Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Soal Pilkada, Anas Tak Sepakat dengan NU  

image-gnews
Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum  saat menghadiri acara HUT ke 8 Gerakan Aman, Adil dan sejahtera Untuk Indonesia (Garansi) di Istora Senayan, Jakarta, Senin (16/7). TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum saat menghadiri acara HUT ke 8 Gerakan Aman, Adil dan sejahtera Untuk Indonesia (Garansi) di Istora Senayan, Jakarta, Senin (16/7). TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -- Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menegaskan dirinya tak sepakat dengan pandangan Nahdlatul Ulama tentang pemilihan kepala daerah secara langsung. "Dulu, seingat saya, kenapa pilkada langsung jadi pilihan karena politik uang yang luar biasa di DPRD," kata Anas di sela "Pengukuhan Profesor Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia", Selasa, 18 September 2012.

Musyawarah alim ulama NU kemarin meminta pemerintah menghapus sistem pemilihan langsung gubernur, bupati, dan wali kota. Organisasi massa Islam terbesar di Indonedia ini menilai, pemilihan langsung kepala daerah yang berjalan selama ini dinilai tak efektif dan hanya menghamburkan uang negara.

"Hanya mendidik rakyat menjadi pengemis pada kandidat, rakyat dididik menjual hati nuraninya demi fasilitas," kata Khatib Aam Syuriah Pengurus Besar NU, Malik Madani, di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon, Ahad lalu. "Karena itu, kami merekomendasikan pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD."

Anas menilai sikap NU tentang pilkada langsung itu justru mundur dari semangat demokratisasi. Meski demikian, ia menganggap permintaan tersebut dapat dijadikan masukan untuk kajian yang lebih mendalam. "Dikaji secara jernih dan obyektif, politik uang itu lebih banyak di pemilihan langsung atau lewat DPRD," ujar dia. "Biar pilihan kebijakan tidak emosional."

Anas menilai, pembahasan mendalam itu perlu dilakukan supaya sistem pilkada tidak kerap berubah setiap kali dinilai mengecewakan. "Dulu juga begitu, pemilihan melalui DPRD banyak sekali kritiknya," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sikap senada dilontarkan Siti Zuhro, peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI. Menurut Siti, pengembalian sistem pemilihan kepala daerah menjadi tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin pelaksanaan demokrasi terbebas dari praktek politik uang. "Siapa yang menjamin demokrasi melalui DPRD tidak ada money politics? Justru semakin memperkuat demokrasi yang elitis, transaksional, dan tertutup," ujar peneliti senior yang hari ini dikukuhkan menjadi profesor riset bidang ilmu politik LIPI.

Siti mengatakan, pilkada langsung tidak bisa dipisahkan dari otonomi daerah. Pilkada langsung dipilih karena pemberlakuan otonomi daerah. Otonomi diperlukan lantaran pemerintah daerah dituntut kreatif dan mampu berinovasi serta mempraktekkan pembangunan yang memajukan daerah. "Demokrasi partisipatoris melalui pilkada atau pemilu langsung presiden itu menjadi sesuatu yang mewah bagi masyarakat," ujar dia.

MAHARDIKA SATRIA HADI

Berita lain:
Pilkada DKI: Agama Yes, Prabowo No
50 Foto Topless Kate Middleton Ada di Majalah Chi

Selingkuhan Rooney dan Balotelli Hamil

Survei: Foke Versus Jokowi, Kalah Tipis

Di Hotel Ini, Pengguna Toilet Diintip Pejalan Kaki

Polisi Anggap 20 Penyidik di KPK Ilegal

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PBNU dan PP Muhammadiyah Tanggapi Hasil Rekapitulasi KPU Tetapkan Prabrowo-Gibran Menang Pilpres 2024

5 hari lalu

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Ketua Umum PBNU Gus Yahya berjabat tangan usai menggelar pertemuan di Kantor PBNU Jakarta, Kamis 25 Mei 2023. TEMPO/Mirza Bagaskara
PBNU dan PP Muhammadiyah Tanggapi Hasil Rekapitulasi KPU Tetapkan Prabrowo-Gibran Menang Pilpres 2024

KPU menetapkan Prabowo-Gibran menang Pilpres 2024. Begini tanggapan PBNU dan PP Muhammadiyah, dua ormas terbesar di Indonesia.


Pertama Kali PPP Gagal Masuk Senayan, Ini Profil Partai dengan Tagline Rumah Besar Umat Islam

7 hari lalu

Plt Ketua Umum PPP MUhammad Mardiono saat meluncurkan logo baru yang akan digunakan partainya menyambut Pemilu 2024.  di Jakarta, Kamis (5/1/2023). ANTARA/HO-Humas PPP
Pertama Kali PPP Gagal Masuk Senayan, Ini Profil Partai dengan Tagline Rumah Besar Umat Islam

PPP salah satu partai terlama sejak Orde Baru, selain PDIP dan Golkar. Ini profil dan perolehan suara sejak Pemilu 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, 2024


Hubungan Kekerabatan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf

15 hari lalu

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2021-2026 Yahya Cholil Staquf (kanan) bersama Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menghadiri penutupan Muktamar NU ke-34 di UIN Raden Intan, Lampung, Jumat 24 Desember 2021. Pada Muktamar NU ke-34 itu terpilih Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum PBNU dan Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam PBNU. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Hubungan Kekerabatan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf bersaudara, keduanya putra K.H. Muhammad Cholil Bisri.


