TEMPO.CO, Malang - Pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Timur di ambang perpecahan. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Malang, Peni Suparto, pengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Timur dibekukan oleh DPP. “DPD Jawa Timur telah dibekukan,” kata Peni kepada wartawan, Selasa, 29 Januari 2013.
Ketua DPD PDI Perjuangan, Sirmadji, mendapat mosi tidak percaya 31 dari 38 DPC PDI Perjuangan se-Jawa Timur. Surat mosi dikirimkan ke DPP PDI Perjuangan. DPD Jawa Timur pun saat ini dibekukan dan pengurus dipegang oleh caretaker Tjahjo Kumolo dan Djarot Saiful Hidayat.
Mosi tidak percaya itu terkait kabar adanya pungutan sejumlah uang kepada calon kepala daerah yang ingin mendapatkan rekomendasi dari DPD. Menurut Peni, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, juga terlibat pemerasan tersebut.
Hasto disebutnya meminta uang Rp 1 miliar kepada Ketua DPC PDI Perjuangan Tulungagung, Jupri Adi Sentoso, untuk mendapat rekomendasi. Namun, belakangan, rekomendasi turun ke calon Bupati Tulungagung yang lain. "Ini berdasarkan pengakuan korban," katanya.
Menanggapi serangan Peni, Hasto mengatakan tak menerima uang untuk kepentingan pribadi. Dana tersebut digunakan untuk pemenangan calon bukan untuk memperkaya diri sendiri. Ia pun bersedia dikonfrontasi dengan Jupri atas tuduhan pemerasan itu. "Saya bisa dipecat jika melakukan korupsi," katanya.
Hasto justru menyebut Peni melanggar etika partai. Tudingan itu terkait dengan aktivitas Wali Kota Malang itu yang hadir mengenakan kaus bergambar logo Partai Demokrat saat jalan sehat, Ahad, 27 Januari 2013. Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan, Mindo Sianipar, Peni akan dimintai klarifikasi sekaligus menentukan sikap DPP menjatuhkan sanksi kepadanya.
Menurut dia, mengenakan atribut atau simbol partai lain tak dibenarkan secara etika. Tak dibenarkan, katanya, secara pribadi, kader PDI Perjuangan bergerak untuk kepentingan pribadi. "Kalau memang ingin pindah partai, ya silakan," kata Mindo.
Peni mengaku telah hadir dalam gerak jalan sebagai Wali Kota Malang. "Tapi saya tetap kader PDI Perjuangan dan Ketua DPC PDI Perjuangan," katanya. Sebagai Wali Kota Malang, katanya, ia berkewajiban mengayomi semua golongan dan partai politik. Ia mengenakan kaus Partai Demokrat, mengakomodasi, dan melindungi semua partai.
EKO WIDIANTO
Berita Terpopuler Lainnya:
Alasan BNN Masih Tahan Raffi dan Wanda
Tersandung Narkoba, Wanda Membela Diri di Facebook
Raffi Ahmad Dapat Narkoba dari Kampung Ambon?
Begini Efek Narkoba yang Dipakai Raffi Ahmad
Gadis Seksi di Operasi Tangkap Tangan KPK