Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jawa Barat Kekurangan Universitas Negeri  

image-gnews
Kampus Universitas Padjajaran, Bandung.
Kampus Universitas Padjajaran, Bandung.
Iklan

TEMPO.CO, Bandung -- Jumlah kampus negeri di Jawa Barat masih kurang dua kali lipat. Upaya pengalihan 4 kampus swasta menjadi perguruan tinggi negeri pada 2012 masih terganjal masalah pembebasan lahan. ”Hingga kini belum selesai prosesnya,” kata Dirjen Pendidikan Tinggi Djoko Santoso di Bandung, Sabtu, 30 Juni 2012.

Menurut Djoko, Jawa Barat perlu menambah jumlah perguruan tinggi negeri. Saat ini terhitung baru ada Universitas Padjadjaran, Institut Teknologi Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Politeknik Negeri Bandung, dan Politeknik Manufaktur Negeri Bandung.

”Kami sedang berusaha menambah perguruan tinggi negerinya, kami masih perlu 12 hingga 14 PTN di Jawa Barat,” ujarnya.

Selama ini, kampus negeri semuanya berada di Kota Bandung. Karena itu menurut Djoko, kampus negeri di Jawa Barat perlu diluaskan lokasinya. Pertama di daerah pesisir utara seperti di Cirebon, kemudian daerah perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah semisal Tasikmalaya, Kuningan, dan Ciamis. Adapun di daerah selatan, perlu kampus negeri di wilayah Sukabumi.

Saat ini sudah ada 4 kampus swasta di Jawa Barat yang ditetapkan untuk menjadi kampus negeri, yaitu Universitas Swadaya Gunung Jati (Unswagati) di Cirebon, Universitas Siliwangi di Tasikmalaya, Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika), dan Politeknik Sukabumi.

Perlunya penambahan kampus negeri, kata Djoko, karena angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi di Jawa Barat sampai tahun ini terhitung masih rendah.

Angkanya baru sekitar 18 persen dibanding rata-rata nasional 27 persen. APK membandingkan jumlah warga berusia 19-23 tahun dengan jumlah mahasiswa di kampus negeri dan swasta di suatu daerah.

”Bukan soal kualitas, penyebabnya karena kampus negeri masih sedikit. Jadi daya tampungnya harus dinaikkan,” katanya. Setiap kampus negeri baru itu, kata Djoko, nantinya bisa menyerap sedikitnya 10 ribu mahasiswa tiap tahun.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat Deny Juanda mengatakan APK pendidikan tinggi di Jawa Barat naik dari 11,1 persen pada 2011 menjadi 18 persen tahun ini. Untuk menambah jumlah mahasiswa dan kampus negeri, pemerintah Jawa Barat telah menyediakan dana Rp 20 miliar dalam APBD sejak 2010.

”Sejauh ini dana itu masih utuh belum terpakai,” katanya seusai menghadiri acara pembukaan Kontes Robot Nasional di gedung Sasana Budaya Ganesha, Sabtu 30 Juni 2012.

Dana sebesar itu dialokasikan untuk kajian penentuan lokasi, pembebasan lahan, pengukuran, sosialisasi, hingga sertifikasi tanah. Menurut Deny, syarat menjadi kampus negeri di antaranya lahan kampus minimal harus seluas 30 hektare di satu tempat. ”Kira-kira seluas kampus ITB di Jalan Ganesha,” katanya.

Namun dari tahun ke tahun, pihak kampus dan pemerintah daerah selalu kesulitan mencapai kata mufakat soal harga tanah dengan masyarakat.

Sejauh ini, baru Universitas Swadaya Gunung Jati (Unswagati) di Cirebon yang berhasil meluaskan lahan kampusnya menjadi 15 hektare. Tiga kampus lainnya masih jalan di tempat.

”Proses pembebasan lahan ini butuh waktu panjang,” ujarnya. Namun target ada yang berhasil memenuhi syarat menjadi kampus negeri diharapkan bisa terwujud pada 2013.

