Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

3 Kompi Brimob Amankan Lahan Sengketa di Jember

image-gnews
Ilustrasi pembakaran rumah. woldcnews.com
Ilustrasi pembakaran rumah. woldcnews.com
Iklan

TEMPO.CO, Jember - Tiga kompi personil Brimob Kepolisian Daerah Jawa Timur, Jum’at, 7 Juni 2013, dikerahkan untuk menjaga keamanan di di Dusun Mandigu, Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Mereka memperkuat aparat Kepolisian Resor Jember yang sudah melakukan penjagaan sejak Kamis, 6 Juni 2013.

Pengamanan dilakukan setelah terjadi aksi perusakan dan pembakaran sejumlah bangunan di komplek Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Perhutani di dusun tersebut pada Rabu malam, 5 Juni 2013. "Mereka mendirikan posko keamanan darurat untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan keamanan di sana," kata Wakapolres Jember Komisaris Polisi Cecep Susatya.

Menurut Cecep, pihaknya juga sedang berupaya menjadi fasilitator antara pihak Perhutani Jember dengan warga yang terlibat sengketa tanah sejak 1986. Pejabat Perhutani Jember dan perwakilan warga Mandigu akan diundang untuk membahas penyelesaiannya. "Agar ditemukan solusi terbaik dan memuaskan semua pihak,” ujarnya.

Sekitar 1.000 orang melampiaskan kemarahannya. Bangunan kantor dan rumah dinas Kepala RPH rusak berat. Kaca jendela dan pintu pecah. Atapnya hangus terbakar. Adapun yang terbakar habis adalah rumah milik Mistar, penjaga dan tukang kebun RPH Mandigu, yang terbuat dari kayu dan bambu. Dokumen kantor serta isi rumah turut terbakar, termasuk cincin dan uang Rp 1,85 juta milik Mistar.

Menurut koordinator warga Mandigu Agus Sutrisno, ketegangan berkaitan sengketa lahan seluas 191,5 hektar, itu sudah terjadi sejak Senin, 3 Juni 2013. Pertemuan warga dengan pihak Perhutani sebenarnya sudah disepakati permasalahan menunggu keputusan Kementerian Kehutanan. Kesepakatan serupa juga dicapai ketika warga berkoordinasi dengan Badan Petanahan (BPN) Jember pada Selasa, 4 Juni 2013. ”BPN juga siap membantu menyelesaikannya,” ujar Agus.

Namun pada Rabu siang, 5 Juni 2013 siang, staf ahli Menteri Kehutanan Agus Mulyono secara diam-diam datang ke Mandigu. Warga marah karena pertemuan melibatkan pengurus Lembaha Masyarakat Desa Hutan (LMDH), yang aspirasinya berbeda dengan warga. Warga meminta agar lahan milik warga dikembalikan. Namun LMDH meminta warga agar mengikuti tawaran Perhutani. Warga yang tersulut emosinya segera menuju komplek RPH Perhutani, dan melakukan aksi perusakan dan pembakaran.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Administratur Perhutani Jember Nanang Sugiharto membantah pihaknya menjadi pemicu amuk massa. Nanang mengatakan, pihaknya hanya mengantarkan Agus Mulyono yang akan melakukan pengumpulan bahan keterangan di Mandigu. Namun saat tiba di lokasi, disambut oleh dua kelompok warga yang ingin menyampaikan pendapatnya berkaitan dengan status tanah di Mandigu.

Menurut Nanang, satu kelompok meminta tukar guling dengan perbandingan 1:0, sedangkan kelompok lainnya meminta 1:1. ”Kami terjebak dialog dari dua kelompok warga itu,” ucapnya.

Pehutani Jember, kata Nanang pula, masih menunggu keputusan Menteri Kehutanan, atau bahkan presiden, apakah akan mempertahankan kawasan Mandigu menjadi kawasan hutan atau melepasnya sesuai permintaan Bupati Jember. Namun, hal itu sulit dilakukan karena sebagian lahan sudah ditempati warga, juga terdapat fasilitas umum.

