TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Boediono menganggap dunia tengah khawatir atas krisis pangan yang terjadi saat ini. Karena itu, kebijakan ketahanan pangan nasional perlu diperkuat lagi. "Tidak ada ruang untuk bersantai," kata dia saat menutup Rapat Pleno Konferensi Dewan Ketahanan Pangan 2012 di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Rabu, 17 Juli 2012.
Dalam kesempatan itu, Boediono menyampaikan sembilan langkah kebijakan yang perlu dilakukan pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Berikut kebijakan tersebut:
1. Pemerintah Daerah agar meningkatkan komitmennya terhadap pencapaian target swasembada di daerah masing-masing melalui koordinasi program yang lebih baik dan dukungan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang cukup.
2. Badan usaha milik negara dan daerah juga harus mengambil peran yang lebih besar lagi dalam mendorong program-program swasembada pangan, termasuk mendukung permodalan.
3. Kementerian dan lembaga terkait diminta menyusun langkah khusus untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi melalui upgrading lembaga riset yang ada, termasuk di bidang bioteknologi pertanian pangan dan mempercepat laju diseminasi dan adopsi hasil riset tersebut di kalangan petani.
"Dalam kaitan ini saya minta dikaji cermat imbangan yang tepat antara alokasi anggaran untuk subsidi dan alokasi anggaran untuk mendukung program peningkatan produktivitas melalui teknologi dalam APBN dan APBD," kata Boediono.
4. Perlu disusun dan dilaksanakan program bersama komprehensif antara pemerintah-swasta untuk meningkatkan jumlah dan mutu sumber daya manusia di daerah di bidang pertanian dan industri pendukungnya, mulai dari SDM Pemulia, Budidaya, Teknologi Pertanian, Teknologi Pangan hingga Kewirausahaan.
5. Perlu disusun dan dilaksanakan program yang terpadu dan sistematis untuk meningkatkan kapasitas seluruh mata rantai industri pertanian mulai dari hulu hingga hilir, yang mencakup industri benih, pupuk, pakan, pestisida, dan alsintan.
6. Sistem informasi produksi dan sistem informasi pasar yang ada perlu diefektifkan dan ditingkatkan kualitasnya sehingga makin bermanfaat nyata bagi produsen maupun konsumen yang melaksanakan transaksi sehari-hari.
7. Alih fungsi lahan pertanian produktif di semua daerah perlu benar-benar dikendalikan dengan menerapkan secara tegas ketentuan-ketentuan yang berlaku.
8. Perlu diadakan review menyeluruh atas sistem stabilisasi harga pangan pokok yang ada, agar makin responsif terhadap perubahan kondisi suplai dan permintaan yang sering mendadak dan tidak dapat diantisipasi sehingga dapat selalu dijaga kestabilan harga dalam negeri, termasuk harga produsen yang wajar dan harga konsumen yang terjangkau.
9. Perlu dirumuskan sistem insentif yang pas dan berkelanjutan untuk mendukung program intensifikasi dan ekstensifikasi pangan yang dilaksanakan swasta, pengembangan industri hilir berbasis sumber daya pangan lokal untuk mendukung diversifikasi pangan dan pengembangan sentra-sentra produksi pangan baru, seperti di wilayah timur Indonesia.
PRIHANDOKO
