Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kasus Suap Bupati Aceng juga Ditangani PTUN  

Editor

Eni Saeni

image-gnews
Petugas dan penyidik kepolisian menggiring Bupati Garut Aceng Fikri di Markas Polisi Daerah Jawa Barat di Bandung, Senin (10/12). Aceng Fikri diperiksa terkait dugaan penipuan yang dilaporkan calon wakil bupati yang urung menjabat namun telah menyetorkan sejumlah uang. TEMPO/Prima Mulia
Petugas dan penyidik kepolisian menggiring Bupati Garut Aceng Fikri di Markas Polisi Daerah Jawa Barat di Bandung, Senin (10/12). Aceng Fikri diperiksa terkait dugaan penipuan yang dilaporkan calon wakil bupati yang urung menjabat namun telah menyetorkan sejumlah uang. TEMPO/Prima Mulia
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemilihan Wakil Bupati Garut, Jawa Barat, untuk menggantikan Diky Chandra, yang mundur dari jabatannya, tidak hanya dilaporkan ke polisi. Calon wakil bupati lainnya, Haryono, melaporkan kasus ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Bupati Garut dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Haryono melayangkan gugatan tersebut ke pengadilan pada Juni 2012 lalu. Namun hingga kini kasus tersebut belum disidangkan. "Saya sudah datang ke Bandung, tapi belum ada kabar lagi," ujar Haryono kepada Tempo, Senin, 10 Desember 2012.

Menurut dia, sebelum mengajukan gugatan, dia telah mengajukan beberapa kali upaya banding administrasi atau keberatan ke Menteri Dalam Negeri. Terakhir, pengajuan keberatan dikirimkan pada 5 Juni lalu. Namun, sampai saat ini, tidak ada jawaban balasan dari Kementerian Dalam Negeri.

Pemilihan wakil bupati ini, lanjut Haryono, tidak menganut asas pemerintahan yang baik, sehingga berpotensi terjadi kolusi dan nepotisme. Bupati Garut Aceng Fikri dinilai tidak transparan. Dia tidak menentukan kapan waktu pemilihan itu dimulai dan ditutup, serta tidak ada publikasi persyaratan yang harus disiapkan oleh para calon wakil bupati.

Dalam penetapan calon terpilih, Bupati dan DPRD Garut dinilai telah melanggar Pasal 26 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang dijadikan acuan dalam pemilihan. Sebab, dua calon yang dipilih berasal dari partai politik. Padahal aturan yang digunakan mengenai calon perseorangan.

Kedua calon itu di antaranya Agus Hamdani, anggota DPRD Garut dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Usep Zaenal Aripin, mantan anggota DPRD Garut periode 2004-2009 dari Fraksi Partai Golongan Karya.

"Kalau kepala daerah dari partai politik diaturnya di ayat 6, tapi ini berasal dari perorangan, jadi penggantinya juga harus perorangan lagi sesuai yang dijelaskan dalam ayat 7 itu," ujar Haryono.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Haryono menilai, dilantiknya Agus sebagai wakil bupati merupakan kelalaian Gubernur dan Menteri Dalam Negeri. Sebab, mereka dianggap tidak melakukan kajian terhadap kebijakan pemerintah daerah yang bertentangan dengan aturan.

Sikap Menteri dan Gubernur itu dianggap bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 pasal 1 angka 3 dan 4 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. "Fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah tidak dijalankan," ujarnya.

Karena itu, Haryono meminta Agus Hamdani dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Garut. "Selain itu, surat pengangkatan wakil bupati pun dibatalkan karena tidak sah secara aturan perundang-undangan," kata Haryono.

SIGIT ZULMUNIR

Berita terpopuler lainnya:
Andi Mallarangeng Terkenal Kikir
Apa Untungnya Kalau Rhoma Irama Jadi Presiden

Bupati Aceng Nikahi Shinta, Pestanya Meriah

Abraham Sebut Andi Mallarangeng Kesatria Bugis

Jasad Perawat Kate Middleton Akan Dibawa ke India

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

10 Perilaku Pasangan yang Merendahkan Anda dan Hubungan, Jangan Ditoleransi

3 hari lalu

Ilustrasi pasangan cemburu. Freepik.com
10 Perilaku Pasangan yang Merendahkan Anda dan Hubungan, Jangan Ditoleransi

Anda sering terluka atau mempertanyakan harga diri. Berikut perilaku pasangan yang menjadi sinyal Anda harus bersikap tegas dalam hubungan.


Tanggapan Pihak Johnny Depp atas Tuduhan Pelecehan Verbal dari Lawan Mainnya

6 hari lalu

Aktor dan produser Johnny Depp hadir dalam sesi pemotretan untuk mempromosikan film dokumenter
Tanggapan Pihak Johnny Depp atas Tuduhan Pelecehan Verbal dari Lawan Mainnya

Tanggapan Johnny Depp setelah dituduh melakukan pelecehan verbal terhadap lawan mainnya di lokasi syuting film Blow yang dirilis 23 tahun lalu.