MAHBUB DJUNAIDY


Topik terhangat:

Penembakan Tito Kei
| Tarif Baru KRL | Kisruh KJS | PKS Membangkang | Fathanah

Berita lainnya:

Pramugari Sriwijaya Air Dipukul Pejabat Daerah

4 Indikasi Priyo Diduga Terlibat Proyek Kementerian Agama

Spanduk Tolak Kenaikan BBM PKS Dicopot

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kasus Kades Tipu Dokter di Tangsel Disidangkan Hari Ini, Kerugian Rp 1,7 Miliar

51 hari lalu

Ilustrasi sengketa tanah. Pixabay/Brenkee
Kasus Kades Tipu Dokter di Tangsel Disidangkan Hari Ini, Kerugian Rp 1,7 Miliar

Ada empat bidang tanah yang dijual oleh Kades AB ternyata bermasalah, sehingga korban dirugikan hingga Rp 1,7 miliar.


Mahfud MD Kritik Aparat saat Tangani Sengketa Tanah, 4 Masyarakat Adat Ini Terancam Digusur

23 Januari 2024

Sejumlah warga menggelar aksi solidaritas di Sembulang, Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Rabu, 11 Oktober 2023. Warga asli dari lima kampung yakni Pasir Merah, Belongkeng, Pasir Panjang, Sembulang Tanjung, dan Sembulang Hulu yang terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City Pulau Rempang tahap pertama menggelar aksi solidaritas dan doa bersama menolak untuk direlokasi. ANTARA FOTO/Teguh Prihatna
Mahfud MD Kritik Aparat saat Tangani Sengketa Tanah, 4 Masyarakat Adat Ini Terancam Digusur

Mahfud MD kritik aparat saat tangani sengketa tanah yang juga libatkan masyarakat adat


Mahfud Md Bilang Akan Tertibkan Birokrasi Pemerintah dan Aparat untuk Hindari Konflik Masyarakat Adat

21 Januari 2024

Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD menunjukkan slayer yang dikenakannya saat mengikuti debat Cawapres keempat di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024. Debat kali ini bertema Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan Agraria, Masyarakat Adat dan Desa. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Mahfud Md Bilang Akan Tertibkan Birokrasi Pemerintah dan Aparat untuk Hindari Konflik Masyarakat Adat

Menanggapi tingkah aparat, Mahfud Md mengatakan akan menertibkan birokrasi pemerintah dan aparat penegak hukum.


Menteri ATR Harap Aset Kesultanan dan Keistimewaan Pengelolaan Pertanahan di DIY Terjaga

8 Desember 2023

 Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto didampingi Wakil Menteri Raja Juli Antoni dan Gubernur DIY Sri Sultan HB X di sela penyerahan sertifikat BPN di Yogyakarta Kamis sore (7/12). Tempo/Pribadi Wicaksono
Menteri ATR Harap Aset Kesultanan dan Keistimewaan Pengelolaan Pertanahan di DIY Terjaga

Hadi Tjahjanto menjamin keistimewaan pengelolaan pertanahan dan aset Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).


Konflik Lahan di Seputaran Jakarta yang Tak Ingin Jadi Rempang Kedua, Bersengketa dengan Penguasa

7 Oktober 2023

Konflik agraria terbaru yaitu terjadi di Pulau Rempang pada 8 September 2023. Hal itu bermula sejak hadirnya Badan pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) sebagai Otorita Batam. Otorita itu memiliki hak pengelolaan atas seluruh tanah di wilayah tersebut. Pulau Rempang menjadi salah satu pulau yang dikelola BP Batam. Pulau Rempang hendak dikosongkan untuk membuat proyek Rempang Eco City. Pulau itu sendiri dianggap sebagai kawasan hutan meskipun dihuni oleh sekira 7.500 penduduk. ANTARA
Konflik Lahan di Seputaran Jakarta yang Tak Ingin Jadi Rempang Kedua, Bersengketa dengan Penguasa

Konflik lahan tidak hanya terjadi di Rempang, Batam, Kepulauan Riau, tetapi juga di beberapa daerah. Ada yang bersengketa dengan TNI.


