Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mobil Dinas Buat Kampanye, Ketua DPRD Dilaporkan  

image-gnews
Kotak suara Pemilu 2009 di KPUD Sulsel yang akan distribusi ke kabupaten/kota, Jumat (6/3). Sebanyak 3.290 kotak suara akan didistribusi ke tujuh kabupaten yakni, kabupaten Bulukumba, Barru, Pangkep, Wajo, Luwu Timur, Luwu Utara, dan Enrekang. ANTARA
Kotak suara Pemilu 2009 di KPUD Sulsel yang akan distribusi ke kabupaten/kota, Jumat (6/3). Sebanyak 3.290 kotak suara akan didistribusi ke tujuh kabupaten yakni, kabupaten Bulukumba, Barru, Pangkep, Wajo, Luwu Timur, Luwu Utara, dan Enrekang. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Bulukumba Pemeriksaan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bulukumba, A. Hamzah Pangky, terkait dugaan pelanggaran pilkada harus menunggu surat izin pemeriksaan dari Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo.

Hamzah Pangky dilaporkan ke polisi oleh Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba karena diduga menggunakan mobil dinas saat menghadiri kampanye dialogis calon gubernur pada 18 Januari lalu di Kelurahan Jalanjang, Kecamatan Gantarang, Bulukumba.

"Pengawas pemilu mempunyai bukti berupa foto mobil dinas Ketua DPRD pada saat menghadiri kampanye itu," kata Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resort Bulukumba, Ajun Komisaris Polisi A. Ridwan Saenong, kepada Tempo, Kamis, 31 Januari 2013.

Menurut dia, pihaknya sudah memeriksa sejumlah saksi dan bukti temuan pengawas pemilu terkait dengan keterlibatan Hamzah Pangky. "Khusus untuk pejabat negara anggota atau Ketua DPRD, harus meminta izin pada Gubernur untuk pemeriksaannya," kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketua DPRD Bulukumba, Hamzah Pangky, membantah bahwa dirinya melanggar pidana pemilu seperti yang ditudingkan Panwaslu. "Saya sudah melakukan klarifikasi di kantor Panwas dan menjelaskan kepada mereka," kata dia.

JASMAN

Berita terpopuler lainnya:
Skandal Suap PKS, Ada Wanita Sedang Bermesraan
Kurir Suap Daging Ditangkap Bersama Gadis Muda

Tersangka Suap Daging PKS Sewa Gadis Rp 10 Juta

Presiden PKS Jadi Tersangka Suap Impor Daging

Gratifikasi Seks? Presiden PKS Tersenyum

Kasus Le Meridien, Abraham: Tunggu Kejutan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.


KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kantor KPU ini memutuskan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menjadi pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU menggantikan Husni Kamal Manik yang tutup usia pada Kamis (07/07). TEMPO/Aditia Noviansyah
KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.


Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

ANTARA/Wahyu Putro A
Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.


Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

TEMPO/Arif Fadillah
Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.


Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

TEMPO/Arif Fadillah
Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.


Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.


Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Sineas Indonesia Garin Nugroho. ANTARA/Teresia May
Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.


Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.


Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini bersiap memimpin Rapat Pleno Fraksi PKS di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 11 April 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.


DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.