Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Komnas HAM Minta Segel Masjid Ahmadiyah Dibuka  

Editor

Yuliawati

image-gnews
Sejumlah Jemaat Ahmadiyah bersedih saat di evakuasi keluar Masjid Ahmadiyah Al Misbah yang disegel oleh Pemerintah Kota Bekasi dijalan Terusan Pangrango Nomor 44, Jatibening Baru, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, (5/4). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Sejumlah Jemaat Ahmadiyah bersedih saat di evakuasi keluar Masjid Ahmadiyah Al Misbah yang disegel oleh Pemerintah Kota Bekasi dijalan Terusan Pangrango Nomor 44, Jatibening Baru, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, (5/4). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memerintahkan Pemerintah Kota (pemkot) Bekasi segera membuka penyegelan masjid Ahmadiyah yang berlokasi di Jalan Pangrango Terusan Nomor 44, Kelurahan Jatibening Baru, Pondok Gede.

"Harus (dibuka) karena itu melanggar SKB tiga menteri. Silakan maknai dengan baik aturan itu, jangan salah kaprah," ujar Wakil Ketua Komnas HAM, M Imdadun Rahmat, kepada Tempo, Senin, 8 April 2013.

Penyegelan masjid kelompok Ahmadiyah tersebut telah melanggar surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri. Dalam aturan itu disebutkan pemerintah melarang jemaah Ahmadiyah menyebarkan ajarannya kepada warga non-Ahmadiyah. "Kalau penyegelan kan enggak ada aturannya dalam SKB itu," ujarnya.

Sekretaris Umum Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) ini berpendapat, upaya penyegelan yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi tidak tepat. Tindakan ini justru mencederai kebebasan menjalankan ibadah warga negara, selain adanya arogansi dari pemerintah. "Kalau mereka menjalankan ibadahnya untuk internal, apakah dilarang?" kata dia.

Untuk mengurai persoalan penyegelan tersebut, dia meminta kalangan pejabat Pemkot Bekasi segera membentuk tim investigasi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyebaran ajaran Ahmadiyah yang diduga meresahkan masyarakat.

"Jangan pakai asumsi, tetapi gunakan penyelidikan dan penyidikan yang jelas serta proses di pengadilan," ujar pengurus besar Nahdlatul Ulama ini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Imdadun menambahkan, jika seandainya terbukti adanya indikasi penyebaran ajaran Ahmadiyah di luar anggotanya, maka pengadilan berhak memberikan sanksi. "Bukan mereka (Pemkot Bekasi), tetapi pengadilan. Silakan buktikan," katanya.

Hingga kini, sekitar 27 anggota jemaah Ahmadiyah masih tertahan di dalam Masjid Al-Misbah Bekasi akibat penyegalan yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi sejak Kamis lalu. Mereka memilih bertahan sambil menunggu upaya Lembaga Bantuan Hukum Jakarta sebagai upaya hukum mereka.

Penyegelan dilakukan dengan cara menutup pintu dan memagari masjid yang ada di Jalan Pangrango Terusan Nomor 44, Kelurahan Jatibening Baru, Pondok Gede, Kota Bekasi, tersebut dengan lembaran-lembaran seng.

JAYADI SUPRIADIN

Berita Terpopuler:
Beredar, Video Tari Bugil Pelajar di Bima 

Mengintip Restoran Narkoba di Kampung Ambon 

Polisi Bantah Mengendus Penyerang LP dari HP 

Pangdam Diponegoro Serahkan Jabatan Besok 

SBY Keseleo Lidah, Mencoreng Jadi Menggoreng

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pemerintah Diminta Perhatikan Jemaah Ahmadiyah NTB Saat Lebaran

6 Juni 2018

Penyerangan, perusakan rumah dan pengusiran terhadap warga Ahmadiyah Lombok Timur. twitter.com
Pemerintah Diminta Perhatikan Jemaah Ahmadiyah NTB Saat Lebaran

Penyerangan dan pengrusakan terhadap rumah jemaah Ahmadiyah di Grebek, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat terjadi pada 19 dan 20 Mei lalu.


Ahmadiyah Disebut Kerap Alami Kekerasan Berbasis Agama Sejak 1998

21 Mei 2018

Juru Bicara Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Yendra Budiana memberikan keterangan saat konferensi pers terkait penyerangan dan pengusiran jemaah Ahmadiyah di Lombok Timur, di kantor Komnas Perempuan, Jakarta, 21 April 2018. JAI meminta pihak kepolisian untuk menegakkan hukum terhadap pelaku penyerangan dan pengusiran jemaah Ahmadiyah yang terjadi pada Sabtu dan Minggu, 19-20 Mei 2018 yang dilakukan oleh sekelompok orang. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ahmadiyah Disebut Kerap Alami Kekerasan Berbasis Agama Sejak 1998

Tindakan intoleran terhadap jemaah Ahmadiyah yang baru-baru ini terjadi adalah aksi penyerangan, perusakan, dan pengusiran di Lombok Timur, NTB.


