Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Walhi: Lapindo Brantas Tak Layak Dapat Proper

image-gnews
TEMPO/Fully Syafi
TEMPO/Fully Syafi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Manajer Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Irhash Ahmady mengkritik keputusan Kementerian Lingkungan Hidup yang mengganjar PT Lapindo Brantas unit Bunut sebagai perusahaan dengan predikat proper hijau. Keputusan itu dinilai tak tepat dan salah alamat. “Lapindo sama sekali tak layak mendapat proper hijau. Kami mempertanyakan kriteria yang dipakai,” kata Irhash saat dihubungi, Selasa, 4 Desember 2012.

Menurut Irhash, praktek pengelolaan lingkungan yang diterapkan Lapindo Brantas tak bisa dibilang layak. Lapindo disebut belum bisa menyelesaikan berbagai persoalan lingkungan, terutama dampak bencana.

Irhash menyebut, hingga kini Lapindo, termasuk unit Bunut, belum berhasil mengatasi dampak bencana seperti pencemaran sungai dan tanah di lokasi sekitar tambang. “Sungai Brantas masih tercemar. Kawasan pesisir masih terpolusi, sedangkan blok lain tetap dioperasikan. Bagaimana mungkin bisa diberi proper hijau?”

Selain faktor pengelolaan lingkungan berupa program 4R: Reduce, Reuse, Recycle dan Recovery, anugrah proper hijau juga diberikan pada perusahaan yang telah melakukan upaya tanggung jawab sosial. Menurut Irhash, hingga kini Lapindo Brantas belum menuntaskan ganti rugi pada masyarakat di sekitar tambang Lapindo yang terkena imbas semburan lumpur.

Kemarin malam, Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya menyampaikan PT Lapindo Brantas unit Bunut meraih penilaian hijau bersama 118 perusahaan lainnya. Penilaian berdasarkan peringkat kinerja perusahaan dan lingkungan hidup terhadap 1.317 perusahaan untuk periode Juli 2011 sampai Juni 2012. Selain Lapindo, Kementerian LH memutuskan 12 perusahaan meraih peringkat emas, 771 biru, 331 merah dan 79 perusahaan peringkat hitam.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Irhash mengatakan seharusnya Kementerian lebih teliti dan ketat dalam memberikan penghargaan proper. Sebab, pengelolaan lingkungan tak boleh dilihat hanya terhadap pengelolaan dalam internal kawasan tambang. Keberhasilan pengelolaan lingkungan suatu perusahaan juga harus dilihat pada kemampuan perusahaan menjaga lingkungan di sekitar tambang. “Pengelolaan lingkungan harus dari hulu, yaitu perusahaan, dan di hilirnya, yaitu efek bagi masyarakat tempatan.”

Ketimbang memberikan penghargaan proper hijau, Kementerian justru diminta memberikan sanksi dan peringatan pada Lapindo Brantas agar lebih memperhatikan dampak pencemaran terhadap lingkungan sekitar.

IRA GUSLINA SUFA

Berita terpopuler politik:
Di Guntur, Jenderal Djoko Susilo Sendirian

Pemerintah Ambil Alih Universitas Trisakti 

Dibui di Guntur, Djoko Susilo Tak Pakai Baju Tahanan 

Kasus Fany Octora, Bupati Garut Dipecat Golkar?
Kalla: Mana Bisa Ada Dua Capres Golkar?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Mengenal Antropomorfisme, Sifat Manusia yang Memberikan Empati ke Sekitarnya

9 hari lalu

Ilustrasi berkebun. Freepik.com/Senivpetro
Mengenal Antropomorfisme, Sifat Manusia yang Memberikan Empati ke Sekitarnya

Antropomorfisme memiliki arti pengenalan ciri-ciri manusia hingga empati kepada binatang, tumbuh-tumbuhan, atau benda mati.


Kilas Balik Hari Daur Ulang Sedunia

10 hari lalu

Pengrajin membuat kerajinan daur ulang sampah di Bank Sampah Persatuan, Pondok Kelpa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat, 26 Januari 2024. Bank Sampah yang di dirikan pada 2019 ini memperkerjakan sejumlah ibu-ibu rumah tangga untuk membuat kerajinan dari olahan sampah plastik yang dijadikan menjadi tas, lampu hias hingga berbagai ornamen dan memiliki nilai jual mulai dari 30 ribu hingga 130 ribu per produknya. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kilas Balik Hari Daur Ulang Sedunia

Hari Daur Ulang Sedunia ini juga meningkatkan kesadaran akan daur ulang sebagai sebuah ide dan konsep yang penting.


