Close

Calon Provinsi ABAS Minta Pusat Percepat Pemekaran  

Minggu, 21 April 2013 | 22:07 WIB

Calon Provinsi ABAS Minta Pusat Percepat Pemekaran  
TEMPO/Heri Juanda

TEMPO.CO, Banda Aceh -Masyarakat Aceh Barat Selatan (ABAS) meminta Pemerintah Pusat mempercepat pembentukan Provinsi ABAS, untuk pisah dari induk, Provinsi Aceh. "Semua berkas telah kami siapkan, akan kami antar ke Jakarta dalam dua hari ini," kata Ketua Komite Persiapan Pembentukan Provinsi, Tjut Agam kepada Tempo, Ahad malam, 21 April 2013. 

Menurutnya, desakan dari masyarakat di enam kabupaten di wilayah barat dan selatan Aceh, sudah sangat kuat. Sabtu kemarin, masyarakat dan tokoh melakukan deklarasi terbentuknya Provinsi ABAS, untuk pisah dari Aceh. Konvoi bendera merah putih juga berlangsung. 

Tjut Agam mengatakan, tuntutan pisah dipengaruhi oleh keinginan masyarakat di sana yang merasa tidak sesuai lagi dengan provinsi induk. "Salah satunya karena masyarakat menolak bendera bulan bintang," ujarnya. 

Lainnya untuk mendorong pembangunan yang lebih baik di wilayah tersebut. Selama ini, Tjut menilai Pemerintah Aceh kurang memperhatikan wilayah barat dan selatan. "Secara undang-undang, keinginan kami juga tak melanggar hukum," katanya. 

Seorang warga Aceh Barat, Lukman mengatakan munculnya lagi tuntutan lama untuk pisah dari Aceh, dipicu oleh keinginan Pemerintah Aceh yang terlalu memaksakan bendera bulan bintang menjadi bendera provinsi. Dia mengakui, bendera itu tak diinginkan masyarakat di pantai barat dan selatan Aceh. "Bulan bintang hanya milik kelompok, bukan masyarakat Aceh secara umum," ujarnya. 

Pemaksaan terhadap bendera yang dipakai Gerakan Aceh Merdeka dulunya dinilai akan menciptakan konflik sosial dan masyarakat di Aceh, khususnya dalam wilayah ABAS.

ADI WARSIDI

Topik Terhangat:
Ujian Nasional | Bom Boston | Lion Air Jatuh | Kasus Cebongan

Baca juga:

EDISI KHUSUS Preman Jogja

Calon Kapolri Rekening Gendut? PPATK Turun Tangan
Tak Ada Lagi Pentolan Preman di Yogya

Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan