Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Benny Harman Maju ke Pemilihan Gubernur NTT  

Editor

Sunu Dyantoro

image-gnews
Benny K. Harman. TEMPO/Imam Sukamto
Benny K. Harman. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Kupang - Hingga hari terakhir pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur periode 2013 -2018, ada enam pasangan calon yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum setempat. "Sampai hari terakhir, ada enam pasangan calon yang telah mendaftar ke KPU," kata Ketua KPU NTT, Johanes Depa, Kamis, 3 Januari 2013.

Pendaftaran pasangan calon dibuka sejak 26 Desember 2012 hingga 2 Januari 2013. Keenam pasangan calon yang terdaftar itu yakni Frans Lebu Raya-Benny Alexander Litelnony yang diusung PDI Perjuangan dan empat parpol yang tergabung dalam Koalisi Kebangsaan.

Esthon Leyloh Foenay-Paul Edmund Tallo diusung Partai Gerindra dan PDS. Kemudian, Christian Rotok-Abraham Paul Liyanto pasangan independen. Pasangan calon berikutnya, Ibrahim Agustinus Medah-Emanuel Melkiades Laka Lena yang diusung Partai Golkar.

Benny Kabur Harman-Wellem Nope dicalonkan Partai Demokrat dan lima partai lainnya yang tergabung dalam Koalisi NTT Bangkit. Benny K Harman merupakan anggota DPR dan mantan Ketua Komisi III DPR. Pasangan keenam, Benediktus Bosu-Melkianus Adoe, diusung 15 partai nonparlemen di DPRD NTT yang tergabung dalam Koalisi Kebhinekaan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Setelah masa pendaftaran, menurut dia, KPU akan meneliti dan mengklarifikasi persyaratan yang diajukan oleh pasangan calon hingga 10 Januari 2013 mendatang. "Jika ditemukan masih ada kekurangan, perlu dilengkapi oleh pasangan calon," katanya.

Sesudah semuanya dilengkapi pasangan calon, pada 30 Januari 2013, KPU akan menetapkan pasangan calon yang lolos verifikasi sebagai calon gubernur dan wakil gubernur NTT periode 2013-2018.

YOHANES SEO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.


KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kantor KPU ini memutuskan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menjadi pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU menggantikan Husni Kamal Manik yang tutup usia pada Kamis (07/07). TEMPO/Aditia Noviansyah
KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.


Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

ANTARA/Wahyu Putro A
Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.


Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

TEMPO/Arif Fadillah
Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.


Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

TEMPO/Arif Fadillah
Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.


Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.


Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Sineas Indonesia Garin Nugroho. ANTARA/Teresia May
Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.


Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.


Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini bersiap memimpin Rapat Pleno Fraksi PKS di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 11 April 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.


DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.