Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Istana Sebut SBY Tak Perhatikan Khusus PKS  

image-gnews
TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak akan memberikan pernyataan mengenai formasi terakhir partai koalisi pendukung pemerintahannya setelah kabar dikeluarkannya Partai Keadilan Sejahtera dari koalisi. Soalnya, dalam code of conduct partai politik koalisi sudah sangat jelas tertulis bahwa tidak perlu adanya pernyataan Presiden mengenai hal tersebut.

"Bapak Presiden tidak akan memberikan pernyataan khusus posisi partai anggota koalisi, termasuk PKS," kata juru bicara kepresidenan, Julian Aldrian Pasha, kepada Tempo, Sabtu, 7 April 2012.

Menurut Julian, berdasarkan code of conduct yang disepakati semua parpol koalisi disebutkan, bila terjadi ketidaksepakatan terhadap posisi bersama koalisi, terlebih menyangkut isu yang vital dan strategis, yang justru dituntut kebersamaan dalam Koalisi, semaksimal mungkin tetap dilakukan komunikasi politik untuk menemukan solusi yang terbaik.

Namun, apabila pada akhirnya tidak ditemukan solusi yang disepakati bersama, maka parpol peserta koalisi yang bersangkutan dapat mengundurkan diri dari koalisi. Manakala parpol yang bersangkutan tidak mengundurkan diri, pada hakikatnya, kebersamaannya dalam koalisi partai telah berakhir. "Itu bahasa yang jelas dan tidak perlu ada pernyataan Presiden terkait hal termaksud," ucap Julian.

Selasa malam pekan ini, Sekretariat Gabungan Partai Koalisi Pendukung Pemerintahan Yudhoyono sepakat mengeluarkan PKS dari koalisi. Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris Setgab Syarief Hasan. Alasannya, sikap PKS berseberangan dengan partai koalisi mengenai isu kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

PKS dianggap telah melanggar code of conduct parpol koalisi. Keputusan yang diambil di kediaman Yudhoyono di Puri Cikeas, Bogor, itu dihadiri oleh semua pimpinan partai koalisi, kecuali pimpinan PKS. Imbas dari keputusan ini, tiga menteri asal PKS dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II terancam dirombak.

Ihwal reshuffle kabinet, menurut Julian, jika dipandang dan dipertimbangkan perlu untuk melakukan hal itu, maka Presiden memiliki hak konstitusional untuk melakukan perombakan kabinet kapan pun. "Pada titik ini, tentu akan disampaikan secara langsung oleh Bapak Presiden," kata dia.

PRIHANDOKO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Didesak Bubarkan Koalisi, Kubu Jokowi: Demokrat Terbayang Setgab

11 Juni 2019

Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima (kiri) saat mengikuti Rapat Pimpinan Sementara dengan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Kelompok DPD di Ruang Rapat GBHN, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 6 Oktober 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Didesak Bubarkan Koalisi, Kubu Jokowi: Demokrat Terbayang Setgab

Setgab tak berjalan harmonis. Koalisi pecah. PKS paling sering berbeda pendapat dengan kebijakan SBY. Setgab akhirnya vakum .


SBY Minta Partai Setgab Tak Segera Bentuk Koalisi

17 April 2014

SBY Hormati Apapun Hasil Pileg 2014
SBY Minta Partai Setgab Tak Segera Bentuk Koalisi

Soal arah koalisi ini, Demokrat tengah mempersiapkan kekuatan baru.


Mungkinkah Demokrat Akan Oposisi? Ini Kata SBY  

11 Maret 2014

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat akan meninggalkan Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, (2/6). Presiden SBY usai dari Amerika Serikat dalam menerima World Statesman Award 2013 dari Appeal of Conscience Foundation (ACF). TEMPO/Subekti
Mungkinkah Demokrat Akan Oposisi? Ini Kata SBY  

SBY mengaku punya amunisi dan pengalaman memimpin era politik yang gaduh.


PAN: SBY Kehilangan Wibawa di Koalisi

16 Januari 2014

Dalam keterangan pers terkait penyadapan pejabat negara oleh Australia. Presiden SBY juga meminta adanya code of conduct dan guide of principal atas kerja sama-kerja sama yang untuk sementara dihentikan. TEMPO/Subekti
PAN: SBY Kehilangan Wibawa di Koalisi

Karena tidak jelasnya penghargaan dan sanksi untuk anggota koalisi.


PPP: Enggak Usah Dibubarkan Setgab Bubar Sendiri

27 September 2013

Pertemuan Seketariat Gabungan (Setgab) Partai Koalisi, di Jakarta (16/2). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
PPP: Enggak Usah Dibubarkan Setgab Bubar Sendiri

Masing-masing partai politik telah mempunyai agenda prioritas masing-masing.


Golkar Relakan Kantor Setgab Jadi Markas Pramono

26 September 2013

Pertemuan Seketariat Gabungan (Setgab) Partai Koalisi, di Jakarta (16/2). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Golkar Relakan Kantor Setgab Jadi Markas Pramono

Setgab jarang rapat di tempat itu.


PKB: Setgab Sudah Lama Vakum

25 September 2013

Ketua Fraksi PKB Marwan Jafar. ANTARA FOTO/Rosa Panggabean
PKB: Setgab Sudah Lama Vakum

Kantor Setgab jadi markas tim Pramono Edhie.


PKB Pasrah Kantor Setgab Jadi Markas Pramono Edhie  

25 September 2013

Pertemuan Seketariat Gabungan (Setgab) Partai Koalisi, di Jakarta (16/2). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
PKB Pasrah Kantor Setgab Jadi Markas Pramono Edhie  

Marwan Jafar mengatakan penggunaan kantor sepenuhnya hak si pemilik, yakni Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz.


PAN Usulkan Kantor Sekretariat Gabungan Digilir  

25 September 2013

Sekjen DPP PAN Taufik Kurniawan. TEMPO/Dasril Roszandi
PAN Usulkan Kantor Sekretariat Gabungan Digilir  

Keberhasilan pemerintahan yang disokong partai koalisi tidak ditentukan oleh ada-tidaknya kantor Sekretariat.


Nasib PKS di Koalisi Belum Dibahas

25 Juni 2013

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Amir Syamsuddin. Antara/Prasetyo Utomo
Nasib PKS di Koalisi Belum Dibahas

Anggota koalisi menyerahkan sepenuhnya nasib tiga menteri PKS kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.