Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Aktivis AntiKorupsi Poso Tagih Janji KPK

image-gnews
Personel kepolisian yang akan diberangkatkan ke wilayah Poso Pesisir. TEMPO/Amar Burase
Personel kepolisian yang akan diberangkatkan ke wilayah Poso Pesisir. TEMPO/Amar Burase
Iklan

TEMPO.CO, Poso - Aktivis antikorupsi Poso, Sulawesi Tengah, Rinaldy Damanik, menagih janji Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut kasus dugaan korupsi dana pemulihan pasca-konflik Poso yang bersumber pada dana APBN tahun 2006-2007 sebesar Rp 58 miliar rupiah.

"Dalam waktu dekat ini, saya mau ke Jakarta untuk menemui lagi KPK, mempertanyakan laporan kami pada 2007 itu," katanya pada Tempo di Tentena, Pamona Utara, Kabupaten Poso, Minggu, 10 Maret 2013.

Damanik mengatakan, laporan warga soal dugaan korupsi dana pemulihan pasca-konflik itu sudah diadukan ke KPK sejak 2007, tetapi belum ditindaklanjuti. "Padahal, dalam laporan tersebut, bukti adanya penyalahgunaan dana yang dilakukan pemerintah setempat cukup kuat," katanya.

Rinaldy menjelaskan, ketika indikasi awal korupsi ditemukan pada 2007, warga Poso mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Poso. Atas laporan warga ini, DPRD membuat panitia khusus yang kemudian melakukan investigasi di lapangan. Hasil laporan investigasi itu kemudian dilaporkan ke KPK pada Mei 2007. "Kemudian pada November 2008 dan 2009, saya kembali ke KPK untuk menanyakan perkembangan kasus ini," kata Rinaldy. Sayangnya sampai sekarang, kata Rinaldy, tidak jelas apa tindak lanjut atas pengaduan warga ini.

Meski belum ada tindak lanjut, Rinaldy mengaku tak lelah mendorong aparat hukum menyelesaikan dugaan korupsi ini. "Kami tak akan berhenti mengusut kasus ini sebelum KPK menepati janji mereka," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam laporan Pansus DPRD Poso ke KPK, sejumlah dugaan korupsi atas dana pemulihan pasca konflik di sana dipaparkan cukup gamblang. Ada proyek pembuatan 57 koperasi fiktif, pencetakan sawah fiktif, dan pembangunan sarana irigasi yang sebagian besar tidak berfungsi. Selain itu, ada proyek pembangunan pasar di kecamatan dan pedesaan yang tidak berfungsi dan sebagian telah roboh. Juga ada program pelatihan hansip dan penyediaan perlengkapan hansip yang dilakukan tanpa tender, pembangunan sarana kelistrikan yang tidak sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, serta pembangunan antena repeater yang tidak berfungsi.

AMAR BURASE

Berita Terpopuler:
Ahok Tak Setuju Hercules Main Hakim Sendiri

Prabowo Akui Diam-diam Sering Bertemu SBY 

Daud Kei Jenguk Hercules di Tahanan Polda 

'Bisnis Mari Bergaul' Jadi Pintu Pencucian Uang 

Pekerja Ruko Bersyukur Kelompok Hercules Ditangkap

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Misteri Batu Dari Negeri Seribu Megalit

15 Agustus 2023

Misteri Batu Dari Negeri Seribu Megalit

Hanya ada dua situs megalit tertua di dunia, yakni di Taman Nasional Lore Lindu, Sulawesi Tengah dan di Pulau Paskah.


Ketua Bamus Betawi Minta Anak Muda Betawi Teladani Haji Lulung

16 Desember 2022

Suasana salat Jenazah Haji Lulung di Masjid Al-Anwar, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Terlihat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta ikut hadir, Selasa 14 Desember 2021 / Khanifah Juniasari
Ketua Bamus Betawi Minta Anak Muda Betawi Teladani Haji Lulung

Ketua Bamus Betawi Riano P Ahmad menilai almarhum Haji Lulung sosok yang pemberani


Gubenur Sulteng Inisiasi Perda Perlindungan Sosial Pekerja Rentan

22 Februari 2022

Gubenur Sulteng Inisiasi Perda Perlindungan Sosial Pekerja Rentan

Rencana Gubernur Rusdy Mastura disambut baik oleh Dewan Pengawas BP Jamsostek.


