Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Polisi Didesak Limpahkan Kasus KDRT Magelang  

Editor

Sunu Dyantoro

image-gnews
Wakil Wali Kota Magelang, Joko Prasetyo. TEMPO/Shinta Maharani
Wakil Wali Kota Magelang, Joko Prasetyo. TEMPO/Shinta Maharani
Iklan

TEMPO.CO, Semarang - Pengacara  Siti Rubaidah, Kahar Muamalsyah mendesak kepolisian Resor Kota Magelang segera melimpahkan berkas perkara penyidikan Wakil Wali Kota Magelang Joko Prasetyo, ke kejaksaan negeri. Joko  menjadi tersangka melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya Siti Rubaidah pada bulan November 2012 lalu.

Kahar mengatakan, saat ini tak ada lagi penghalang hukum pidana untuk tidak melimpahkan berkas perkara yang sudah lengkap di tangan kepolisian. “Kejaksaan pun sudah siap menunggu berkas perkara itu,” ujar Kahar, Senin 11 Februari 2013.

Kahar menyayangkan mengapa berkas perkara Joko terus dipegang kepolisian. Menurut dia, belum dikirimnya berkas perkara yang melibatkan pejabat publik itu mencurigakan, karena dalam perkara yang tidak melibatkan pejabat publik biasanya dilakukan cepat. Ia mengatakan sudah beraudiensi dengan kejaksaan negeri  Kota Magelang yang menyatakan siap menerIma berkas perkara Joko dari kepolisian.

Ketua Jaringan Lingkar Study Kesetaraan Aksi dan Reflesi, Ahmad Baidlawi yang selama ini mendampingi Siti Rubaidah, mendorong hal yang sama.  Baidlowi sejak awal  sudah khawatir proses hukum Joko akan berlarut-larut dan merugikan korban.  “Apa lagi ini menyangkut politik, karena keputusan hukum terhadap Joko akan menjadi dasar pemecatan,” kata Baidlowi.

Menurut dia, berlarutnya  proses penanganan hukum terhadap Wakil Wali Kota Magelang itu mengganggu kebijakan program pemerintah daerah Kota Magelang. Sebab, Joko berperan dalam kebijakan bidang pemberadayaan perempuan, pemberantasan narkoba, dan pengurangan kemiskinan di daerah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menanggapi ihwal ini, Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Magelang, Komisaris Budiarto justru menyatakan sedang menunggu  kesiapan kejaksaan untuk menerima berkas perkara Joko Prasetyo. “Kami justru menunggu kejaksaan yang saat ini katanya belum siap,” kata Budiarto.

Ia mengatakan, berkas perkara Wakil Wali Kota Magelang  sudah lengkap dan tinggal penyerahan lebih lanjut untuk disidangkan di pengadilan. Menurut Budiarto polisi telah  melengkapi bukti KDRT yang dilakukan oleh Joko, berupa hasil visum dokter  dan sandal yang digunakan untuk melakukan pemukulan terhadap korban, yakni istrinya sendiri. “Intinya sudah lengkap dan tinggal diserahkan,” katanya.

EDI FAISOL 

Berita Terpopuler:
Jejak Anis Matta di Tas Ahmad Fathanah

Status Hukum Anas Urbaningrum Masih Menggantung

Segi Empat Dalam Pusaran Kasus Suap Impor Daging

Korupsi Al Quran:Siapa Si Raja, Panglima, Prajurit

Tiada Anas Urbaningrum di Pertemuan DPD di Cikeas

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

TNI-Polri Terjunkan 4.266 Personel, Amankan Rapat Pleno Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

8 jam lalu

Ilustrasi Polisi Indonesia. Getty Images
TNI-Polri Terjunkan 4.266 Personel, Amankan Rapat Pleno Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Sebanyak 4.266 personel gabungan TNI dan Polri mengamankan penetapan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Pemilu 2024.


Pengamat Sebut Penangkapan Polisi yang Terlibat Kasus Narkoba Layak Diapresiasi

23 jam lalu

Ilustrasi sabu. Reuters
Pengamat Sebut Penangkapan Polisi yang Terlibat Kasus Narkoba Layak Diapresiasi

ISESS sebut penangkapan polisi yang diduga terlibat kasus narkoba perlu diapresiasi.


