TEMPO.CO, Garut - Miliaran rupiah anggaran daerah Kabupaten Garut, Jawa Barat, mengalir ke Kepolisian Resor setempat. Jumlah dana yang digelontorkan pemerintah daerah itu mencapai Rp 1,6 miliar. "Ini bentuk pelanggaran untuk mengeruk uang rakyat," ujar Sekjen Garut Government Watch, Agus Rustandi, Senin, 8 Oktober 2012.
Menurut dia, dana tersebut disimpan sebagai pos pengeluaran Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat dan dialokasikan untuk pengamanan dan ketertiban. Sisanya disimpan di pos pengamanan pemilihan dan pelantikan wakil bupati.
Menurut Agus, alokasi dana bagi kepolisian semacam itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Menurut UU itu, semua pembiayaan kegiatan lembaga hukum atau instansi vertikal menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, juga menegaskan hal yang sama. Dalam pasal 30 Keppres itu disebutkan segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Polri dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.
Setoran dana ke aparat penegak hukum ini bukan kali pertama. Menurut Agus, pemerintah daerah biasa membagikan anggaran daerah ini melalui pos anggaran hibah. Pada 2010 dan 2011 lalu dana yang dibagikan ke aparat penegak hukum mencapai Rp 1,5 miliar lebih. Namun, karena ada larangan dari Kementerian Dalam Negeri, pemberian dana hibah ke intansi vertikal dihentikan pada 2012 ini. "Namanya juga polisi, segalanya bisa diakali. Ini modus baru agar anggaran tetap mengalir," ujarnya.
Karena itu, tambah Agus, tidak heran bila banyak kasus korupsi di Garut yang tidak pernah tuntas. Bahkan, polisi juga tidak berani mengusut kasus yang melibatkan pejabat daerah. Kasus dugaan gratifikasi pemilihan wakil bupati dan dugaan penyelewengan anggaran di Dinas Pendidikan, sampai kini tak jelas penanganannya. "Bagaimana bisa bergerak? Mereka terus dijejali dengan uang," ujarnya.
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Garut, Asep Suparman, membenarkan adanya dana untuk kepolisian. Namun, dia mengaku bahwa dana tersebut tidak diserahkan semuanya ke polisi. Dana itu, di antaranya, digunakan untuk pengamanan unjuk rasa dan pengamanan operasi Ketupat Lodaya 2012. "Dananya kami yang mengelola, dan hanya untuk kebutuhan makan dan minum anggota polisi yang diterjunkan dalam setiap kali pengamanan," ujarnya singkat.
Kepala Bagian Perencanaan Kepolisian Resor Garut, Komisaris Polisi Bambang Sugito, mengakui adanya bantuan dari pihak pemerintah daerah. Menurut dia, bantuan yang diberikan itu bukan berupa uang, melainkan berupa makan dan minum selama kegiatan pengamanan. "Bantuan dari pemda memang ada, karena dana yang kami miliki tidak cukup. Tapi, itu juga hanya makanan. Jumlah total dananya saya tidak tahu. Tanya saja ke bagian keuangan Polres," ujarnya.
SIGIT ZULMUNIR
Berita Terpopuler:
Profil Novel Baswedan, Penyidik yang Lurus Hati
Sang ''Ndoro'' Pengendali Proyek
Polri: Kapolri Tak Perlu Tanggung Jawab
Cerita Para Penyidik yang Diteror Polisi
Ini Akibatnya Jika Bercinta Sambil Mengemudi
