Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPRD DIY Akan Bongkar Kongkalikong Kasus Bioskop Indra

Editor

Raihul Fadjri

image-gnews
Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X. TEMPO/Subekti
Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Komisi A dan Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogykarta akan kembali menelusuri pembayaran uang tali asih untuk tujuh ahli waris bekas Bioskop Indra. Anggota Komisi A DPRD DIY, Wahyono, mengatakan standar pemberian uang tali asih harus dijelaskan Pemerintah DIY. “Penjelasan tentang dasar standar penting untuk mengetahui apakah dana itu digunakan sesuai aturan atau tidak,” ujarnya Rabu 12 Juni 2013.

Selain itu, katanya, Dewan, akan melihat dokumen tentang bukti pembayaran uang tali asih. Dokumen itu sudah ada, yakni berupa akta pembayaran. Namun, dewan akan kembali menanyakan soal itu. “Kepastian aturan dan dokumen harus dijelaskan. Kami akan mengundang SKPD dalam waktu dekat,” katanya.

Sekretaris Komisi A DPRD DIY, Agus Sumartono, mempertanyakan mengapa pimpinan dewan tidak membahas sengketa bekas lahan Bioskop Indra. “Ini proyek yang membutuhkan investasi yang besar. Namun, hingga kini belum ada pembahasan di tingkat pimpinan dewan,” katanya.

Ia menengarai sengketa lahan bekas Bioskop Indra mencuat karena lahan itu berada di pusat  kawasan ekonomi strategis. Lahan itu rencananya akan dimanfaatkan untuk parkir di sekitar Malioboro. Tapi, dewan hingga kini belum mendapatkan konsep parkir dari Pemerintah DIY. Hingga kini kasus sengketa masih berlanjut karena satu ahli waris bernama Sukrisno menolak menerima uang tali asih.

Sekretaris Komisi B DPRD DIY, Agus Mulyono mengatakan Komisi B akan bekerjasama dengan Komisi A untuk menelusuri pemberian uang tali asih kepada ahli waris. Anggota dewan bahkan hingga kini belum tahu jumlah uang yang diterima tiap ahli waris. Menurut dia, Dewan akan segera mengirim surat resmi kepada Gubernur DIY, Sultan Hamengku Buwono X agar Pemerintah DIY memberikan penjelasan tentang pemberian uang tali asih itu. “Karena jumlahnya besar, maka kami harus pastikan pembayaran uang itu. Kami jalankan fungsi pengawasan,” katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara, jumlah total uang tali asih untuk tujuh ahli waris sebesar Rp 18 miliar. Dari jumlah itu, Pemerintah DIY telah membayarkan uang sebesar Rp 16,3 miliar karena satu ahli waris bernama Sukrisno masih mengklaim hak atas lahan itu. Pembayaran uang tali asih dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama melibatkan pengacara dari Pemerintah DIY dan tahap kedua melibatkan Kejaksaan Tinggi, Dinas Pendapatan, dan Kantor Wilayah Hukum dan HAM DIY.

Tapi ahli waris Bioskop Indra, Sukrisno Wibowo, penerima uang tali asih itu bukan ahli waris, melainkan penyewa lahan dan bangunan di komplek bekas bioskop itu. Sengketa terjadi antara pemerintah DIY dengan Sukrisno Wibowo. Bioskop Indra  terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 14 Kota Yogyakarta.

SHINTA MAHARANI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Begini Antusiasme Ribuan Warga Ikuti Open House Sultan Hamengku Buwono X

20 jam lalu

Suasana Open House Lebaran yang digelar Gubernur DIY Sri Sultan HB X di Komplek Kepatihan Yogyakarta, Selasa 16 April 2024. TEMPO/Pribadi Wicaksono
Begini Antusiasme Ribuan Warga Ikuti Open House Sultan Hamengku Buwono X

Sekda DIY Beny Suharsono menyatakan open house Syawalan digelar Sultan HB X ini yang pertama kali diselenggarakan setelah 4 tahun absen gegara pandemi


Menengok Sejarah 13 Maret sebagai Hari Jadi DIY dan Asal-usul Nama Yogyakarta

37 hari lalu

Ilustrasi Keraton Yogyakarta. Shutterstock
Menengok Sejarah 13 Maret sebagai Hari Jadi DIY dan Asal-usul Nama Yogyakarta

Penetapan 13 Maret sebagai hari jadi Yogyakarta tersebut awal mulanya dikaitkan dengan Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755


DI Yogyakarta Berulang Tahun ke-269, Tiga Lokasi Makam Pendiri Mataram Jadi Pusat Ziarah

