Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Walhi: Pencemaran Air Naik Lebih dari 30 Persen

image-gnews
Ilustrasi. globe-net.com
Ilustrasi. globe-net.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga swadaya masyarakat Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyatakan temuan Kementerian Lingkungan Hidup bahwa pencemaran air di Indonesia naik 30 persen sesuai dengan perkiraannya. “Kami sepakat dengan temuan Kementerian,” kata Kepala Departemen Advokasi Walhi, Mukri Friatna, saat dihubungi pada Jumat, 6 April 2012.

Ia menjelaskan temuan KLH tersebut sesuai dengan kajian yang telah dilakukan Walhi pada 2010 hingga 2011 lalu. Bahkan berdasarkan kajian Walhi dalam kurun waktu 2012 hingga 2011 kasus pencemaran air tercatat naik hampir 50 persen. “Jadi sebenarnya malah naik lebih besar dari temuan Kementerian,” katanya.

Dikatakannya, setidaknya terjadi 134 tindak pencemaran air yang terjadi pada 2011. Angka tersebut naik hampir dua kali lipat dari tahun 2010, yaitu 79 tindakan pencemaran.

Temuan Walhi menunjukkan penyebab dominan pencemaran air adalah pencemaran limbah perkebunan sawit yang disinyalir banyak terjadi di daerah Kalimantan dan Sumatera. Penyebab dominan kedua adalah limbah pertambangan, terutama pertambangan batu bara dan emas. Penyebab ketiga adalah limbah industri, dan penyebab pencemaran yang terakhir adalah limbah domestik.
“Di beberapa kota besar memang limbah domestik paling tinggi. Tapi dalam skala tidak terlalu besar dibandingkan limbah-limbah lain,” katanya.

Hal tersebut berbeda dengan temuan KLH yang menyebut pencemaran limbah domestik sebagai penyebab utama pencemaran air.
Setelah limbah domestik, penyebab kedua adalah limbah pertambangan.

Sebelumnya Deputi VII Bidang Pembinaan Sarana Teknis Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas, Kementerian Lingkungan Hidup, Henry Bastaman, menyatakan terjadi peningkatan pencemaran air di Indonesia. “Dari hasil pemantauan, ada kecenderungan meningkat 30 persen,” ujar Henry ketika ditemui seusai penutupan rapat koordinasi nasional Kementerian Lingkungan Hidup, Kamis, 5 April 2012.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Mukri, dibutuhkan kerja sama semua elemen nasional untuk menanggulangi pencemaran air yang terus meningkat tersebut. Namun, sayangnya, menurut dia pemerintah masih belum menunjukkan keseriusan untuk menanggulangi pencemaran tersebut.

Mukri mencontohkan pemberian izin pembuangan limbah tailing oleh PT Newmont Nusa Tenggara di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, ke laut yang menyalahi Dokumen Strategi Nasional Keanekaragaman Hayati 2003-2020-Indonesia Biodiversity Strategic Action Plan.

Dokumen tersebut melarang submarine tailing disposal (pembuangan tailing di laut) terhitung sejak 2004. “Padahal pemerintah yang membuat rencana kerja nasional itu, tapi mereka yang tidak menjalankan,” kata dia.

RAFIKA AULIA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kilas Balik Hari Daur Ulang Sedunia

10 hari lalu

Pengrajin membuat kerajinan daur ulang sampah di Bank Sampah Persatuan, Pondok Kelpa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat, 26 Januari 2024. Bank Sampah yang di dirikan pada 2019 ini memperkerjakan sejumlah ibu-ibu rumah tangga untuk membuat kerajinan dari olahan sampah plastik yang dijadikan menjadi tas, lampu hias hingga berbagai ornamen dan memiliki nilai jual mulai dari 30 ribu hingga 130 ribu per produknya. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kilas Balik Hari Daur Ulang Sedunia

Hari Daur Ulang Sedunia ini juga meningkatkan kesadaran akan daur ulang sebagai sebuah ide dan konsep yang penting.


Terkini Bisnis: Walhi Ingatkan Dampak Negatif Migrasi Penduduk ke IKN, Garuda Masuk InJourney Bulan Depan

21 hari lalu

PLTS IKN 50 MW berdiri di lahan seluas 80 hektare. Total panel surya yang digunakan dalam PLTS tersebut mencapai 21.600 panel surya. ANTARA/HO-PLN
Terkini Bisnis: Walhi Ingatkan Dampak Negatif Migrasi Penduduk ke IKN, Garuda Masuk InJourney Bulan Depan

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengingatkan potensi kerusakan lingkungan imbas migrasi penduduk ke Ibu Kota Nusantara (IKN).


