Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bambang DH Mundur, Wali Kota Surabaya Belum Tahu

image-gnews
Calon walikota Surabaya, Tri Rismaharini (kiri) didampingi calon Wakil Walikota Surabaya, Bambang DH  usai jumpa pers di Surabaya (9/6). ANTARA/M. Risyal Hidayat
Calon walikota Surabaya, Tri Rismaharini (kiri) didampingi calon Wakil Walikota Surabaya, Bambang DH usai jumpa pers di Surabaya (9/6). ANTARA/M. Risyal Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Surabaya - Surat pengunduran diri Bambang Dwi Hartono sebagai Wakil Walikot Surabaya direspons cepat oleh pimpinan DPRD Kota Surabaya. "Pengunduran diri kami bahas di badan muswarah, dan kami paripurnakan. Dan resmi keputusan DPRD Kota Surabaya memberhentikan," kata Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Wisnu Sakti Buana seusai Paripurna Pengesahan Pemberhentian Wakil Walikota Surabaya, Bambang Dwi Hartono, Senin, 6 Mei 2013 di Gedung DPRD.

Wisnu Sakti mengatakan, keputusan DPRD Kota Surabaya memberhentikan Wakil Walikota Surabaya Bambang DH ini akan diajukan ke Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan melalui SK Mendagri. "Hingga saat ini, beliau masih menjabat sebagai wakil walikota sebelum SK Mendagri turun. Beliau diangkat dengan SK, terhitung berhenti juga dengan SK," kata Wisnu Sakti.

Proses pembahasan pemberhentian Wakil Walikota Surabaya Bambang DH berlangsung cepat. Baru Senin pagi, Bambang menyerahkan surat pengunduran diri dan langsung diproses DPRD. Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Surabaya juga berlangsung tidak begitu lama, kurang lebih sekitar satu jam.

Beberapa anggota Dewan sempat melayangkan interupsi dalam paripurna. Mereka meminta sidang untuk menghadirkan Bambang DH dalam sidang paripurna. Anggota lain juga menyampaikan interupsi ihwal administrasi lantaran Bambang DH ternyata tidak mengirimkan surat permohonan mundur kepada Walikota Surabaya, Tri Rismaharini.

"Memang dalam surat permohonan mengundurkan diri yang diajukan ke DPRD, ada disebutkan tembusan kepada Wali Kota Surabaya," kata Agus Sudarsono anggota DPRD Surabaya. Namun, kata dia, alangkah lebih baiknya berkas administrasi dilengkapi dulu, sebelum diurus DPRD Kota Surabaya ke Mendagri.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menanggapi hal ini, Wisnu Sakti berjanji akan menyampaikan hal tersebut kepada Wakil Walikota Bambang DH. Bambang akan jadi calon gubernur Jawa Timur dari PDIP.


DAVID PRIYASIDHARTA



Topik Terhangat:
Pemilu Malaysia
| Harga BBM | Susno Duadji | Ustad Jefry | Caleg

Terpopuler:

Siapa Vitalia Shesya, Teman Dekat Ahmad Fathanah? 
Istri Gus Dur Minta Segel Masjid Ahmadiyah Dibuka

Duit Ahmad Fathanah Mengalir ke Artis 

Ayu Azhari Bisa Terjerat Kasus Pencucian Uang

Dagelan Hukum Susno Duadji

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Adhy Karyono Jadi Pj Gubernur Jawa Timur

16 Februari 2024

Adhy Karyono Jadi Pj Gubernur Jawa Timur

Adhy menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang berakhir masa jabatannya pada 13 Februari 2024.


Pemprov Jatim Santuni Korban Meninggal Tragedi Kanjuruhan Rp 10 Juta

2 Oktober 2022

Tragedi Kanjuruhan terjadi akibat kerusuhan antara suporter usai pertandingan BRI Liga 1 antara Arema melawan Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Malang pada 1 Oktober 2022. Hingga saat ini, korban tewas telah mencapai 130 jiwa dan menjadikannya sebagai bencana sepak bola terbesar kedua di dunia. REUTERS
Pemprov Jatim Santuni Korban Meninggal Tragedi Kanjuruhan Rp 10 Juta

Gubernur Jawa Timur Khofifah mengatakan pemerintah akan bertanggung jawab atas biaya perawatan dan pengobatan korban Tragedi Kanjuruhan.


Jawaban Pemprov Jawa Timur Soal Saldo Pemda Nganggur di Bank Paling Banyak

3 Mei 2022

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak saat berdiskusi dengan Tim Inovasi ITS di Surabaya, Sabtu, 16 Januari 2021. Kredit: ANTARA Jatim/HO-Humas Pemprov Jatim/WI
Jawaban Pemprov Jawa Timur Soal Saldo Pemda Nganggur di Bank Paling Banyak

Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa dana Pemerintah Daerah Jawa Timur di perbankan memiliki saldo tertinggi per Maret 2022.


