Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kalla: Indonesia Terancam Pakai Hukum Rimba

Editor

Bobby Chandra

image-gnews
Ketua PMI Jusuf Kalla. ANTARA/ M. Luthfi Rahman
Ketua PMI Jusuf Kalla. ANTARA/ M. Luthfi Rahman
Iklan

TEMPO.CO, Depok - Mantan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla mengaku gerah melihat aparat keamanan yang tidak tegas dalam melerai peristiwa kerusuhan. Sering kali polisi hanya menjadi penonton ketika masyarakat mulai brutal dan saling menghancurkan karena dianggap takut melanggar hak asasi manusia.

"Kalau ditanya kenapa tidak bertindak, polisi akan menjawab takut melanggar hak asasi. Kalau begitu pelajari lagi hak asasi," katanya usai memberikan kuliah umum bertema Konflik dan Konsolidasi Demokrasi Indonesia di kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Rabu, 14 November 2012.

Ketua Umum Palang Merah Indonesia ini menegaskan, jika memang alasannya hak asasi, maka para polisi harus belajar kembali undang-undang tentang hak asasi manusia. Dari sepuluh hak dalam undang-undang itu, sebuah pasal menegaskan kewenangan aparat keamanan melindungi hak orang lain.

"Pasal J menerangkan, semua orang memiliki kewajiban menghargai hak orang lain sesuai hukum," katanya. Saat ini perilaku masyarakat semakin melenceng dari asas demokrasi Indonesia. Masyarakat sering main hakim sendiri jika ada sebuah permasalahan.

Itu akibat pemerintah tidak mampu memutuskan sesuatu secara demokratis sehingga rakyat mengambil keputusan sendiri. Kalau ada masalah, kata Kalla, menyerang kantor camat, kantor bupati. "Kalau polisi melarang, polisi akan diserang," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Polisi sebagai aparat keamanan akhirnya menjadi penonton. Padahal, tangan personel itu dilengakapi senjata. Kondisi seperti ini yang membuat Kalla gerah. "Kalau ada yang bakar tangkap saja, tembak," katanya. Sebab, perbuatan itu (bakar) melanggar HAM. "Untuk apa senjata dibeli kalau bukan untuk menembak." 

Namun, Kalla mengimbau polisi tidak keterlaluan menembak sampai orang meninggal. "Tembak kakinya, ke atas (udara), atau apalah," katanya. Pasalnya, jika aparat dan pemerintah tidak mampu menangani kerusuhan, Indonesia akan berada dalam hukum rimba. "Maka terjadilah hukum rimba di Indonesia."

Kalla mencatat, sejak permulaan era Reformasi hingga saat ini ada sebanyak 15 konflik besar di Indonesia. Di antaranya, Poso, Ambon, dan Lampung. Sepuluh konflik di antaranya dikarenakan masyarakat kecewa terhadap pemerintah.

ILHAM TIRTA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Arti 9 Pilar di Gedung MK, Begini Sejarah Pembangunannya 17 Tahun Lalu

5 hari lalu

Gedung Mahkamah Konstitusi. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
Arti 9 Pilar di Gedung MK, Begini Sejarah Pembangunannya 17 Tahun Lalu

Di depan Gedung MK terdapat 9 pilar besar, apa artinya? Ini riwayat pembangunannya di Jalan Merdeka Barat, Jakarta.


Tolak Munas Golkar Dipercepat, Jusuf Kalla: Harus Desember, Kalau Dipercepat Munaslub Namanya

7 hari lalu

Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla berjalan saat menghadiri acara gerakan masjid bersih 2024 di Masjid Akbar Kemayoran, Jakarta, Rabu, 6 Maret 2024. Kegiatan tersebut merupakan upaya berkelanjutan untuk mendorong terciptanya masjid yang bersih dan nyaman bagi umat Islam di seluruh Indonesia, khususnya dalam menyambut bulan Ramadan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Tolak Munas Golkar Dipercepat, Jusuf Kalla: Harus Desember, Kalau Dipercepat Munaslub Namanya

Jusuf Kalla menolak Munas Golkar dipercepat. Menurut dia, Munas Golkar sudah ditetapkan pada Desember 2024.


Anies, Jusuf Kalla, dan Surya Paloh Bertemu Bahas Rencana Gugatan ke MK?

7 hari lalu

Capres cawapres nomor urut 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla di kediaman Jusuf Kalla, Jalan Brawijaya 27, Jakarta Selatan, Rabu 20 Maret 2024. Foto: Tempo
Anies, Jusuf Kalla, dan Surya Paloh Bertemu Bahas Rencana Gugatan ke MK?