Prabowo-Gibran Menang, Walhi: Perlu Oposisi Kuat Demi Kebijakan Pro-Lingkungan

41 hari lalu

Prabowo-Gibran Menang, Walhi: Perlu Oposisi Kuat Demi Kebijakan Pro-Lingkungan

Organisasi masyarakat sipil khawatir Prabowo-Gibran melanjutkan program Jokowi yang dinilai merusak lingkungan hidup.


Terpopuler: Faisal Basri Sebut Sri Mulyani Paling Siap Mundur dari Kabinet, KNKT Didesak Transparan Soal Kecelakaan Kereta

17 Januari 2024

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Instahra
Terpopuler: Faisal Basri Sebut Sri Mulyani Paling Siap Mundur dari Kabinet, KNKT Didesak Transparan Soal Kecelakaan Kereta

Berita terpopuler hari ini mencakup Faisal Basri yang menyebut Sri Mulyani paling siap mundur dari Kabinet Jokowi.


Media Asing Soroti Kecaman WALHI ke PT Astra Agro Lestari

28 November 2023

Aktivis dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) melakukan aksi teatrikal terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutana (KemenLHK) Jakarta, Jumat, 20 Oktober 2023. Mereka mendesak pemerintah menindak perusahaan yang terindikasi terlibat dalam karhutla. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengungkapkan bahwa sejak Januari hingga September 2023 sebanyak 184.223 titik api di Indonesia dengan luasan terbakar seluas 642.099,73 hektar. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Media Asing Soroti Kecaman WALHI ke PT Astra Agro Lestari

PT Astra Agro Lestari dikritik oleh kelompok lingkungan hidup WALHI.


Catatan Walhi Terhadap Proyek Rempang Eco City dan Bentrok di Seruyan

9 Oktober 2023

Aktivis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) bersama warga Nagari Air Bangis melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kemenko Marves, Jakarta, Jumat, 22 September 2023. Dalam aksinya mereka menyampikan penolakan pengusulan Air Bangis sebagai wilayah Proyek Strategis Nasional (PSN), karena dengan adanya proyek tersebut warga terancam akan kehilangan lahan yang menjadi sumber nafkah mereka. TEMPO / Hilman Fathurrahmam W
Catatan Walhi Terhadap Proyek Rempang Eco City dan Bentrok di Seruyan

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia memberikan tanggapan kritis terhadap proyek Rempang Eco City dan konflik di Seruyan.


KTT AIS akan Berlangsung di Bali, Bahas Perubahan Iklim hingga Ekonomi Biru

8 Oktober 2023

Archipelagic and Island States (AIS) Forum dengan tema
KTT AIS akan Berlangsung di Bali, Bahas Perubahan Iklim hingga Ekonomi Biru

Konferensi Tingkat Tinggi Archipelagic and Island States atau KTT AIS Forum 2023 akan diselenggarakan di Bali pada 10-11 Oktober 2023.


Kali Bekasi Tercemar Limbah Industri, Pemkot Bakal Andalkan Kalimalang untuk Air PAM

17 September 2023

Warga menunggu bantuan air bersih dari PDAM di Perumahan Pondok Ungu Permai, Bekasi Utara. Foto: istimewa
Kali Bekasi Tercemar Limbah Industri, Pemkot Bakal Andalkan Kalimalang untuk Air PAM

Pemerintah Kota Bekasi mengucurkan dana Rp45 miliar untuk mengatasi air olahan Perumda Tirta Patriot yang kerap terganggu karena pencemaran


Penanganan Kebakaran TPA Sampah Sarimukti Lambat, Walhi Jabar Pertanyakan SOP

25 Agustus 2023

Kebakaran TPA Sarimukti, Pemprov Jabar Kaji Penanganan yang Efektif
Penanganan Kebakaran TPA Sampah Sarimukti Lambat, Walhi Jabar Pertanyakan SOP

Walhi Jawa Barat menilai penanganan kebakaran di tempat pembuangan akhir sampah atau TPA di Sarimukti Kabupaten Bandung Barat lambat.


BPOM Soroti Senyawa Aktif Obat yang Kontaminasi Perairan Indonesia

17 Juli 2023

Kepala BPOM Penny K Lukito saat acara penanaman 10,000 tanaman obat di Jakarta, Minggu (16/7/2023). (ANTARA/Hreeloita Dharma S/rst)
BPOM Soroti Senyawa Aktif Obat yang Kontaminasi Perairan Indonesia

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Penny K Lukito menyoroti paparan senyawa aktif obat yang mengontaminasi perairan Indonesia.