ANWAR SISWADI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Hari Ini Pengumuman SNBP 2024, Simak Cara Registrasi Siswa yang Lolos Seleksi

3 hari lalu

Tangkapan layar-Ketua Umum Tim Penanggung Jawab Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2024, Prof. Ganefri dalam sosialisasi SNBP yang diikuti secara daring di Jakarta, Senin, 12 Februari 2024. (ANTARA/Lintang Budiyanti Prameswari)
Hari Ini Pengumuman SNBP 2024, Simak Cara Registrasi Siswa yang Lolos Seleksi

Jumlah pendaftar Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi atau SNBP 2024 mencapai 702.312 siswa.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

7 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


Kemendikbudristek dan Australia Kerja Sama Luncurkan Program INOVASI Fase Ketiga

7 hari lalu

Peluncuran program INOVASI (Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia) fase ketiga, pada 21Maret 2024 di Jakarta. Ini merupakan kemitraan pendidikan antara Pemerintah Australia dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Sumber: dokumen Kedutaan Besar Australia di Jakarta
Kemendikbudristek dan Australia Kerja Sama Luncurkan Program INOVASI Fase Ketiga

Program INOVASI fase ketiga merupakan kemitraan bidang pendidikan antara kedua negara untuk meningkatkan pembelajaran dan keterampilan murid SD.


Kesetaraan Gender, UNFPA Indonesia Serukan Isu Perempuan Jadi Prioritas

7 hari lalu

Tersangka kasus pencabulan anak di bawah umur, Suradi (20) bersama pasangannya dan keluarga berdoa usai prosesi pernikahan di kantor Satreskrim Polres Malang, Jawa Timur, Kamis 12 Maret 2014. TEMPO/Aris Novia Hidayat
Kesetaraan Gender, UNFPA Indonesia Serukan Isu Perempuan Jadi Prioritas

UNFPA Indonesia berharap isu kehamilan di kalangan remaja dan pernikahan anak menjadi priortias Pemerintah karena dampaknya ke kesetaraan gender


Ditjen Bimas Hindu Serahkan 9 SK Peralihan Pasraman ke Widyalaya

9 hari lalu

Ditjen Bimas Hindu Serahkan 9 SK Peralihan Pasraman ke Widyalaya

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI, menyerahkan 9 Surat Keputusan atau SK Peralihan Pasraman menjadi Pendidikan Widyalaya, di Provinsi Kalimantan Tengah, Senin, 18 Maret 2024.


Marak Kekerasan Anak di Sekolah, KPAI Dorong Percepatan Pembentukan Satgas Daerah dan Tim PPKSP

17 hari lalu

Ilustrasi Persekusi / Bullying. shutterstock.com
Marak Kekerasan Anak di Sekolah, KPAI Dorong Percepatan Pembentukan Satgas Daerah dan Tim PPKSP

KPAI meminta segera dibentuk Satgas Daerah dan Tim Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP).


Universitas Deakin asal Australia dan Universitas Lancaster dari Inggris Buka Kampus di Bandung

21 hari lalu

Mahasiswa Deakin University, Australia mengikuti kelas budaya dan Bahasa Indonesia di UII selama sepekan. uii.ac.id KOMUNIKA ONLINE
Universitas Deakin asal Australia dan Universitas Lancaster dari Inggris Buka Kampus di Bandung

Universitas Deakin asal Australia dan Universitas Lancaster dari Inggris membuka kampus luar negeri pertamanya di Bandung


Groundbreaking Keenam IKN untuk Proyek Pendidikan, JIS Masuk Pertama

21 hari lalu

Presiden Jokowi pada acara groundbreaking Nusantara Intercultural School (NIS) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada Rabu (01/11/2023). (Foto: BPMI Setpres)
Groundbreaking Keenam IKN untuk Proyek Pendidikan, JIS Masuk Pertama

Otorita IKN mengungkapkan groundbreaking keenam di Ibu Kota Nusantara IKN pada Mei tahun ini ditargetkan untuk proyek pendidikan


Ramai Disorot karena Disebut akan Dicabut, Apa Itu Program KJMU?

22 hari lalu

Ilustrasi KJMU. Istimewa
Ramai Disorot karena Disebut akan Dicabut, Apa Itu Program KJMU?

KJMU dan KJP Plus merupakan sebuah program strategis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan mutu pendidikan.


Peneliti CIPS Nilai Program Makan Siang Gratis Ancam Kualitas Pendidikan Nasional

22 hari lalu

Sejumlah siswa menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Peneliti CIPS Nilai Program Makan Siang Gratis Ancam Kualitas Pendidikan Nasional

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menanggapi soal pembiayaan program makan siang gratis dari dana Badan Operasional Sekolah (BOS).