Marak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun

1 hari lalu

Ilustrasi Pinjaman Online. Freepix: Rawpixel.com
Marak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun

Selain 537 entitas pinjol ilegal, Satgas PASTI juga menemukan 48 konten penawaran pinjaman pribadi dan 17 entitas yang menawarkan investasi.


Permohonan Perceraian di Palembang Meningkat Usai Lebaran, Ini Kata Pengadilan Agama

1 hari lalu

Ilustrasi perceraian. Shutterstock
Permohonan Perceraian di Palembang Meningkat Usai Lebaran, Ini Kata Pengadilan Agama

Angka permohonan perceraian di Pengadilan Agama Palembang usai Lebaran meningkat dibandingkan dengan grafik sebelumnya yang menurun saat Ramadan.


Mengenal Tugas Puslabfor Polri, Jenis Investigasi dan Fungsi yang Dilakukannya

1 hari lalu

Petugas sedang memadamkan api yang membakar sebuah ruko di Jalan Mampang Prapatan, Jakarta, Jumat, 19 April 2024. Foto: ANTARA/Khaerul Izan
Mengenal Tugas Puslabfor Polri, Jenis Investigasi dan Fungsi yang Dilakukannya

Puslabfor Polri melakukan investigasi kebakaran di Mampang, Jakarta yang mengakibatkan 7 lorban meninggal. Apa saja tugas Puslabfor?


Cara Perpanjang SKCK 2024 Lewat Aplikasi Presisi Polri dan Biayanya

1 hari lalu

Petugas melayani pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di ruangan Layanan Publik Polres Tegal, Jawa Tengah, Selasa 12 November 2019. Menurut petugas pelayanan, jumlah pemohon pembuatan SKCK untuk syarat pendaftaran CPNS 2019, dua hari terakhir meningkat hingga 50 persen dari biasanya 50 pemohon menjadi 100 pemohon. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah
Cara Perpanjang SKCK 2024 Lewat Aplikasi Presisi Polri dan Biayanya

Tata cara perpanjang SKCK 2024 secara online bisa dilakukan melalui aplikasi PRESISI POLRI Super App. Ketahui syarat dan biaya terbarunya.


Buka Rakernis di Surabaya, Kadiv Humas Polri: Kepercayaan Masyarakat adalah Harga Mati

1 hari lalu

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho. (foto: humas polri)
Buka Rakernis di Surabaya, Kadiv Humas Polri: Kepercayaan Masyarakat adalah Harga Mati

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, ke depan bakal banyak tantangan yang akan dihadapi polisi dan masyarakat.


Seorang Istri jadi Korban KDRT Suaminya Karena Tak Berikan Data KTP Untuk Pinjol

2 hari lalu

Ilustrasi KDRT. radiocacula.com
Seorang Istri jadi Korban KDRT Suaminya Karena Tak Berikan Data KTP Untuk Pinjol

Seorang menjadi korban KDRT karena tidak memberikan data KTP untuk pinjaman online.


Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Sebanyak 7.783 Personel Gabungan Berjaga di MK

2 hari lalu

Petugas kepolisian bersenjata melakukan pengamanan disekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa 26 Maret 2024.  Satu hari jelang sidang perdana sengketa perselisihan hasil Pemilu 2024 pada hari Rabu 27 Maret 2024, pengamanan gedung MK diperketat. Untuk diketahui, pasangan capres-cawapres Pilpres 2024, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md mengajukan gugatan ke MK.  TEMPO/Subekti.
Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Sebanyak 7.783 Personel Gabungan Berjaga di MK

7.000 lebih personel gabungan Polri-TNI berjaga di MK pada hari ini.


Polisi Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Sekitar Gedung MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres 2024

2 hari lalu

Petugas kepolisian bersenjata melakukan pengamanan disekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa 26 Maret 2024.  Satu hari jelang sidang perdana sengketa perselisihan hasil Pemilu 2024 pada hari Rabu 27 Maret 2024, pengamanan gedung MK diperketat. Untuk diketahui, pasangan capres-cawapres Pilpres 2024, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md mengajukan gugatan ke MK. TEMPO/Subekti.
Polisi Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Sekitar Gedung MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres 2024

Rekayasa lalu lintas di sekitar gedung MK berlangsung situasional bergantung kondisi pendemo.