Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Anak-anak Pahlawan Revolusi Luncurkan Buku

image-gnews
TEMPO/Seto Wardhana
TEMPO/Seto Wardhana
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Konflik, sekalipun terjadi beberapa puluh tahun silam, punya potensi bara yang bisa meluap kapan saja. Dendam yang belum selesai bisa tersulut di generasi kedua, ketiga atau bahkan keempat. Forum Silaturahmi Anak Bangsa (FSAB) ingin menghindari terjadinya konflik berulang di antara generasi penerus orang yang bertentangan pada konflik di masa lalu.

Pada ulang tahunnya yang ke-10, wadah komunikasi anak-anak para pahlawan revolusi, eks PKI, eks DI/TII, eks PRRI/Permesta ini meluncurkan buku "The Children of War": Berhenti mewariskan konflik, tidak membuat konflik baru". Buku yang akan diluncurkan Rabu, 3 Juli 2013 malam, di kompleks Parlemen Senayan ini, ingin mengajak warga Indonesia sepakat mencari solusi damai atas konflik di masa lalu. Rencananya, peluncuran buku akan mengundang beberapa tokoh nasional seperti presiden keempat Indonesia Megawati Soekarnoputri.

 Disusun selama dua tahun, buku ini diharapkan bisa menjadi pemantik gerakan moral saling memaafkan di antara anak dan cucu korban konflik 1965 dan aneka konflik lain yang terjadi di Indonesia. Walau belum ada model rekonsiliasi konflik yang ditawarkan. "Buku ini pengalaman generasi kedua dan ketiga anggota keluarga yang pernah terlibat konflik di masa lalu dan komitmen untuk menyelesaikan, secara sukarela berdamai," kata Letnan Jenderal (Purn.) Agus Widjojo, salah satu pembina FSAB.

Agus menyadari usaha menyelesaikan konflik di masa lalu akan terganjal keengganan untuk membuka kembali luka lama, atau memperdebatkan siapa yang benar dan salah. Padahal masyarakat Indonesia enggan untuk berdebat. "Tetapi ini persoalan bangsa, dalam konflik semua punya tanggung jawab untuk menyelesaikan," kata dia.

Apalagi, Indonesia sudah ketinggalan dibanding beberapa negara lain yang sudah bisa berdamai dengan masa lalunya. Di antaranya Jerman, Kamboja dan Timor Leste. "Setidaknya mereka sudah memulai berdamai, sedang Indonesia belum," dia menuturkan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Terbagi menjadi 11 bab, buku ini disusun oleh Nina Pane, Stella Warouw dan Bernada Triwara Rurit. Masing-masing bab membawa pembaca memahami trauma anak korban konflik, dan usahanya menyembuhkan luka dan amarah. "Sebagai orang luar, mulanya saya menyangsikan apa mereka bisa saling memaafkan, bersatu, setelah masuk ke dalam saya bisa lihat persaudaraan dan persahabatan mereka, dan mungkin bisa menjadi ikon nasionalisme," kata Nina.

ARYANI KRISTANTI


Topik terhangat:


Tarif Progresif KRL
| Capres 2014 | Ribut Kabut Asap | PKS Didepak?

Berita lainnya:
Wartawati Korban Pemerkosaan Mulai Terbuka ke Polisi

PAN Tolak RUU Ormas, 'Pecat Besan!' 

Agnes Monica Bantah Ubah Nama Jadi 'Montana' 

Suswono: Bodohnya Pengusaha Bisa Dibohongi AF

Demonstran Wanita 'Diraba-raba' di Tahrir Square 

Wiranto Siap Tanggung Jawab Kerusuhan Mei 1998

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kilas Balik Janji Presiden Jokowi Cari Wiji Thukul

7 Januari 2023

Mbak Pon dan Wiji Thukul dalam unggahan Wahyu Susilo. Foto : Instagram/wahyususilo
Kilas Balik Janji Presiden Jokowi Cari Wiji Thukul

Sampai Sipon meninggal dunia, Wiji Thukul masih berstatus orang hilang. Padahal, Presiden Jokowi pernah berjanji mencari Wiji Thukul.


