahun


Ini Hal Baru dari Kurikulum Merdeka Besutan Nadiem Makarim

14 Februari 2022

Siswa saat mengikuti pembelajaran tatap muka (PTM) di SDN Ciracas 11 Pagi, Jakarta, Selasa 8 Februari 2022. Saat ini, DKI masih menerapkan PTM di sekolah 50 persen dari kapasitas sesuai aturan pemerintah pusat. TEMPO/Subekti.
Ini Hal Baru dari Kurikulum Merdeka Besutan Nadiem Makarim

Satriwan Salim menerangkan Kurikulum Merdeka yang baru saja diluncurkan oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim tidak jauh berbeda dengan Kurikulum 2013.


Apa Itu Merdeka Belajar: Tersebab Survei Jebloknya Matematika dan Literasi Siswa

13 Februari 2022

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim saat meninjau pembelajaran tatap muka di Kota Bandung, Senin 17 Januari 2022. Nadiem menekankan bahwa perundungan dan kekerasan harus di lingkungan sekolah harus dihapuskan. (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)
Apa Itu Merdeka Belajar: Tersebab Survei Jebloknya Matematika dan Literasi Siswa

Kurikulum ini menjadi bagian dalam program Merdeka Belajar episode 15.