Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Legitnya Bisnis Konsultan Pilkada  

image-gnews
Hasil Quick Count pilkada DKI Jakarta yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (27/7). TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Hasil Quick Count pilkada DKI Jakarta yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (27/7). TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga survei menjamur sejak pemilihan umum mulai digelar secara langsung, belum lagi peluang dari pemilihan kepala daerah (pilkada). Di Indonesia, setiap tahun, 100 daerah menggelar pemilihan langsung. Hal itu terungkap dalam majalah Tempo edisi 30 Juli 2012. Bisnis ini tak kenal rugi. Itu yang dialami Denny Januar Aly, pendiri Lingkaran Survei Indonesia.

Tujuh tahun setelah mendirikan Lingkaran Survei Indonesia, Denny tak lagi pusing dengan urusan materi. Lingkaran kini punya lima anak perusahaan yang menangani semua hal dalam pemenangan pemilihan umum: pembuatan dan pemasangan iklan, konsultasi, riset, dan survei.

Denny menyebut Lingkaran sebagai "supermarket pemilihan umum". Maksudnya, ia menerima dan menangani semua pesanan jasa konsultasi politik: membaca peta dukungan, pencitraan, strategi pemenangan, mobilisasi opini, hingga hitung cepat setelah pemilihan.

Denny menolak menyebutkan omzet Lingkaran. Tapi, kantornya, yang dilengkapi kafe dan meja biliar, lumayan besar di Jalan Pemuda, Jakarta Timur. Ia mengatakan setiap tahun memberangkatkan 80 karyawannya, termasuk sopir dan pesuruh, pelesir ke luar negeri. "Tahun ini, mereka ke Hong Kong," ujarnya Selasa pekan lalu.

Urusan operasional Lingkaran kini ditangani para direktur dan karyawan, yang menurut Denny, memiliki 30 persen saham perusahaan. "Sisanya, saya menulis puisi dan jalan-jalan," kata laki-laki 49 tahun ini.

Lembaga survei dan konsultan politik menjadi sorotan tajam setelah hasil putaran pertama pemilihan Gubernur Jakarta berbeda dengan prediksi mereka. Semua lembaga survei memperkirakan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli bakal memperoleh suara terbanyak pada pemilihan 11 Juli lalu. Kenyataannya, pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama meraup suara tertinggi.

Menurut Denny, bisnis survei dan konsultan politik tak kenal kata rugi karena biaya diberikan di awal. "Ini bisnis sangat likuid," ujarnya. Sebagai gambaran, ia menanamkan Rp 550 juta ketika mendirikan Lingkaran Survei. Modal itu, menurut dia, kembali hanya dengan sekali survei ketika menangani Ismeth Abdullah, yang mencalonkan diri jadi Gubernur Kepulauan Riau pada 2005.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Setelah itu, Denny mengklaim, Lingkaran kebanjiran order menangani banyak calon kepala daerah. Pemilihan presiden, gubernur, wali kota, dan bupati secara langsung sejak 2004 membawa berkah bagi lembaganya. "Kini calon gubernur atau bupati mutlak memerlukan lembaga survei untuk mengetahui popularitas mereka," katanya.

Saat ini, ada 497 kabupaten dan kota plus 33 provinsi. Setiap tahun, 100 daerah menggelar pemilihan langsung. Jika setiap daerah rata-rata punya tiga calon, ada 300 klien yang membutuhkan konsultan politik. Dalam setahun, setiap calon menggelar dua-tiga kali survei. Ongkos setiap survei Rp 100-300 juta, bergantung geografinya. Makin ke pelosok atau banyak populasinya, makin mahal.

Menurut Direktur Eksekutif Cirus Surveyors Group Andrinof A. Chaniago, biaya operasional paling banyak tersedot untuk wawancara ke responden. Untuk 400 responden, misalnya, dibutuhkan 20 orang pewawancara yang mesti dilatih serta diberi biaya akomodasi plus honor sekitar Rp 50 ribu per kuesioner. Seluruh biaya survei umumnya masih menyisakan 20-30 persen keuntungan.

BAGJA HIDAYAT | ANGGRITA DESYANI (Jakarta) | IRMAWATI | SULFAEDAR PAY (Makassar)

Berita Terpopuler Lainnya
Besarnya Biaya Survei Pilkada
Foke Ubah Gaya Kampanye
Disudutkan @cinta8168 di Twitter, Ini Jawaban Ahok
Ahok Diserang Akun @cinta8168
Analis Politik: Isu SARA Jadi Bumerang Foke-Nara

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Fadli Zon: Calon Kepala Daerah dari TNI/Polri Belum Tentu Tegas

6 Januari 2018

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menghadiri diskusi bertajuk Panglima di Era Politik di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, 9 Desember 2017. Dewi Nurita/Tempo
Fadli Zon: Calon Kepala Daerah dari TNI/Polri Belum Tentu Tegas

Soal perwira TNI/Polri yang terjun ke dunia politik lewat Pilkada menurut Fadli Zon tak menentukan ia akan tegas dalam memimpin.