Alasan Masyarakat Adat Suku Awyu Mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

13 hari lalu

Hendrikus Woro hadir menggunakan pakaian adat sebagai saksi sidang kasus pencabutan izin kawasan hutan di Pengadilan Tinggi Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Selasa 11 Juli 2023. Agenda sidang hari ini pemeriksaan saksi, Kuasa Hukum tergugat menghadirkan dua perwakilan masyarakat adat Suku Awyu. TEMPO-Magang/Andre Lasarus Benny
Alasan Masyarakat Adat Suku Awyu Mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Masyarakat adat suku Awyu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam sengketa izin lingkungan perusahaan sawit PT ASL di Boven Digoel, Papua Selatan.


Terkini Bisnis: Walhi Ingatkan Dampak Negatif Migrasi Penduduk ke IKN, Garuda Masuk InJourney Bulan Depan

21 hari lalu

PLTS IKN 50 MW berdiri di lahan seluas 80 hektare. Total panel surya yang digunakan dalam PLTS tersebut mencapai 21.600 panel surya. ANTARA/HO-PLN
Terkini Bisnis: Walhi Ingatkan Dampak Negatif Migrasi Penduduk ke IKN, Garuda Masuk InJourney Bulan Depan

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengingatkan potensi kerusakan lingkungan imbas migrasi penduduk ke Ibu Kota Nusantara (IKN).


4 Bulan DPO, Mantan Pejabat Pemkab Bangka Tersangka Kasus Perambahan Hutan Ditangkap KLHK

24 hari lalu

Penyidik Gakkum KLHK menangkap DPO kasus dugaan pengrusakan dan perambahan kawasan hutan produksi Sungai Sembulan di Desa Penagan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka. (ist)
4 Bulan DPO, Mantan Pejabat Pemkab Bangka Tersangka Kasus Perambahan Hutan Ditangkap KLHK

Tersangka Barlian merupakan aktor intelektual kasus perusakan dan perambahan hutan di kawasan hutan produksi Sungai Sembulan Bangka.


Prabowo-Gibran Menang, Walhi: Perlu Oposisi Kuat Demi Kebijakan Pro-Lingkungan

41 hari lalu

Prabowo-Gibran Menang, Walhi: Perlu Oposisi Kuat Demi Kebijakan Pro-Lingkungan

Organisasi masyarakat sipil khawatir Prabowo-Gibran melanjutkan program Jokowi yang dinilai merusak lingkungan hidup.


Menteri Lingkungan Hidup Bertemu Dubes Norwegia Bahas Capaian Pengurangan Emisi

45 hari lalu

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, Siti Nurbaya (tengah) bersama Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Rut Kruger Giverin (kanan) dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (12 Februari 2024). (ANTARA/Prisca Triferna/rst)
Menteri Lingkungan Hidup Bertemu Dubes Norwegia Bahas Capaian Pengurangan Emisi

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya bertemu Duta Besar Norwegia Rut Kruger Giverin membahas capaian emisi.


Pertemuan Anies Baswedan - Emil Salim, Mengenang Saat SMA Wawancara Menteri Lingkungan Hidup Itu

58 hari lalu

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berdiskusi bersama tokoh nasional Emil Salim di Jakarta, Minggu 28 Januari 2023. ANTARA/HO-Timnas AMIN
Pertemuan Anies Baswedan - Emil Salim, Mengenang Saat SMA Wawancara Menteri Lingkungan Hidup Itu

Saat SMA, Anies Baswedan mewawancarai Emil Salim. Kini, mereka bertemu kembali untuk berdiskusi. Sehari sebelumnya, Ganjar bertemu Emil pula.


Anies dan Ganjar Kompak Temui Emil Salim, Ada Apa?

59 hari lalu

Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo bertemu dengan mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Emil Salim. ANTARA
Anies dan Ganjar Kompak Temui Emil Salim, Ada Apa?

Capres Anies dan Capres Ganjar menemui mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Emil Salim jelang pencoblosan Pilpres. Ada apa?


Temui Emil Salim, Ganjar Diskusi soal Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim

28 Januari 2024

Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo bersama seniman Sidik Gunawan melihat gambar area persawahan di Desa Sidorejo, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Menurut Gunawan, seni pari corek yang bergambar Ganjar-Mahfud itu telah viral di media sosial dan mendatangkan rezeki untuk komunitas pari corek dan Lodji Londo. Foto: TKN Ganjar-Mahfud
Temui Emil Salim, Ganjar Diskusi soal Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim

Selain persoalan lingkungan, Ganjar mengatakan dirinya juga membahas pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan