TEMPO.CO, Jayapura- Puluhan warga sipil menjadi korban kekerasan di Paniai, Papua, selama Januari hingga April 2013. Tiga orang tewas, sedangkan yang lainnya diperlakukan tidak manusiawi oleh oknum petugas.
Mereka yang meninggal di antaranya ditembak orang tak dikenal, juga akibat tabrak lari kendaraan patroli Keolisian Resor Paniai pada 31 Desember 2012. Korban adalah Yakob Mote, 26 tahun, tewas di depan pos 571 Enarotali, Paniai. “Itu data sementara, masih harus diklarifikasi,” kata Kapolres Paniai Ajun Komisaris Besar Polisi Semi Ronny, Kamis, 18 April 2013.
Semi menegaskan, semua kasus yang melibatkan anggotanya sebagai pelaku, pasti akan ditindak tegas. Pihaknya pun sudah menarik personil Brimob sesuai tuntutan masyarakat.
Desakan agar personil Brimob ditarik disampaikan aktivis Papua dalam pertemuan tertutup dengan Pemerintah Kabupaten Paniai, Kepolisian/TNI serta DPR Papua. Sebab, dalam tiga bulan terakhir terjadi serentetan kasus diduga dilakukan aparat Brimob terhadap warga sipil.
“Kami mendesak Kapolri menarik Brimob dari Paniai, karena kehadiran Brimob membuat masyarakat trauma, ketakutan, dan menjadi korban kekerasan,” ujar Ketua Solidaritas Kekerasan Paniai Andreas Gobay.
Baca Juga:
Andreas juga meminta DPR Papua memfasilitasi Tim Solidaritas Peduli HAM bertemu Kapolri dan Panglima TNI agar pihaknya bisa menyampaikan kondisi kekerasan di Paniai. ”Dua institusi itu harus bertanggungjawab, yakni dengan memproses pelaku secara hukum,” ucapnya.
Bupati Paniai Hengky Kayame menegaskan, kekerasan bersenjata di wilayah pegunungan bagian barat itu terjadi tiap tahun. Karena itu masyarakat minta agar Brimob ditarik.
Menurut Hengky, pihaknya dihadapkan pada situasi sulit. Di satu sisi terdapat persoalan kesejahteraan, sedangkan di lain sisi timbul masalah keamanan. ”Sebelum saya dilantik sebagai bupati, daerah Paniai selalu bermasalah. Sekarang jadi bupati juga dihadapkan pada masalah,” tutur Kayame yang baru saja dilantik dua hari lalu.
Ketua Komisi A DPR Papua Ruben Magai menegaskan, konflik Paniai akibat ego dua pihak. OPM bersikukuh menyatakan Papua merdeka, sedangkan kepolisian dan TNI mempertahankan NKRI sebagai harga mati. ”Kalau semua pihak mempertahankan pendapatnya, konflik tak akan berakhir, masyarakat yang akan jadi korban,” katanya memaparkan.
Magai menyarankan agar pemerintah menjawab aspirasi dengan menyelenggarakan dialog antara Jakarta dan Papua sebagai jalan tengah bermartabat dan adil menuntaskan masalah Papua. ”Kalau tidak, korban akan terus berjatuhan,” ujarnya.
JERRY OMONA