Pemprov Sulteng Akan Bangun 1.200 Huntara untuk Korban Gempa Palu

16 Oktober 2018

Kondisi wilayah terdampak gempa di Balaroa, Palu, Sulawesi Tengah, dua pekan pasca-gempa melanda. Sejumlah rumah tampak gosong karena terbakar dan tergenang air. Foto diambil pada hari terakhir masa tanggap bencana, 11 Oktober 2018. TEMPO/Francisca Christy Rosana
Pemprov Sulteng Akan Bangun 1.200 Huntara untuk Korban Gempa Palu

Rencana pembangunan hunian sementara untuk korban gempa Palu itu telah dibahas oleh Gubernur Sulteng bersama perangkat daerah terkait.


160 Penegak Hukum di Sulawesi Tengah Ikuti Pelatihan Bersama KPK

9 Juli 2018

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kiri) dan Alexander Marwata memberikan keterangan pers mengenai OTT di Bengkulu, di gedung KPK, Jakarta, 21 Juni 2017. KPK menetapkan empat orang tersangka OTT Bengkulu terkait kasus suap yakni Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, istri Gubernur Bengkulu Lily Mardani, Direktur Utama PT Mitra Statika Mitra Sarana (SMS) Jhoni Wijaya dan Direktur Utama PT Rico Putra Selatan (RPS) Rico Dian Sari. ANTARA FOTO
160 Penegak Hukum di Sulawesi Tengah Ikuti Pelatihan Bersama KPK

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan pelatihan ini adalah salah satu bentuk kolaborasi KPK dengan aparat penegak hukum lain.


Asian Games 2018 Dipromosikan Melalui Central Celebes Marathon

5 Maret 2018

Pelari Indonesia Agus Prayogo memacu kecepatannya dalam nomor marathon SEA Games XXIX Kuala Lumpur di Putrajaya, Malaysia, 19 Agustu 2017. ANTARA/Sigid Kurniawan
Asian Games 2018 Dipromosikan Melalui Central Celebes Marathon

Centra Celebes Marathon yang akan digelar di Palu pada April mendatang, sekaligus digunakan sebagai ajang mempromosikan Asian Games 2018.


Belum Masuk Masa Panen, Harga Beras di Daerah Ini Naik

24 Januari 2018

Ilustrasi beras. TEMPO/Asrul Firga Utama
Belum Masuk Masa Panen, Harga Beras di Daerah Ini Naik

Kenaikan harga beras di sejumlah daerah di Sulawesi Tengah ditengarai karena belum masuk masa panen dan diduga ada tindakan spekulasi dari pedagang.


Terlibat Korupsi UPS, Anggota DPRD DKI dari Hanura Diganti

7 November 2017

Sejumlah penyidik Bareskrim Mabes Polri membawa dokumen dan seperangkat alat komputer usai menggeledah ruangan Komisi E DPRD DKI Jakarta, 27 April 2015. Penggeledahan tersebut terkait perkara dugaan korupsi UPS (Uninterruptable Power Supply). TEMPO/M IQBAL ICHSAN
Terlibat Korupsi UPS, Anggota DPRD DKI dari Hanura Diganti

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi memberhentikan Fahmi Zulfikar, anggota DPRD DKI yang terlibat korupsi UPS.


Tambang Emas Pobaya Ditutup, Ini Kata Pemerintah Sulawesi Tengah

14 Maret 2017

Sejumlah warga duduk di sekitar rumahnya yang porak-poranda akibat banjir bandang di area pertambangan emas di Kelurahan Poboya, Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (26/8). ANTARA/Basri Marzuki
Tambang Emas Pobaya Ditutup, Ini Kata Pemerintah Sulawesi Tengah

Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola mengatakan para penambang tradisional akan dimodali untuk beralih kerja menjadi petani kakao, cengkih, kopi.


Tumbuh Tinggi, Ekonomi Sulawesi Tengah Masih Timpang

9 Maret 2017

Seorang petani membawa buah cokelat atau kakao yang baru dipanen di Desa Gantarang Keke, Sulawesi Selatan, 8 Mei 2015. Produksi kakao terus turun sejak 2011. REUTERS/Yusuf Ahmad
Tumbuh Tinggi, Ekonomi Sulawesi Tengah Masih Timpang

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah di 2016 mencapai 9,9 persen. Namun angka kemiskinan cukup tinggi, yaitu 14 persen.