Bentrokan di Lokasi Kebakaran Kapuk Muara, 130 Polisi Dikerahkan

5 September 2023

Sejumlah siswa SD berjalan di antara puing-puing kebakaran perkampungan padat penduduk Kapuk Muara di Penjaringan, Jakarta, Senin, 31 Juli 2023. Sekitar 1.000 warga dari 200 kepala keluarga mengungsi akibat rumah mereka hangus dalam kebakaran yang terjadi pada Minggu (30/7) di perkampungan padat penduduk tersebut. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Bentrokan di Lokasi Kebakaran Kapuk Muara, 130 Polisi Dikerahkan

olres Jakarta Utara mengerahkan 130 anggotanya untuk berjaga di lokasi bekas kebakaran Kapuk Muara usai terjadi bentrokan


Sengketa Tanah Dago Elos Bandung, Warga Lapor Lagi ke Polda Jabar

29 Agustus 2023

Anak-anak bermain di lapangan balai RW Dago Elos, Bandung, Rabu, 16 Agustus 2023. Anak-anak dan ibu-ibu mengalami trauma psikis pasca kerusuhan saat polisi menyerang dan membobol paksa rumah-rumah warga di Dago Elos dalam kasus sengketa tanah. TEMPO/Prima mulia
Sengketa Tanah Dago Elos Bandung, Warga Lapor Lagi ke Polda Jabar

Kuasa hukum mendampingi 4 warga Dago Elos yang melapor ke polisi. Materi serupa telah 3 kali disampaikan ke Polda Jabar dan Polrestabes Bandung.


Sidang Sengketa Tanah, Paramount Land Kalah Gugatan Hampir 8000 Meter Persegi

31 Juli 2023

Sidang putusan sengketa tanah di klaster perumahan di Paramount Land, Tangerang Selatan, Senin 31 Juli 2023. Sidang digelar oleh Pengadilan Negeri Tangerang dengan obyek dua bidang tanah seluas total 7800 meter persegi. (Istimewa)
Sidang Sengketa Tanah, Paramount Land Kalah Gugatan Hampir 8000 Meter Persegi

Dua kelompok saling berhadap-hadapan saat sidang pembacaan sita jaminan yang digelar PN Tangerang di sebuah klaster perumahan milik Paramount Land.


Kronologi Viralnya Warga Perumahan di Bekasi Terkungkung Pagar Beton, Pengembang Serobot Lahan

27 Juni 2023

Pemilik lahan memasang pagar di jalan depan rumah-rumah warga Cluster Green Village, Bekasi Utara, Kota Bekasi. Tempo/Adi Warsono
Kronologi Viralnya Warga Perumahan di Bekasi Terkungkung Pagar Beton, Pengembang Serobot Lahan

Warga perumahan di Bekasi yang terkungkung pagar beton ternyata berawal dari penyerobotan lahan oleh pengembang.


Warga Perumahan di Bekasi Terkungkung Pagar Beton, Satu Rumah Terancam Dibelah

27 Juni 2023

Satu rumah warga Green Village Bekasi Utara terancam dibelah setelah PN Bekasi mengeksekusi putusan yang memenangkan gugatan pemilik lahan. Tempo/Adi Warsono
Warga Perumahan di Bekasi Terkungkung Pagar Beton, Satu Rumah Terancam Dibelah

Sebuah rumah di kompleks perumahan Cluster Green Village, Kota Bekasi, terancam dibelah buntut sengketa tanah pengembang dengan pihak ketiga.