TEMPO.CO , Jakarta:Pakar Telematika Roy Suryo mengatakan video porno yang diduga melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu diambil menggunakan ponsel cerdas berkamera. “Video itu bukan rekayasa diambil dengan handphone berkamera yang diletakan di atas meja,” kata Roy saat dihubungi, Selasa, 24 April 2012, malam.
Menurut Roy, proses perekaman itu sengaja dilakukan di salah satu ruangan. Ia menduga salah satu di antara kedua pelaku itu perekamnya. Ia belum memastikan apakah benar pengambilan gambar di bilangan Jalan MH Thamrin Jakarta. Menurutnya, perlu ada pengecekan terkait lokasinya.
Anggota DPR komisi pertahanan itu mendesak Badan Kehormatan DPR segera menyelidiki video tak seronok tersebut tanpa harus menunggu masa reses berakhir pada pertengahan Mei nanti. “Agar Badan Kehormatan DPR tidak dinilai lamban,” kata dia.
Roy mengaku sudah mendatangi kantor Badan kehormatan DPR Selasa pagi dan bertemu bagian sekretariat dan tenaga ahlinya. “Saya sudah menyerahkan beberapa poin (aduan),” kata pakar telematika yang pernah menangani kasus video porno anggota DPR, Yahya Zaini dan Max Moein.
Untuk kasus video porno kali ini, Roy menolak ikut membantu menyelidiki. Ia menghindari konflik kepentingan sebab dirinya adalah anggota DPR dari partai Demokrat. “Saya merekomendasikan tiga nama. Mereka posisinya sama seperti saya,” kata dia.
Munculnya kabar beredarnya video asusila yang melibatkan dua anggota DPR hari ini ramai diperbincangkan di masyarakat. Kamar pertama muncul dari situs www.kilikitik.net. Namun video ini kini sudah ditarik.
RINA WIDIASTUTI
Berita Terkait
Video Wamen Widjajono Dievakuasi di Gunung Tambora
Perusahaan Tommy Suharto Digugat US$ 145 Juta
BK Mulai Selidiki Video Porno Mirip Anggota DPR
SBY: Tindak Tegas Aktor-aktor Geng Motor
Video: Widjajono Ingin Jalan di Tambora Diperbaiki
Video Wamen Widjajono, Detik-detik Sebelum Wafat
Kronologi Kematian 3 TKI Terduga Korban Jual Beli Organ
Skandal Video Porno, BK Akan Panggil Pelaku
Istana: Tidak Ada Konflik Antara TNI-Polri
BK: Jika Terbukti Syur, Politisi DPR Bisa Dipecat
