TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Boediono memerintahkan para wakil menteri aktif memimpin reformasi birokrasi di kementerian masing-masing. Instruksi ini disampaikan saat memberi pengarahan kepada seluruh wakil menteri di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat, 25 Januari 2013.
"Ini bukan rapat untuk meresmikan asosiasi wamen, tapi untuk berbagi tugas dari sebuah pekerjaan besar bernama reformasi birokrasi," ujar Boediono saat membuka rapat. Rapat tadi dihadiri 19 wakil menteri dan sekretaris jenderal kementerian atau lembaga.
Menurut Boediono, hingga 2014 nanti, wakil menteri akan bekerja bersama dalam sebuah desain reformasi birokrasi yang disiapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Wakil Menteri PAN Eko Prasodjo bakal memimpin program tersebut.
"Bagi kementerian atau lembaga yang tidak memiliki wakil menteri, upaya ini akan dilakukan oleh sekretaris jenderal atau sekretaris utama pada lembaga non-kementerian," ujar Boediono.
Boediono menjelaskan, reformasi birokrasi adalah sebuah pekerjaan besar dan berskala panjang. Adapun tugas Boediono memimpin Komite Nasional Reformasi Birokrasi yang beranggotakan para menteri. Selama waktu pemerintahan yang tersisa, ia meminta wakil menteri mengambil langkah-langkah paling realistis yang bisa dicapai di kementerian atau lembaganya.
Menurut mantan Gubernur Bank Indonesia ini, Kementerian PAN tidak mungkin menjalankan reformasi birokrasi tanpa pengawasan dari tiap-tiap instansi karena cakupannya begitu luas. "Karena itu, masing-masing kementerian harus ikut bergerak secara aktif mengawal pelaksanaannya," ucap Boediono.
PRIHANDOKO
