Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Polisi Diduga Otak Pemerkosaan dan Pembunuhan Siswi

Editor

Yuliawati

image-gnews
Ilustrasi. tuoitrenews.vn
Ilustrasi. tuoitrenews.vn
Iklan

TEMPO.CO, SLEMAN- Seorang polisi berinisial HRD diduga menjadi otak dalam kasus pembunuhan dan perkosaan Priya Puspita Restanti (16), siswi Sekolah Menengah Kejuruan YPKK 3 Maguwoharjo, Depok, Sleman. Polisi yang berpangkat Brigadir Satu, 53 tahun, yang bertugas di Kepolisan Sektor Kalasan ditahan bersama tujuh tersangka lain.

"Oknum polisi ini bungkam, tetapi menurut keterangan saksi bisa mengarah ke sana (otak pemerkosaan dan pembunuhan)," kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Sleman Ajun Komisaris Heru Muslimin, Rabu, 24 April 2013.

Para tersangka sudah ditahan sejak Sabtu, 20 April. Selain HRD, mereka yang menjadi tersangka adalah YN, BG, AR, SHY, ED yang berumur antara 19 hingga 21 tahun. Selain itu CA berumur 44 tahun yang merupakan orang tua YN.

Peristiwa perkosaan dan pembunuhan terjadi pada Selasa, 9 April 2013. Siswi dibuat tak sadarkan diri setelah dicekoki minuman keras. Setelah diperkosa, korban dibunuh dengan cara dipukul dengan balok kayu dan disayat lehernya dengan pisau dapur untuk memastikan korban sudah tewas.

Tubuh korban lalu dibuang sehari setelahnya di perkebunan di bawah pohon bambu di pinggir sungai Kringinan, Selomartani, Kalasan. Lalu mayat itu dibakar. Beberapa hari berikutnya, karena mayat korban menimbulkan bau busuk, pada Sabtu 13 April 2013 malam dibakar lagi oleh beberapa pelaku.

Dugaan kuat polisi itu sebagai otak kejahatan itu sangat kental. Sebab, setelah pemerkosaan dan pembunuhan itu para tersangka memberi keterangan yang berubah- ubah. Polisi harus berkali-kali membuat berkas dan beberapa kali mengkonfrontir tersangka satu dan lainnya.

Banyak keterangan dari para tersangka yang mengarah HRD sebagai otak pelaku. Di antaranya penemuan sepeda motor korban di dekat jembatan Grenjeng, Purwomartani, Kalasan. Temuan itu diperoleh HRD dan dua rekan polisi saat patroli. Polisi jarang berpatroli pada jalan itu dan tiba-tiba HRD mengajak dua rekannya ke daerah itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun, tersangka lain, yakni CA, memberikan keterangan oknum polisi itu diundang saat kejadian dan melakukan pemerkosaan dan pembunuhan. "Kami tidak butuh pengakuan tersangka, yang kami tonjolkan adalah pembuktian," kata Heru.

Kepala Kepolisan Resor Sleman, Ajun Komisaris Besar Hery Sutrisman menyatakan, mengatakan keterlibatan polisi dalam kejahatan ini diselidiki secara maraton. Jika memang benar-benar sebagai pelaku kejahatan, maka selain dihukum pidana juga dipecat dari kepolisian.

MUH SYAIFULLAH


Topik terhangat:


Caleg
| Ujian Nasional | Bom Boston | Lion Air Jatuh | Preman Yogya

Berita lainnya:

Dahlan Tertarik Bikin Ladang Ganja

VIDEO Unik FBI Buka Pintu Pagar Kasus Bom Boston

Diduga Mark Up, Menteri Nuh: Ketemu Hatta, Beres

Jokowi: MRT Seperti Mencabut Kumis Harimau

Bayern Hancurkan Barcelona 4-0


Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

TNI-Polri Terjunkan 4.266 Personel, Amankan Rapat Pleno Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

1 hari lalu

Ilustrasi Polisi Indonesia. Getty Images
TNI-Polri Terjunkan 4.266 Personel, Amankan Rapat Pleno Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Sebanyak 4.266 personel gabungan TNI dan Polri mengamankan penetapan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Pemilu 2024.


Pengamat Sebut Penangkapan Polisi yang Terlibat Kasus Narkoba Layak Diapresiasi

1 hari lalu

Ilustrasi sabu. Reuters
Pengamat Sebut Penangkapan Polisi yang Terlibat Kasus Narkoba Layak Diapresiasi

ISESS sebut penangkapan polisi yang diduga terlibat kasus narkoba perlu diapresiasi.


