Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Golkar: Tanpa PKS, Koalisi Tetap Kuat  

image-gnews
Seketariat Gabungan (Setgab) Partai Koalisi. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Seketariat Gabungan (Setgab) Partai Koalisi. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Happy Bone Zulkarnaen, mengatakan koalisi pemerintah di parlemen masih kuat bila Partai Keadilan Sejahtera keluar dan menjadi oposisi. "Tidak perlu takut, bila PKS keluar berarti koalisi memiliki 366 suara dan oposisi 194 suara," ujarnya dalam diskusi Polemik di Warung Daun, Cikini, Sabtu, 7 April 2012.

Happy menyatakan saat ini komposisi suara di parlemen adalah 423 suara koalisi dan 127 suara oposisi. Kekuatan koalisi tidak akan berubah bila PKS yang memiliki 67 suara keluar dan menjadi oposisi. "Ini saatnya Presiden menunjukkan diri sebagai pemimpin," ujarnya.

Partai Golkar, kata Happy, tidak mau mencampuri urusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan PKS terkait dengan perjanjian koalisi yang telah dilanggar. Namun Golkar menilai kini adalah saatnya SBY menunjukkan ketegasannya sebagai pemimpin koalisi.

Happy mengatakan SBY tidak lagi memakai pendekatan sebagai pemimpin yang memberikan sinyal-sinyal saja, tapi pemimpin yang memberikan keputusan tegas. Setiap partai yang ikut dalam koalisi tidak hanya memperoleh apa yang menjadi haknya, tapi juga risiko dan hukuman dari setiap tindakannya. "PKS saat ini masih yakin SBY tidak akan mengeluarkan mereka," kata Happy.

Secara legal, kata Happy, partai koalisi terikat peraturan untuk mendukung kebijakan Presiden. Ihwal perbedaan pendapat bila memang tidak ditemukan jalan keluar, partai koalisi harus berhenti. "Bila sudah melanggar tapi tidak berhenti, Presiden yang harus mengambil kebijakan," katanya.

Permasalahan posisi PKS berawal dari penolakan partai itu terhadap usulan kenaikan harga bahan bakar minyak dalam sidang paripurna DPR RI mengenai Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan 2012. PKS sebagai partai koalisi dinilai tidak setia pada kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sejumlah kader Demokrat pada 1 April langsung mengadakan pertemuan dengan SBY untuk mengevaluasi koalisi. Selasa pekan ini SBY juga memanggil Sekretariat Gabungan, kecuali PKS, ke Cikeas untuk membahas nasib partai tersebut.

Hingga saat ini belum ada keputusan jelas mengenai nasib PKS dalam koalisi. PKS sendiri berulang kali menyatakan siap menerima semua risiko atas keputusannya menolak kenaikan harga BBM di rapat paripurna.

FRANSISCO ROSARIANS

Berita lain:
Istana: Koalisi Tak Ingin Ada Musuh dalam Selimut

Dalih PKS Bertahan di Koalisi
PKS: Banyak Pengincar Posisi Menteri
Menteri Salim: Ada Keinginan PKS Mundur dari Koalisi
SBY Belum Pastikan Reshuffle Kabinet
SBY Segera Umumkan Formasi Kontrak Koalisi Baru

Begini Isi Perjanjian SBY-Parpol Koalisi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Didesak Bubarkan Koalisi, Kubu Jokowi: Demokrat Terbayang Setgab

11 Juni 2019

Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima (kiri) saat mengikuti Rapat Pimpinan Sementara dengan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Kelompok DPD di Ruang Rapat GBHN, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 6 Oktober 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Didesak Bubarkan Koalisi, Kubu Jokowi: Demokrat Terbayang Setgab

Setgab tak berjalan harmonis. Koalisi pecah. PKS paling sering berbeda pendapat dengan kebijakan SBY. Setgab akhirnya vakum .


SBY Minta Partai Setgab Tak Segera Bentuk Koalisi

17 April 2014

SBY Hormati Apapun Hasil Pileg 2014
SBY Minta Partai Setgab Tak Segera Bentuk Koalisi

Soal arah koalisi ini, Demokrat tengah mempersiapkan kekuatan baru.


Mungkinkah Demokrat Akan Oposisi? Ini Kata SBY  

11 Maret 2014

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat akan meninggalkan Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, (2/6). Presiden SBY usai dari Amerika Serikat dalam menerima World Statesman Award 2013 dari Appeal of Conscience Foundation (ACF). TEMPO/Subekti
Mungkinkah Demokrat Akan Oposisi? Ini Kata SBY  

SBY mengaku punya amunisi dan pengalaman memimpin era politik yang gaduh.


PAN: SBY Kehilangan Wibawa di Koalisi

16 Januari 2014

Dalam keterangan pers terkait penyadapan pejabat negara oleh Australia. Presiden SBY juga meminta adanya code of conduct dan guide of principal atas kerja sama-kerja sama yang untuk sementara dihentikan. TEMPO/Subekti
PAN: SBY Kehilangan Wibawa di Koalisi

Karena tidak jelasnya penghargaan dan sanksi untuk anggota koalisi.


PPP: Enggak Usah Dibubarkan Setgab Bubar Sendiri

27 September 2013

Pertemuan Seketariat Gabungan (Setgab) Partai Koalisi, di Jakarta (16/2). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
PPP: Enggak Usah Dibubarkan Setgab Bubar Sendiri

Masing-masing partai politik telah mempunyai agenda prioritas masing-masing.


Golkar Relakan Kantor Setgab Jadi Markas Pramono

26 September 2013

Pertemuan Seketariat Gabungan (Setgab) Partai Koalisi, di Jakarta (16/2). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Golkar Relakan Kantor Setgab Jadi Markas Pramono

Setgab jarang rapat di tempat itu.


PKB: Setgab Sudah Lama Vakum

25 September 2013

Ketua Fraksi PKB Marwan Jafar. ANTARA FOTO/Rosa Panggabean
PKB: Setgab Sudah Lama Vakum

Kantor Setgab jadi markas tim Pramono Edhie.


PKB Pasrah Kantor Setgab Jadi Markas Pramono Edhie  

25 September 2013

Pertemuan Seketariat Gabungan (Setgab) Partai Koalisi, di Jakarta (16/2). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
PKB Pasrah Kantor Setgab Jadi Markas Pramono Edhie  

Marwan Jafar mengatakan penggunaan kantor sepenuhnya hak si pemilik, yakni Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz.


PAN Usulkan Kantor Sekretariat Gabungan Digilir  

25 September 2013

Sekjen DPP PAN Taufik Kurniawan. TEMPO/Dasril Roszandi
PAN Usulkan Kantor Sekretariat Gabungan Digilir  

Keberhasilan pemerintahan yang disokong partai koalisi tidak ditentukan oleh ada-tidaknya kantor Sekretariat.


Nasib PKS di Koalisi Belum Dibahas

25 Juni 2013

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Amir Syamsuddin. Antara/Prasetyo Utomo
Nasib PKS di Koalisi Belum Dibahas

Anggota koalisi menyerahkan sepenuhnya nasib tiga menteri PKS kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.