TEMPO.CO, Yogyakarta-Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwono X, menegaskan kenaikan harga bahan bakar minyak, tidak dapat dihindari, untuk mengurangi subsidi. Namun, dia menegaskan, rencana itu tidak tepat waktu. “Kalau memang naik sudah sangat terlambat. Harusnya mengambil momentum yang pas. Kenapa pemerintah tidak cepat putuskan,” kata Sultan, di Komplek Kepatihan Yogyakarta, Senin 17 Juni 2013.
Menurut Sultan, keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak, menimbulkan konsekuensi, seperti kenaikan harga kebutuhan pokok. Kenaikan itu, juga akan berdampak pada menurunnya jumlah ekspor Indonesia, sehingga Bank Indonesia harus bekerja keras mengatasi laju inflasi. “BBM ini kan sudah naik sebelumnya. BI harus tutup kekurangan,” katanya.
Sultan juga mengatakan, pemerintah saat ini tidak memiliki pilihan, selain menaikkan harga bahan bakar. Rencana itu, membuat daerah harus memastikan ketersediaan bahan bakar minyak. Sultan menjamin, tidak ada kelangkaan bahan bakar minyak di DIY. “Kami dapat jaminan, BBM tidak langka di Yogya, karena cukup mengambil di Depo Rewulu,” kata Sultan.
Selain menjamin ketersediaan BBM, Sultan juga menjamin pasokan barang kebutuhan masyarakat, seperti beras, telur, daging, dan ayam. Pemerintah DIY, akan membahas kompensasi bantuan langsung sementara masyarakat, melalui rapat kerja dengan pemerintah pusat. Sultan berjanji, akan menyampaikan aksi penolakan kenaikan bahan bakar minyak, kepada pemerintah pusat. “Kami besok ada raker di Jakarta. Mungkin membahas PNPM. Saya belum tahu persis, berkaitan dengan BLSM tidak,” katanya.
Ratusan mahasiswa dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (Kammi) DIY, hari ini, menolak kenaikan bahan bakar minyak. Mereka mendatangi Kantor gubernur, untuk menyampaikan aspirasi. Namun, mereka gagal bertemu Sultan. Mahasiswa tidak diizinkan masuk komplek kepatihan.
Juru bicara aksi mahasiswa, Robert Edy Sudarwan, mengatakan mahasiswa ingin menemui Sultan, untuk memprotes kenaikan harga bahan bakar minyak. “Kami ingin sultan sampaikan pernyataan, kenaikan BBM bukan solusi satu-satunya. Jadi harus ditolak,” kata Robert.
Kammi menawarkan solusi, agar pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak untuk mobil pribadi. Sedangkan kendaraan roda dua dan umum, tidak perlu naik. Selain itu, pemerintah juga bisa menaikkan royalti dan pajak yang belum dibayarkan perusahaan minyak.
SHINTA MAHARAN
