TEMPO.CO, Medan -- Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana, mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menempatkan tersangka korupsi di penjara militer Guntur, Jakarta Selatan.
Menurut Denny, upaya itu bisa menjadi solusi beragam penyimpangan saat tahanan atau narapidana korupsi ditempatkan di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan (rutan). “Tak ada salahnya KPK punya rutan khusus," katanya dalam siaran pers, Jumat, 14 September 2012.
Denny menegaskan, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin telah meneken surat keputusan persetujuan rutan khusus untuk KPK, termasuk pemanfaatan fasilitas seperti rutan Guntur. Lokasi dan kondisi penjara yang dipilih KPK untuk menempatkan tahanan kasus korupsi KPK juga sudah dilihat langsung Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM.
Dia menambahkan dalam beragam inspeksi mendadak yang kerap digelarnya selama menjabat Wakil Menteri Hukum dan HAM, banyak penyimpangan di blok sel perkara korupsi. Misalnya, dia mendapatkan satu blok perkara korupsi yang tiap kamar sel memasang bel pintu. Belum lagi temuan fasilitas peralatan hidup dan komunikasi yang tak lazim dinikmati narapidana di dalam penjara.
Temuan terkait fasilitas berlebihan untuk tahanan dan narapidana korupsi, kata Denny, terus ditindaklanjuti dan dibenahi. Pembenahan standar prosedur operasional adalah salah satu langkahnya. Bersamaan dengan pembenahan standar prosedur tersebut, Kementerian Hukum dan HAM juga sudah dan sedang menyiapkan lembaga pemasyarakatan khusus untuk kasus korupsi.
Satu slogan diluncurkan pula, menggunakan akronim Anti-Halinar, yaitu kependekan dari anti-HP (telepon genggam), pungli (pungutan liar), dan narkoba. Pungli di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan, adalah celah bagi fasilitas berlebihan untuk warga binaan, selain kepastian praktik korupsi dalam pungutan itu.
KPK telah menandatangani kesepakatan bersama TNI untuk menggunakan rumah tahanan Guntur, Kamis, 13 September. Kesepakatan ditandatangani Ketua KPK Abraham Samad dan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono. Rumah tahanan ini adalah milik Kodam Jaya yang lokasinya berdekatan dengan KPK.
SETRI YASRA
Berita Terpopuler
Kemenkominfo Blokir 16 Video Innocence of Muslims
SBY Kecam Film Anti-Islam ''Innocence of Muslims''
FPI Marah Menonton Innocence of Muslims
Hendarman Ditawari Jabatan di Perusahaan Hartati
Angie Pastikan Tak Akan Bernyanyi
Ulama Indonesia Kutuk Film Innocence of Muslims