Jaksa Agung Sebut Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu PR Bersama

5 Juni 2018

Jaksa Agung Dikecam karena Kaitkan IPK dengan Penuntutan
Jaksa Agung Sebut Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu PR Bersama

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu bukan hanya pekerjaan rumah Kejaksaan Agung.


Prasetyo Sarankan Kasus HAM Masa Lalu Diselesaikan Non Yudisial

10 Januari 2018

Kiri-Kanan: Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kementerian Kelautan (KKP), Zulficar Mochtar; Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Muhammad Yusuf; Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung, Nur Rahmat; dan Hakim Mahkamah Agung, Surya Jaya dalam konferensi pers The International Fish Force Academy of Indonesia (IFFAI) ke-2 di kantor pusat KKP, Jakarta Pusat, Senin, 11 Desember 2017. Tempo/Fajar Pebrianto
Prasetyo Sarankan Kasus HAM Masa Lalu Diselesaikan Non Yudisial

Jaksa Agung HM Prasetyo mencontohkan kasus pelanggaran HAM di masa lalu pada 1965-1966, sulit untuk ditemukan pelaku dan mengumpulkan buktinya.


Penyebab Ombudsman Ingin Temui Langsung Menkopolhukam Wiranto

29 Maret 2017

Ninik Rahayu, Anggota Ombudsman RI memberikan keterangan kepada media setelah pertemuan dengan Kemenko Polhukam di Gedung Ombudsman RI, Rabu 29 Maret 2017 // Aghniadi
Penyebab Ombudsman Ingin Temui Langsung Menkopolhukam Wiranto

Komisioner Ombudsman RI Ninik Rahayu mengatakan pihaknya perlu mendengar penjelasan Menkopolhukam Wiranto soal terobosan solusi kasus HAM berat dulu.


Massa Mengaku Korban Peristiwa 27 Juli 1996 Tagih Janji PDIP  

13 Maret 2017

Megawati Soekarnoputri, meresmikan kantor baru DPP PDIP di Jalan Diponegoro No.58, Jakarta, 1 Juni 2015. Setelah Peristiwa 27 Juli 1996 meletus kantor tersebut direbut oleh massa pendukung PDI versi Kongres Medan, Soerjadi. TEMPO/Imam Sukamto
Massa Mengaku Korban Peristiwa 27 Juli 1996 Tagih Janji PDIP  

Menurut koordinator aksi, PDIP sudah tutup mata dan hati terhadap korban peristiwa Kudatuli.


Kontras Menentang Dewan Kerukunan Nasional, Ini Sebabnya

13 Februari 2017

Aktivis Kontras Feri Kusuma. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Kontras Menentang Dewan Kerukunan Nasional, Ini Sebabnya

Menurut Kontras, pembentukan Dewan Kerukunan Nasional cacat
hukum.


Kritik DPR atas Penyelesaian Kasus HAM Lewat Rekonsiliasi  

3 Februari 2017

Politikus Trimedya Panjaitan. TEMPO/Fajar Januarta
Kritik DPR atas Penyelesaian Kasus HAM Lewat Rekonsiliasi  

Menurut Trimedya, penyelesaian secara hukum penting untuk menunjukkan pemerintah serius dalam penyelesaian HAM masa lalu.


Penyelesaian HAM, DPR Sarankan KontraS Lapor ke Kejagung

3 Februari 2017

Politikus Trimedya Panjaitan. TEMPO/Imam Sukamto
Penyelesaian HAM, DPR Sarankan KontraS Lapor ke Kejagung

Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Trimedya Panjaitan menyarankan agar KontraS juga melaporkan Menteri Wiranto dan Komnas HAM ke Kejaksaan Agung.


Ini Alasan Kontras Laporkan Wiranto ke Ombudsman  

2 Februari 2017

Wiranto, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan. TEMPO/Imam Sukamto
Ini Alasan Kontras Laporkan Wiranto ke Ombudsman  

Kontras melaporkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dengan dugaan melakukan maladministrasi.


Dilaporkan KontraS ke Ombudsman, Wiranto: Silakan

2 Februari 2017

Wiranto, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Dilaporkan KontraS ke Ombudsman, Wiranto: Silakan

Koordinator KontraS Haris Azhar menyimpulkan adanya maladministrasi dari hasil rapat Wiranto dan Komnas HAM.