41 hari lalu

Ziarah ke makam Kotagede Yogyakarta pada Kamis, 6 Maret 2024 digelar menjelang peringatan hari jadi ke-269 DIY (Dok. Istimewa)
DI Yogyakarta Berulang Tahun ke-269, Tiga Lokasi Makam Pendiri Mataram Jadi Pusat Ziarah

Tiga makam yang disambangi merupakan tempat disemayamkannya raja-raja Keraton Yogyakarta, para adipati Puro Pakualaman, serta leluhur Kerajaan Mataram


Ketua Komisi A DPRD DIY: Tidak Boleh Sweeping Rumah Makan Saat Ramadan

45 hari lalu

Perhelatan Sarkem Fest 2024 digelar di Yogyakarta. (Dok. Dinas Pariwisata Yogyakarta)
Ketua Komisi A DPRD DIY: Tidak Boleh Sweeping Rumah Makan Saat Ramadan

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto menegaskan tidak boleh ada sweeping rumah makan saat Ramadan. Begini penjelasannya.


Kasus Kades Tipu Dokter di Tangsel Disidangkan Hari Ini, Kerugian Rp 1,7 Miliar

6 Februari 2024

Ilustrasi sengketa tanah. Pixabay/Brenkee
Kasus Kades Tipu Dokter di Tangsel Disidangkan Hari Ini, Kerugian Rp 1,7 Miliar

Ada empat bidang tanah yang dijual oleh Kades AB ternyata bermasalah, sehingga korban dirugikan hingga Rp 1,7 miliar.


Mahfud MD Kritik Aparat saat Tangani Sengketa Tanah, 4 Masyarakat Adat Ini Terancam Digusur

23 Januari 2024

Sejumlah warga menggelar aksi solidaritas di Sembulang, Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Rabu, 11 Oktober 2023. Warga asli dari lima kampung yakni Pasir Merah, Belongkeng, Pasir Panjang, Sembulang Tanjung, dan Sembulang Hulu yang terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City Pulau Rempang tahap pertama menggelar aksi solidaritas dan doa bersama menolak untuk direlokasi. ANTARA FOTO/Teguh Prihatna
Mahfud MD Kritik Aparat saat Tangani Sengketa Tanah, 4 Masyarakat Adat Ini Terancam Digusur

Mahfud MD kritik aparat saat tangani sengketa tanah yang juga libatkan masyarakat adat


Mahfud Md Bilang Akan Tertibkan Birokrasi Pemerintah dan Aparat untuk Hindari Konflik Masyarakat Adat

21 Januari 2024

Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD menunjukkan slayer yang dikenakannya saat mengikuti debat Cawapres keempat di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024. Debat kali ini bertema Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan Agraria, Masyarakat Adat dan Desa. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Mahfud Md Bilang Akan Tertibkan Birokrasi Pemerintah dan Aparat untuk Hindari Konflik Masyarakat Adat

Menanggapi tingkah aparat, Mahfud Md mengatakan akan menertibkan birokrasi pemerintah dan aparat penegak hukum.


Badai Tropis Anggrek Gempur Gunungkidul, Ada 27 Kerusakan

20 Januari 2024

Ilustrasi badai. Johannes P. Christo
Badai Tropis Anggrek Gempur Gunungkidul, Ada 27 Kerusakan

Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mencatat 27 kejadian kerusakan dampak Badai Tropis Anggrek yang terdeteksi di Samudera Hindia.


Yogyakarta Dilanda Hujan Lebat dan Angin Kencang, BMKG : Potensi Sama sampai Minggu

4 Januari 2024

Hujan akibatkan kanopi di Stasiun Tugu Yogyakarta roboh, Kamis, 4 Januari 2024. Tempo/Pribadi Wicaksono
Yogyakarta Dilanda Hujan Lebat dan Angin Kencang, BMKG : Potensi Sama sampai Minggu

BMKG menjelaskan perkiraan cuaca Yogyakarta dan sekitarnya hingga akhir pekan ini, penting diketahui wisatawan yang akan liburan ke sana.


Gunung Merapi Keluarkan Awan Panas, Sejumlah Desa Terkena Dampak

8 Desember 2023

Gunung Merapi meletus lagi, mengirim material vulkanik hingga setinggi tiga kilometer di atas puncak gunung itu, Jumat pagi 10 April 2020. Letusan itu adalah yang ketujuh sejak yang pertama Jumat pagi 27 Maret lalu. FOTO/DOK BPPTKG
Gunung Merapi Keluarkan Awan Panas, Sejumlah Desa Terkena Dampak

Gunung Merapi di perbatasan antara Jawa Tengah dan Yogyakarta mengeluarkan awan panas guguran.