Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gamang Tentukan Cagub Jatim, Megawati Kirim Utusan

image-gnews
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri. TEMPO/Imam Sukamto
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Surabaya - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri diam-diam mengutus salah seorang pengurus pusat partai, Djarot Saiful Hidayat, untuk mengamati peta kekuatan politik dalam menghadapi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur.

Menurut sumber Tempo di PDI Perjuangan Jawa Timur, salah satu tugas Djarot adalah menemui Wakil Wali Kota Surabaya Bambang Dwi Hartono, yang sudah dilakukannya pada Minggu, 28 April 2013 lalu.

Bambang yang juga Wakil Ketua PDI Perjuangan Jawa Timur, merupakan kader partai yang disebut-sebut berpeluang besar memperoleh rekomendasi Megawati. “Kedatangan Mas Djarot atas perintah Ibu Megawati. Dia membawa misi khusus,” kata sumber yang enggan ditulis namanya itu, Kamis, 2 Mei 2013.

Namun Djarot tidak merespon saat dimintai konfirmasi. Pesan pendek yang dikirim Tempo tidak dibalas. Mantan Wali Kota Blitar itu juga tidak menjawab saat dihubungi melalui telepon selulernya.

Adapun Bambang tidak membantah bahwa dirinya telah bertemu Djarot. Menurut Bambang, kedatangan Djarot untuk meminta masukan tentang siapa tokoh yang layak diusung PDI Perjuangan sebagai calon gubernur. ”Masukan saya, kalau dari internal partai sebaiknya Pramono Anung. Tapi kalau menghendaki tokoh dari luar partai yang paling seimbang menandingi pasangan inkumben, tidak ada lagi selain Khofifah Indar Parawansa,” ujar Bambang.

Bambang mengaku tidak berminat maju menjadi calon gubernur. Bambang menolak datang saat PDI Perjuangan Jawa Timur membuka pendaftaran bakal calon gubernur. Bambang juga tidak pergi ke Jakarta ketika akan diadakan psikotes di PDI Perjuangan pusat.

Menurut Bambang, partainya harus mulai berpikir strategis dan taktis. Sebab waktu efektif untuk persiapan sebelum pemilihan hanya tersisa tiga bulan. Padahal, ujar Bambang, pasangan inkumben Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa) gencar mengadakan sosialisasi. ”Saya rasa, kalau PDI Perjuangan ingin menang, ya, tinggal Pramono dan Khofifah yang layak dipertarungkan melawan inkumben. Tidak tahu lagi kalau akhirnya saya yang ditunjuk,” ucap Bambang.

Apa yang disampaikan Bambang kepada Djarot, sebenarnya sudah diutarakan langsung oleh Bambang kepada Megawati saat pertemuan April lalu. Bambang bahkan mengemukakan perlunya soliditas seluruh kekuatan partai di Jawa Timur. Oleh Megawati dijawab: "Begitu rekomendasi dikeluarkan, saya akan menggunakan seluruh kewenangan saya."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketua Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Jawa Timur Ali Mudji juga mengatakan, dalam waktu persiapan yang makin sempit partainya harus realistis. Jika ingin memenangkan pilkada, pasangan yang dianggap paling berpeluang mengalahkan Karsa tinggal Khofifah-Bambang. ”Tapi kalau ingin kader sendiri yang maju, kami yang di lapangan menghendaki Pramono Anung. Dia bisa mempersatukan kekuatan partai yang sempat tidak solid,” tutur Ali yang juga Wakil Ketua PDI Perjuangan Jawa Timur.

KUKUH S WIBOWO | JALIL HAKIM

Topik terhangat:

Susno Duadji | Ustad Jefry | Caleg | Ujian Nasional


Baca juga:

Begini Cara Mengetahui Keberadaan Susno Duadji

May Day, Ini 7 Tuntutan Buruh

Ayu Azhari Sering Ketemu Ahmad Fathanah

Kadin Pecat Pengusaha Oesman Sapta Odang


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.


KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kantor KPU ini memutuskan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menjadi pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU menggantikan Husni Kamal Manik yang tutup usia pada Kamis (07/07). TEMPO/Aditia Noviansyah
KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.


Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

ANTARA/Wahyu Putro A
Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.


Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

TEMPO/Arif Fadillah
Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.


Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

TEMPO/Arif Fadillah
Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.


Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.


Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Sineas Indonesia Garin Nugroho. ANTARA/Teresia May
Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.


Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.


Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini bersiap memimpin Rapat Pleno Fraksi PKS di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 11 April 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.


DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.