Jenderal Ikut Pilkada, Ahli Pertahanan: Aturannya Berantakan

6 Januari 2018

Bakal calon Gubernur Sumatera Utara yang juga Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi (tengah) menerima ucapan selamat dari kader PKS seusai menerima dokumen sebelum pembacaan ikrar pemenangan dan pakta integritas calon kepala daerah dari PKS di Jakarta, 4 Januari 2018. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Jenderal Ikut Pilkada, Ahli Pertahanan: Aturannya Berantakan

Jika merujuk pada UU Pilkada, anggota TNI, personel Polri, dan pejabat negara lain tidak perlu mundur dari jabatannya saat akan mencalonkan diri.


Pengamat: Jenderal Ikut Pilkada karena Kaderisasi Partai Gagal

6 Januari 2018

Bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi (kiri) dan Musa Rajeckshah (kanan) saat menghadiri acara Konsolidasi pasangan Calon Kepala Daerah PKS di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, 4 Januari 2018. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Pengamat: Jenderal Ikut Pilkada karena Kaderisasi Partai Gagal

Keputusan mengusung calon bukan kader partai dalam pilkada akan menimbulkan konsekuensi. Di antaranya sulit dikontrol dan diawasi partai.


Golkar Resmi Usung Bima Arya dan Direktur KPK di Pilkada Bogor 2018

6 Januari 2018

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyerahkan surat keputusan dukungan kepada pasangan bakal calon Wali Kota Bogor Bima Arya dan Dedie A. Rachim di DPP Partai Golkar, Jakarta, 5 Januari 2018. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Golkar Resmi Usung Bima Arya dan Direktur KPK di Pilkada Bogor 2018

Wali Kota Bogor Bima Arya mengaku memilih Dedie dengan menilai sisi personal wakil yang digandengnya dalam pilkada Kota Bogor.


Empat Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur NTB Siap Bertarung

5 Januari 2018

Ketua KPU kota Mataram, M. Ainul Asikin (tengah), memberikan keterangan kepada wartawan terkait Pilkada Kota Mataram di kantor KPU Kota Mataram, NTB, 24 Agustus 2015. ANTARA/Ahmad Subaidi
Empat Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur NTB Siap Bertarung

Satu wajah baru dan tiga pejabat lama akan bertarung memperebutkan kursi Gubernur NTB pada Pilkada serentak Juni 2018 mendatang.


Pilkada, BI Kaltim Prediksi Peredaran Uang Palsu Meningkat

4 Januari 2018

Ilustrasi uang palsu. TEMPO/Lazyra Amadea Hidayat
Pilkada, BI Kaltim Prediksi Peredaran Uang Palsu Meningkat

BI Kaltim memprediksi peredaran uang palsu meningkat bersamaan dengan Pikada.


Gerindra Punya Syarat Sebelum Calonkan Moreno di Pilkada Jatim

27 Desember 2017

Moreno Soeprapto dan istrinya Noorani Sukardi. Tabloidbintang
Gerindra Punya Syarat Sebelum Calonkan Moreno di Pilkada Jatim

Banyak pihak meragukan kemampuan politik kader Gerindra yang juga atlet balap Moreno. Namun, Gerindra tidak ragu sedikit pun.


Kaleidoskop 2017: Setelah Pilkada Rasa Sara dan Politik Identitas

26 Desember 2017

Warga melintas di antara karangan bunga untuk Ahok-Djarot di Balai Kota, Jakarta, 26 April 2017. Karangan bunga ini dikirimkan setelah pasangan inkumben Ahok-Djarot kalah dalam Pilkada DKI Jakarta versi hitung cepat. TEMPO/Amston Probel
Kaleidoskop 2017: Setelah Pilkada Rasa Sara dan Politik Identitas

Politik identitas masih membayangi Pilkada 2018, terpilihnya Anies-Sandi mencerminkan adanya polarisasi di masyarakat.


Pilkada 2018 Diprediksi Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

17 Desember 2017

Pilkada 2018 Makin Mahal
Pilkada 2018 Diprediksi Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

Kebijakan moneter yang telah dimulai sejak tahun ini dan kebijakan pemerintah untuk 2018 akan mampu menopang penguatan daya beli masyarakat.


Ketua PSSI Nyalon di Pilkada Sumatera Utara, Ini Kata Kemenpora

22 November 2017

Menpora Imam Nahrawi dan Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi saat melihat laga uji coba antara Persebaya dan PSIS Semarang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, 19 Maret 2017. TEMPO/Nurhadi
Ketua PSSI Nyalon di Pilkada Sumatera Utara, Ini Kata Kemenpora

Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi akan maju dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023.