Perbaikan Rumah akibat Gempa Situbondo Diharapkan Selesai 3 Pekan

12 Oktober 2018

Warga menunggu di luar Rumah Sakit Larasati ketika terjadi gempa di Pamekasan, Jawa Timur, Kamis, 11 Oktober 2018. Berdasarkan data BMKG, gempa bermagnitudo 6,4 yang berpusat di 61 kilometer (km) sebelah timur laut Kabupaten Situbondo pada pukul 01.44.57 WIB dengan kedalaman 10 km itu juga sempat menimbulkan kepanikan di beberapa daerah di Madura. ANTARA
Perbaikan Rumah akibat Gempa Situbondo Diharapkan Selesai 3 Pekan

Berdasarkan catatan Pemprov Jatim, Soekarwo mengatakan ada sebanyak 210 rumah rusak di Kecamatan Gayam, Pulau Sapudi akibat gempa Situbondo.


Gempa Situbondo, Pemda Jatim Bangun RS Sementara di Pulau Sapudi

12 Oktober 2018

Pasien dievakuasi ke luar ruangan ketika terjadi gempa di Rumah Sakit Larasati, Pamekasan, Jawa Timur, Kamis, 11 Oktober 2018. Berdasarkan data BMKG, gempa bermagnitudo 6,4 yang berpusat di 61 kilometer (km) sebelah timur laut Kabupaten Situbondo pada pukul 01.44.57 WIB dengan kedalaman 10 km itu juga sempat menimbulkan kepanikan di beberapa daerah di Madura. ANTARA
Gempa Situbondo, Pemda Jatim Bangun RS Sementara di Pulau Sapudi

Pulau Sapudi adalah wilayah yang paling parah terdampak gempa Situbondo berkekuatan 6,3 SR.


Alasan Pasar Mobil Jatim Tetap Stabil Atas Pelemahan Rupiah

15 September 2018

Booth Honda di GIIAS Surabaya Auto Show 2017. TEMPO/EKO ARI WIBOWO.
Alasan Pasar Mobil Jatim Tetap Stabil Atas Pelemahan Rupiah

Pasar penjualan mobil di Jawa Timur masih stabil dan tak terpengaruh pelemahan rupiah atas dolar AS


AHY Ajak Milenial di Jawa Timur Tidak Golput pada Pemilu

21 Juni 2018

Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan orasi berjudul Dengarkan Suara Rakyat di Jakarta Convention Center Senayan, Sabtu malam, 9 Juni 2018. Orasi ini disaksikan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono beserta para kader Demokrat dari wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Tempo/Rezki Alvionitasari
AHY Ajak Milenial di Jawa Timur Tidak Golput pada Pemilu

Menurut AHY, generasi milenial sangat penting untuk sadar dan berpartisipasi dalam politik, seperti berpartisipasi dalam Pemilu.


Hasil UN SMP 2018 Turun, Jawa Timur Minta Soal Dipermudah

25 Mei 2018

Para siswa SMP Islam Al-Falah mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pasca listrik padam, Selasa, 24 Maret 2018. Tempo/Ade Ridwan
Hasil UN SMP 2018 Turun, Jawa Timur Minta Soal Dipermudah

Hasil UN SMP 2018 Jawa Timur, kata Saiful, masih cukup baik dibandingkan dengan daerah lain. "Jatim masih cukup baik, bayangkan yang di luar Jawa."


PWNU Jatim Desak Kepolisian Usut Tiga Penyerangan Ulama

20 Februari 2018

Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur KH Hasan Mutawakkil Alallah (kanan) didampingi pemilik PT Pradipta Perkasa Makmur, Lou Hwa (kiri) menunjukkan sandal berlafadz Allah di Kantor PWNU Jawa Timur, Surabaya, 13 Agustus 2015. Polda Jatim juga mengamankan 300 pasang sandal sisa produksi pabrik. ANTARA/M Risyal Hidayat
PWNU Jatim Desak Kepolisian Usut Tiga Penyerangan Ulama

Sejak sepekan ini serangkaian penyerangan tokoh agama/ ulama dan tempat ibadah terjadi di Jawa Timur.


Dalam Setahun, Enam Kepala Daerah Jawa Timur Berurusan dengan KPK

5 Februari 2018

Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melihatkan uang barang bukti saat konferensi pers Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh pejabat daerah di Gedung KPK, Jakarta, 4 Februari 2018. KPK menyita uang pecahan dolar AS sebanyak  9.500 dan Rp. 25,500.000. TEMPO/Amston Probel
Dalam Setahun, Enam Kepala Daerah Jawa Timur Berurusan dengan KPK

Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, Jawa Timur, Jumat pekan lalu, 2 Februari 2017, Eddy didakwa jaksa KPK menerima suap Rp1,9 miliar.