Adakah instruksi JK kepada Anies dan Surya Paloh?


KPU Umumkan Pemenang Pilpres, Anies, Muhaimin, dan Surya Paloh Bukber di Rumah JK

7 hari lalu

Capres cawapres nomor urut 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla di kediaman Jusuf Kalla, Jalan Brawijaya 27, Jakarta Selatan, Rabu 20 Maret 2024. Foto: Tempo
KPU Umumkan Pemenang Pilpres, Anies, Muhaimin, dan Surya Paloh Bukber di Rumah JK

Anies hingga Surya Paloh buka bersama di rumah JK. Apa saja yang dibahas?


Jelang KPU Umumkan Hasil Pilpres 2024, Anies-Prabowo-Ganjar Disebut Bakal Buka Puasa di Tempat Ini

8 hari lalu

Foto kombinasi gaya ketiga Calon Presiden (dari kiri) Anies baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo saat tiba di lokasi debat keempat di Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024. Debat keempat Cawapres mengangkat tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jelang KPU Umumkan Hasil Pilpres 2024, Anies-Prabowo-Ganjar Disebut Bakal Buka Puasa di Tempat Ini

Anies, Prabowo, dan Ganjar disebut akan berbuka puasa di tempat ini menjelang pengumuman hasil Pilpres 2024 oleh KPU.


Jelang Pengumuman Rekapitulasi Pemilu, Anies dan Muhaimin Buka Puasa di Rumah JK

8 hari lalu

Capres nomor urut satu Anies Baswedan dan Wakil Presiden RI ke 10 dan 12 Jusuf Kalla atau JK tiba di Pondok Pesantren DDI Mangkoso, Jalan. Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Rabu, 17 Januari 2024. Tika Ayu/Tempo
Jelang Pengumuman Rekapitulasi Pemilu, Anies dan Muhaimin Buka Puasa di Rumah JK

Anies dan Muhaimin akan menghadiri undangan buka puasa bersama JK sore ini. Menurut Timnas Amin ini adalah undangan terbatas JK ke beberapa tokoh.


Jusuf Kalla Undang Anies-Muhaimin Bukber Jelang Pengumuman Hasil Pemilu, Ada Apa?

8 hari lalu

Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla bersama bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan di kediaman JK, Jalan Brawijaya Nomor 6, Jakarta, Sabtu (7/10/2023). ANTARA/Narda Margaretha Sinambela
Jusuf Kalla Undang Anies-Muhaimin Bukber Jelang Pengumuman Hasil Pemilu, Ada Apa?

Jusuf Kalla mengundang Anies dan Muhaimin buka puasa di kediamannya, hari ini.


Ibu Kota Haiti Chaos: Crazy Rich dan Toko Dirampok, Mayat Bergelimpangan di Jalanan

9 hari lalu

Demonstran mengambil bagian dalam protes menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Haiti Ariel Henry, di Port-au-Prince, Haiti, 6 Februari 2024. REUTERS/Ralph Tedy Erol
Ibu Kota Haiti Chaos: Crazy Rich dan Toko Dirampok, Mayat Bergelimpangan di Jalanan

Haiti dilanda kerusuhan setelah geng kriminal menguasai negara ini dan memaksa perdana menteri Ariel Henry mundur.


Jokowi Masuk Bursa Calon Ketua Umum, Begini Reaksi di Internal Golkar

10 hari lalu

Presiden Jokowi (ketiga kanan) berbincang dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (ketiga kiri) dan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (kedua kanan) saat menghadiri acara puncak HUT ke-58 Partai Golkar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat, 21 Oktober 2022.  Perayaan HUT ke-58 Partai Golkar tahun 2022 ini mengusung tema
Jokowi Masuk Bursa Calon Ketua Umum, Begini Reaksi di Internal Golkar

Sekjen Golkar mengatakan belum ada pembicaraan mengenai jabatan jika Jokowi bergabung dengan partainya.


Bawaslu RI Ungkap Potensi Kerawanan Pilkada 2024, Kerusuhan Selalu Ada

13 hari lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI Rahmat Bagja ditemui di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, pada Rabu, 13 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo.
Bawaslu RI Ungkap Potensi Kerawanan Pilkada 2024, Kerusuhan Selalu Ada

Bawaslu RI menyebut potensi kerawanan Pilkada 2024 dikarenakan persaingan yang sangat tinggi antarcalon kepala daerah.