Marak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun

1 hari lalu

Ilustrasi Pinjaman Online. Freepix: Rawpixel.com
Marak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun

Selain 537 entitas pinjol ilegal, Satgas PASTI juga menemukan 48 konten penawaran pinjaman pribadi dan 17 entitas yang menawarkan investasi.


Mengenal Tugas Puslabfor Polri, Jenis Investigasi dan Fungsi yang Dilakukannya

1 hari lalu

Petugas sedang memadamkan api yang membakar sebuah ruko di Jalan Mampang Prapatan, Jakarta, Jumat, 19 April 2024. Foto: ANTARA/Khaerul Izan
Mengenal Tugas Puslabfor Polri, Jenis Investigasi dan Fungsi yang Dilakukannya

Puslabfor Polri melakukan investigasi kebakaran di Mampang, Jakarta yang mengakibatkan 7 lorban meninggal. Apa saja tugas Puslabfor?


Cara Perpanjang SKCK 2024 Lewat Aplikasi Presisi Polri dan Biayanya

1 hari lalu

Petugas melayani pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di ruangan Layanan Publik Polres Tegal, Jawa Tengah, Selasa 12 November 2019. Menurut petugas pelayanan, jumlah pemohon pembuatan SKCK untuk syarat pendaftaran CPNS 2019, dua hari terakhir meningkat hingga 50 persen dari biasanya 50 pemohon menjadi 100 pemohon. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah
Cara Perpanjang SKCK 2024 Lewat Aplikasi Presisi Polri dan Biayanya

Tata cara perpanjang SKCK 2024 secara online bisa dilakukan melalui aplikasi PRESISI POLRI Super App. Ketahui syarat dan biaya terbarunya.


Buka Rakernis di Surabaya, Kadiv Humas Polri: Kepercayaan Masyarakat adalah Harga Mati

2 hari lalu

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho. (foto: humas polri)
Buka Rakernis di Surabaya, Kadiv Humas Polri: Kepercayaan Masyarakat adalah Harga Mati

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, ke depan bakal banyak tantangan yang akan dihadapi polisi dan masyarakat.


Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Sebanyak 7.783 Personel Gabungan Berjaga di MK

3 hari lalu

Petugas kepolisian bersenjata melakukan pengamanan disekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa 26 Maret 2024.  Satu hari jelang sidang perdana sengketa perselisihan hasil Pemilu 2024 pada hari Rabu 27 Maret 2024, pengamanan gedung MK diperketat. Untuk diketahui, pasangan capres-cawapres Pilpres 2024, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md mengajukan gugatan ke MK.  TEMPO/Subekti.
Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Sebanyak 7.783 Personel Gabungan Berjaga di MK

7.000 lebih personel gabungan Polri-TNI berjaga di MK pada hari ini.


Polisi Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Sekitar Gedung MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres 2024

3 hari lalu

Petugas kepolisian bersenjata melakukan pengamanan disekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa 26 Maret 2024.  Satu hari jelang sidang perdana sengketa perselisihan hasil Pemilu 2024 pada hari Rabu 27 Maret 2024, pengamanan gedung MK diperketat. Untuk diketahui, pasangan capres-cawapres Pilpres 2024, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md mengajukan gugatan ke MK. TEMPO/Subekti.
Polisi Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Sekitar Gedung MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres 2024

Rekayasa lalu lintas di sekitar gedung MK berlangsung situasional bergantung kondisi pendemo.


5 Hari Lebaran, Polisi Catat Ada 1.370 Kecelakaan dan 200 Orang Tewas

6 hari lalu

Kakorlantas Polri Irjen Aan Suhanan meninjau lokasi kecelakaan bus Rosalia Indah di KM 370 Tol Semarang-Batang, Jawa Tengah, Kamis, 11 April 2024. Dok. Korlantas Polri
5 Hari Lebaran, Polisi Catat Ada 1.370 Kecelakaan dan 200 Orang Tewas

Korlantas Polri mencatat ada ribuan kecelakaan lalu lintas selama 5 hari Lebaran. Dari jumlah total itu ada ratusan nyawa terenggut.


Pemerintah Diminta Tak Bebankan Penyelesaian Konflik Papua Hanya pada TNI dan Polri

6 hari lalu

Ilustrasi TNI. ANTARA
Pemerintah Diminta Tak Bebankan Penyelesaian Konflik Papua Hanya pada TNI dan Polri

Pemerintah harus menyelesaikan masalah di Papua dengan cara-cara yang komprehensif dan lintas sektor.