Mantan Produser Nickelodeon Minta Maaf Atas Perilakunya yang Diungkap Serial Quiet On Set

7 hari lalu

Dan Schneider, mantan produser Nickelodeon. Foto: YouTube DanWarp
Mantan Produser Nickelodeon Minta Maaf Atas Perilakunya yang Diungkap Serial Quiet On Set

Mantan Produser Nickelodeon, Dan Schneider terseret kasus pelecehan, seksisme, rasisme, dan perlakuan tidak pantas terhadap artis cilik.


Fakultas Filsafat UGM Dalami Dugaan Kekerasan Seksual Mahasiswa dengan Korban 8 Orang

9 hari lalu

Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta. (FOTO ANTARA)
Fakultas Filsafat UGM Dalami Dugaan Kekerasan Seksual Mahasiswa dengan Korban 8 Orang

Fakultas Filsafat UGM menunggu laporan dari para korban untuk penanganan yang lebih tepat dan cepat.


Kilas Balik Kasus Pungli di Rutan KPK, Terbongkarnya Diawali Kejadian Pelecehan Seksual

11 hari lalu

Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, Sekjen KPK, Cahya Hardianto Harefa, Direktur Penindakan Asep Guntur Rahayu (kiri) dan juru bicara KPK, Ali Fikri (kanan), menghadirkan 15 orang petugas Rutan KPK resmi memakai rompi tahanan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 15 Maret 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Kilas Balik Kasus Pungli di Rutan KPK, Terbongkarnya Diawali Kejadian Pelecehan Seksual

KPK telah menetapkan 15 tersangka kasus pungutan liar di rumah tahanan KPK. Berikut kilas baliknya, diawali kejadian pelecehan seksual.


Dugaan Pelecehan oleh Rektor Universitas Pancasila, Polisi Periksa 15 Saksi

22 hari lalu

Rektor nonaktif Universitas Pancasila Edie Toet Hendratno didampingi kuasa hukumnya usai menjalani pemeriksaan dugaan kasus pelecehan seksual di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis, 29 Februari 2024. Dalam keteranganya, tudingan adanya pelecehan seksual tersebut hanya asumsi karna tidak ada bukti yang sah, ia juga mengaku kasus ini bagian dari politisasi menjelang pemilihan rektor. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Dugaan Pelecehan oleh Rektor Universitas Pancasila, Polisi Periksa 15 Saksi

Rektor Universitas Pancasila nonaktif Edie Toet Hendratno dilaporkan dua orang atas dugaan pelecehan


Dugaan Pelecehan Seksual Oleh Dokter di Palembang, Pelapor akan Serahkan Barang Bukti

27 hari lalu

Ilustrasi Pelecehan Seksual. govexec.com
Dugaan Pelecehan Seksual Oleh Dokter di Palembang, Pelapor akan Serahkan Barang Bukti

Perkara dugaan pelecehan seksual oleh dokter di salah satu rumah sakit di Jakabaring, Palembang, terus bergulir di Polda Sumatera Selatan


Datangi Polda, Rektor Universitas Pancasila Edie Toet Bantah Lakukan Pelecehan Seksual

28 hari lalu

Rektor nonaktif Universitas Pancasila Edie Toet Hendratno alias ETH, 72 tahun, saat tiba di Polda Metro Jaya, Kamis, 29 Februari 2024. Foto: ANTARA/Ilham Kausar
Datangi Polda, Rektor Universitas Pancasila Edie Toet Bantah Lakukan Pelecehan Seksual

Rektor Universitas Pancasila nonaktif, Edie Toet Hendratno, 72 tahun, memenuhi panggilan polisi untuk diperiksa di kasus dugaan pelecehan seksual


Rektor Universitas Pancasila Diperiksa Hari Ini, Korban Bantah Ada Motif Politik

28 hari lalu

Demonstran membakar kayu dan kardus di depan Gedung Rektor Universitas Pancasila, saat demonstrasi menolak rektor yang diduga mmelakukan pelecehan di Lenteng Agung, Jakarta, 27 Februari 2024. TEMPO/Jati Mahatmaji
Rektor Universitas Pancasila Diperiksa Hari Ini, Korban Bantah Ada Motif Politik

Pengacara rektor Universitas Pancasila menuding ada motif politik karena isu pelecehan seksual ini mencuat jelang pemilihan rektor.


Yayasan Minta Rektor Universitas Pancasila Kooperatif Jalani Proses di Polisi soal Dugaan Pelecehan

29 hari lalu

Sekretaris YPPUP Yoga Satrio didampingi Plt Rektor Universitas Pancasila Sri Widyastuti (tengah) dan Warek IV Diennaryati Tjokrosuprihatono saat jumpa pers di lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Pancasila, Kampus Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa, 27 Februari 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Yayasan Minta Rektor Universitas Pancasila Kooperatif Jalani Proses di Polisi soal Dugaan Pelecehan

Yayasan Universitas Pancasila meminta rektor nonaktif ETH kooperatif menjalani proses di kepolisian dalam kasus dugaan pelecehan seksual