Ketum PBNU Yahya Staquf Minta Jaringan NU Konsolidasi Menyeluruh saat Ramadan

19 hari lalu

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Yahya Cholil Staquf saat memberi sambutan pada Kongres XVI GP Ansor di Dermaga Terminal Penumpang Tanjung Priok, Jakarta, Jumat 2 Februari 2024. Kongres GP Ansor kali ini lebih istimewa karena akan digelar di laut, lebih tepatnya di atas Kapal Pelni KM Kelud. Setelah dibuka selanjutnya Kapal Pelni KM Kelud akan bergerak menempuh perjalanan menuju Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. TEMPO/Subekti.
Ketum PBNU Yahya Staquf Minta Jaringan NU Konsolidasi Menyeluruh saat Ramadan

PBNU juga menginstruksikan kepada jaringan NU ini untuk mengamalkan sejumlah doa-doa yang diajarkan oleh para kiai NU.


Muhammadiyah Usulkan Peniadaan Sidang Isbat, PBNU Sebut Tidak Bisa Tiba-tiba

20 hari lalu

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Yahya Cholil Staquf (tengah) dalam jumpa pers di Kantor PBNU, Jakarta Pusat pada Sabtu, 9 Maret 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Muhammadiyah Usulkan Peniadaan Sidang Isbat, PBNU Sebut Tidak Bisa Tiba-tiba

PBNU menanggapi usulan Muhammadiyah mengenai peniadaan sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan.


Pentingnya Sidang Isbat Tentukan Awal Ramadan dan Idul Fitri, Ini Pertimbangan Sebelum Diputuskan Menteri Agama

20 hari lalu

Petugas Kementerian Agama Sumbar melakukan pemantauan hilal di Gedung Kebudayaan Sumatera Barat di Padang, Sumatera Barat, Jumat, 22 Mei 2020. Berdasarkan hasil sidang isbat dari Kementerian Agama di Jakarta menetapkan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 H jatuh pada Ahad, 24 Mei 2020. ANTARA/Iggoy el Fitra
Pentingnya Sidang Isbat Tentukan Awal Ramadan dan Idul Fitri, Ini Pertimbangan Sebelum Diputuskan Menteri Agama

Di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Agama menggelar sidang isbat untuk menentukan 1 Ramadan dan Idul Fitri. Siapa peserta sidang isbat itu?


Sejarah GP Ansor yang Disorot Usai Bubarkan Kajian Ustaz Syafiq Riza Basalamah

22 hari lalu

Ketua Umum Pimipinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor terpilih periode 2024-2029 Addin Jauharuddin (kanan) berjalan bersama dengan mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas periode 2015-2024 (kiri) usai Kongres XVI GP Ansor di Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu 3 Februari 2024 dini hari. Kongres yang digelar saat pelayaran dari Tanjung Priok, Jakarta menuju Tanjung Mas, Semarang itu Yaqut Cholil Qoumas secara resmi menyerahkan jabatan Ketua Umum   Ansor periode 2024-2029 kepada Addin Jauharuddin. ANTARA FOTO/Makna Zaezar
Sejarah GP Ansor yang Disorot Usai Bubarkan Kajian Ustaz Syafiq Riza Basalamah

GP Ansor adalah organisasi kepemudaan dan keagamaan yang didirikan 10 Muharram 1353 Hijriah.


Sejarah GP Ansor yang Disorot Usai Bubarkan Pengajian Syafiq Riza Basalamah di Surabaya

22 hari lalu

Ketua Umum Pimipinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor terpilih periode 2024-2029 Addin Jauharuddin (kanan) berjalan bersama dengan mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas periode 2015-2024 (kiri) usai Kongres XVI GP Ansor di Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu 3 Februari 2024 dini hari. Kongres yang digelar saat pelayaran dari Tanjung Priok, Jakarta menuju Tanjung Mas, Semarang itu Yaqut Cholil Qoumas secara resmi menyerahkan jabatan Ketua Umum   Ansor periode 2024-2029 kepada Addin Jauharuddin. ANTARA FOTO/Makna Zaezar
Sejarah GP Ansor yang Disorot Usai Bubarkan Pengajian Syafiq Riza Basalamah di Surabaya

GP Ansor adalah organisasi kepemudaan dan keagamaan yang didirikan 10 Muharram 1353 Hijriah.


MUI Ingin Pertemukan GP Ansor dan Syafiq Riza Basalamah Buntut Kericuhan di Surabaya

23 hari lalu

PAC GP Ansor Kecamatan Krembangan dan Yayasan Masjid Al-Ikhlas mengadakan mediasi sebelum pengajian Ustaz Syafiq Riza Basalamah di Kantor Sekretariat Yayasan Masjid Al-Ikhlas, Jalan Tanjung Sadar, Krembangan, Kota Surabaya, Sabtu, 2 Maret 2024. Pengajian tetap berjalan dengan syarat tidak provokatif dan menjelekkan atau menyinggung amaliyah serta tradisi Nahdlatul Ulama atau NU. Dok. GP Ansor Kota Surabaya.
MUI Ingin Pertemukan GP Ansor dan Syafiq Riza Basalamah Buntut Kericuhan di Surabaya

Keributan antara kader GP Ansor dan jemaah Syafiq Riza Basalamah terjadi di Masjid Assalam, Gunung Anyar, Surabaya, Kamis dua pekan lalu


Surat Pernyataan Panitia Pengajian Syafiq Riza Basalamah, Janji Tak Singgung Pemerintah dan Amaliyah NU

25 hari lalu

Syafiq Riza Basalamah. Youtube
Surat Pernyataan Panitia Pengajian Syafiq Riza Basalamah, Janji Tak Singgung Pemerintah dan Amaliyah NU

Yayasan Masjid Al-Ichlas berjanji pengajian Ustaz Syafiq Riza Basalamah tak akan menyinggung pemerintah dan amaliyah NU.