Ahmadiyah Meminta Polisi Memproses Pelaku Penyerangan di Lombok

21 Mei 2018

Sekretaris Pers dan Juru Bicara Jemaah Ahmadiyah Indonesia Yendra Budiana di kantor Komisi Nasional Perempuan, Menteng, Jakarta, Senin, 21 Mei 2018. Tempo/Hendartyo Hanggi
Ahmadiyah Meminta Polisi Memproses Pelaku Penyerangan di Lombok

Jamaah Ahmadiyah meminta langkah cepat Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi seperti pernyataannya di media sosial.


Perusak Rumah Warga Ahmadiyah di NTB Diperkirakan 50 Orang

21 Mei 2018

Perusak Rumah Warga Ahmadiyah di NTB Diperkirakan 50 Orang

Massa merusak 24 rumah warga Ahmadiyah. Polisi mengevakuasi penduduk ke kantor Kepolisian Resor Lombok Timur.


Setara: Persekusi Ahmadiyah Merupakan Tindakan Biadab

20 Mei 2018

Garis polisi menutupi pintu markas Ahmadiyah di kawasan Sawangan, Depok, Jawa Barat, 3 Juni 2017. Petugas Kepolisian melakukan penyegelan kembali dan penyelidikan terkait perusakan segel markas Ahmadiyah oleh oknum Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI). TEMPO/Subekti
Setara: Persekusi Ahmadiyah Merupakan Tindakan Biadab

Setara Institute mengecam persekusi yang menimpa komunitas Jamaah Ahmadiyah di Lombok Timur.


Sekelompok Orang Serang dan Usir Penganut Ahmadiyah di NTB

20 Mei 2018

Jemaah Ahmadiyah Berharap Mendapat Izin Rumah Ibadah
Sekelompok Orang Serang dan Usir Penganut Ahmadiyah di NTB

Sekelompok orang melakukan penyerangan, perusakan, dan pengusiran terhadap warga penganut Ahmadiyah di Desa Greneng, Lombok Timur.


Jemaah Ahmadiyah Minta di Kolom Agama E-KTP Ditulis Islam

25 Juli 2017

Seorang petugas memindai sidik jari warga saat uji coba penerapan KTP elektronik (e-KTP) di kantor Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta, Rabu (30/12). e-KTP akan diberlakukan secara nasional pada 2013.Tempo/Arif Wibowo
Jemaah Ahmadiyah Minta di Kolom Agama E-KTP Ditulis Islam

Jemaah Ahmadiyah minta dalam kolom agama e-KTP ditulis Islam.


Warga Ahmadiyah di Manislor Desak Pemerintah Terbitkan E-KTP

24 Juli 2017

Mesjid An Nur di Desa Manislor, Kecamatan Jalaksana, Kuningan, Jawa Barat. TEMPO/Tony Hartawan
Warga Ahmadiyah di Manislor Desak Pemerintah Terbitkan E-KTP

Jemaah Ahmadiyah di Kuningan meminta Ombudsman mendorong pemerintah daerah setempat untuk menerbitkan e-KTP bagi warga Manislor yang juga Ahmadiyah.


Tjahjo Kumolo Dukung Ahmadiyah Dapat E-KTP, Kolom Agama Kosong

24 Juli 2017

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan revisi UU ormas telah selesai dibahas pemerintah, di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan, 10 Juli 2017. TEMPO/Lidwina Tanuhardjo
Tjahjo Kumolo Dukung Ahmadiyah Dapat E-KTP, Kolom Agama Kosong

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendukung jemaah Ahmadiyah untuk tetap mendapatkan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP.


Human Rights Watch: Larangan Atas Ahmadiyah Melahirkan Kekerasan

14 Juni 2017

Jamaah laki-laki dan perempuan Ahmadiyah Depok melaksanakan salat Jumat berjamaah di halaman belakang bangunan ibadah mereka yang disegel pemerintah Kota Depok, 9 Juni 2017. TEMPO/Imam Hamdi
Human Rights Watch: Larangan Atas Ahmadiyah Melahirkan Kekerasan

Sejak ada SKB tiga menteri, kata Andreas, semakin banyak masyarakat Indonesia yang intoleran.