Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Data Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Simpang Siur

Editor

Raihul Fadjri

image-gnews
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Rustriningsih (kiri) mengambil formulir pendaftaran calon gubernur dari PDIP di Panti Marhaen, Semarang, Rabu (5/9). TEMPO/Budi Purwanto
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Rustriningsih (kiri) mengambil formulir pendaftaran calon gubernur dari PDIP di Panti Marhaen, Semarang, Rabu (5/9). TEMPO/Budi Purwanto
Iklan

TEMPO.CO, Semarang - Jumlah penduduk versi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah penduduk versi Kementerian Dalam Negeri masih selisih sekitar enam juta. Padahal lima bulan lagi akan berlangsung pemilihan gubernur Jawa Tengah.

“Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah harus segera menyelesaikan data pemilih itu,” ujar Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Fikri Fakih Senin 7 Januari 2013.

Sebab, katanya, masalah daftar pemilih ini akan sangat rawan digunakan untuk bahan gugatan hasil pilkada. Menurut dia, jika daftar penduduk belum jelas maka lebih baik ditunda  pelaksanaan pemilihan gubernur. “Jika pemilihan gubernur menggunakan data penduduk tidak valid maka justru akan membuat kegaduhan,” katanya.

Menurut Fikri, selisih jumlah penduduk itu cukup besar, yakni 6 jutaan jiwa. Padahal, dalam pemilihan gubernur 2008 lalu saja pemenangnya hanya memperoleh suara 6 jutaan. “Perbedaan data pemilih itu juga berimplikasi pada penganggaran pelaksanaan pemilihan gubernur,” katanya.

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan melansir jumlah penduduk Jawa Tengah 39,29 juta jiwa pada 26 November lalu. Tapi pada 7 Desember, Kementerian Dalam Negeri merilis Data Agregat Kependudukan Kecamatan (DAK2) Jawa Tengah untuk pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2014 berjumlah 32,57 juta. Sehingga data penduduk 2013 dan 2014 berselisih 6,7 juta. Data Kemendagri itu bahkan lebih sedikit daripada jumlah penduduk Jawa Tengah sesuai sensus penduduk 2008 yang sebesar 32,6 juta jiwa.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah Arif Awaluddin menyatakan untuk menyelesaikan masalah daftar penduduk itu akan digelar pertemuan dengan pemerintah pusat pada 15 hingga 17 Januari mendatang. “Kami akan bertemu dengan Komisi II DPR, Depdagri, dan DPD,” kata Arif.

Ketua KPU Jawa Tengah M Fajar Saka mengatakan pihaknya hanya pelaksana. “Kami adalah user dan hanya melaksanakan sesuai data yang diputuskan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,” katanya.

ROFIUDDIN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

DPRD Batam Minta Keseriusan Penanganan Air Bersih

1 Juli 2022

DPRD Batam Minta Keseriusan Penanganan Air Bersih

PT Moya, BP Batam dan kontraktor akan memasang pengairan dalam waktu satu pekan.


Bamsoet Dukung DPRD Kabupaten Diatur di Perundangan Khusus

16 Februari 2022

Ketua MPR Bambang Soesatyo saat menerima pengurus ADKASI, di Jakarta, Selasa (15/2/22).
Bamsoet Dukung DPRD Kabupaten Diatur di Perundangan Khusus

Alasan dibutuhkan perundangan khusus karena DPRD Kabupaten tidak bisa menolak Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati.


Dengar Keluhan Nelayan, Gus Muhaimin Minta PP 85/2021 Dicabut

3 November 2021

Dengar Keluhan Nelayan, Gus Muhaimin Minta PP 85/2021 Dicabut

Asosiasi Nelayan menyatakan keberatan terhadap PNBP sektor perikanan setelah diterbitkannya PP 85/2021.


DPR: Polri Jamin Kebebasan Ekspresi lewat Lomba Mural

31 Oktober 2021

Apresiasi Lomba Mural, DPR Dukung Polri Jamin Kebebasan Berekspresi
DPR: Polri Jamin Kebebasan Ekspresi lewat Lomba Mural

Lomba mural menjadi sinyal dari Kapolri yang ingin membawa Polri menuju institusi yang berasal dari masyarakat dan bekerja untuk masyarakat.


DPR Raih Predikat Informatif, Puan: Bukti Keterbukaan Parlemen

27 Oktober 2021

Ketua DPR RI Puan Maharani
DPR Raih Predikat Informatif, Puan: Bukti Keterbukaan Parlemen

DPR terus berupaya menyampaikan informasi pada setiap kegiatan baik yang sudah maupun sedang berjalan melalui teknologi informasi.


Komisi V DPR Desak Evaluasi Tes PCR untuk Penerbangan

25 Oktober 2021

Anggota Komisi V DPR Novita Wijayanti
Komisi V DPR Desak Evaluasi Tes PCR untuk Penerbangan

Evaluasi atas kebijakan tes PCR untuk penerbangan merupakan bentuk dukungan untuk membangkitkan kembali sektor penerbangan di tanah air.


DPRD Kritik Serapan Anggaran Gubernur Anies Baswedan Baru 6 %

27 Februari 2018

Dua pimpinan DPRD DKI mengembalikan dokumen raperda reklamasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di sela-sela acara peluncuran program OK-Otrip di Balai Kota DKI, 14 Desember 2017. Tempo/Friski Riana
DPRD Kritik Serapan Anggaran Gubernur Anies Baswedan Baru 6 %

Rendahnya serapan APBD pemerintah Gubernur Anies Baswedan dikritik Wakil Ketua DPRD Jakarta.


Anggaran Kunjungan Kerja DPRD DKI Dipangkas Rp 40 Miliar

28 November 2017

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi memimpin rapat paripurna Pergantian Antar Waktu (PAW) di Gedung DPRD DKI, Jakarta, 7 November 2017. TEMPO/Subekti.
Anggaran Kunjungan Kerja DPRD DKI Dipangkas Rp 40 Miliar

Pimpinan DPRD Jakarta berdalih, usul anggaran kunjungan kerja sebesar Rp 107 miliar dilakukan Sekretariat DPRD DKI.


Wakil Ketua DPRD DKI Minta Anies Baswedan Copot Kadis Damkar

9 November 2017

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik tiba untuk menjalani pemeriksaan yang ketiga kalinya di Gedung KPK, Jakarta, 21 April 2016. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Wakil Ketua DPRD DKI Minta Anies Baswedan Copot Kadis Damkar

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik marah, minta Gubernur Anies Baswedan copot Kadis Pemadam Kebakaran DKI Subedjo.


Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.