Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tuntutannya Tak Digubris, Petani Jahit Mulut

image-gnews
ANTARA/Puspa Perwitasari
ANTARA/Puspa Perwitasari
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Empat petani suku Anak Dalam yang berasal dari tiga dusun di Jambi melakukan aksi jahit mulut setelah selama dua pekan tuntutan mereka agar lahannya dikembalikan tak digubris Gubernur Jambi. Bertempat di halaman kantor Gubenur Jambi, mereka menginap selama dua pekan. Para petani itu berasal dari Dusun Tanah Menang, Dusun Mekarjaya, dan Dusun Kunangjaya II, yang tersebar di tiga kabupaten di Jambi.

Sedikitnya ada 600 petani yang melakukan aksi menginap dengan membuat tenda di kantor Gubernur Jambi untuk menyuarakan tuntutannya. "Tapi pihak pemerintah daerah seperti acuh tak acuh, maka empat orang rekan kami melakukan aksi jahit mulut sejak Minggu, 25 Maret 2012,” kata Holil Siregar, koordinator lapangan aksi, kepada Tempo, Senin, 26 Maret 2012.

Empat warga yang melakukan jahit mulut tersebut adalah Wondo, 35 tahun, Andi (30), Maruli (21), dan Marianto (30). “Sepuluh warga lagi akan menyusul melakukan tindakan yang sama jika pemerintah tidak secepatnya merespons tuntutan kami,” ujarnya.

Para petani itu menuntut pemerintah daerah Provinsi Jambi merealisasikan penetapan enklave atas keputusan Menteri Kehutanan RI atas lahan seluas 8 ribu hektare lebih yang berada di Dusun Mekarjaya dan Dusun Kunangjaya. Sejak tahun 2005 lalu, lahan itu sudah dikuasai dua perusahaan, yaitu Restorasi Ekosistem Indonesia dan perusahaan hutan tanaman, Industri PT Wanakasita.

Begitu juga dengan warga Dusun Tanahmenang, merupakan warga SAD, juga meminta pemerintah merealisasikan enklave lahan seluas 3.482 hektare yang sudah direkomendasikan Badan Pertanahan Nasional. Sebelumnya, lahan itu sudah digarap perusahaan perkebunan sawit PT Asiatik Persada.

Akibat tindakan penyabotan oleh tiga perusahaan tersebut, sedikitnya 3.600 kepala keluarga lebih dari tiga dusun itu kehilangan mata pencaharian karena kebun mereka yang sebelumnya sudah ditanami karet dan kelapa sawit dikuasai perusahaan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Warga memang tidak bisa berkutik, buktinya lima warga kami yang mencoba memanen buah sawit di kebun mereka sendiri sejak beberapa bulan lalu hingga kini ditahan aparat polisi daerah Jambi, dengan tudingan melakukan pencurian buah sawit milik PT Asiatik Persada,” kata Holil.

Aksi menginap di depan kantor Gubenur Jambi ini merupakan aksi kedua karena tindakan serupa pernah mereka lakukan di depan kantor DPR RI selama 18 hari pada Desember 2011. Namun juga tidak mendapatkan hasil sesuai dengan keinginan warga.

Hari ini, petani yang melakukan aksi kian bertambah, yakni diperkirakan lebih dari 1.000 orang. Para petani ini pun melakukan aksi demo dan menyampaikan aspirasi mereka di kantor Gubernur setempat. Harapannya tentu saja tuntutan mereka didengar pemerintah daerah ini.

Sementara itu, Hasan Ibrahim, anggota Komisi II DPRD Provinsi Jambi, kepada Tempo mengemukakan seharusnya pemerintah sudah dari awal bisa menyelesaikan masalah ini. “Saya berharap pemerintah harus segera mengadakan pertemuan dengan pihak masyarakat dan jangan dibiarkan begitu saja. Jika memang terbukti ada hak warga tergarap perusahaan, harus dikembalikan,” ujarnya.

SYAIPUL BAKHORI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ombudsman Minta OIKN Hati-hati di Pembebasan Lahan Warga Kawasan IKN

5 hari lalu

Pj Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur Makmur Marbun bersama Forkopimda saat berdialog dengan sembilan tersangka yang telah ditangguhlan penahanannya. Foto: ANTARA/HO-dokumen Humas Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
Ombudsman Minta OIKN Hati-hati di Pembebasan Lahan Warga Kawasan IKN

Ombudsman meminta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) hati-hati dalam pembebasan lahan warga di kawasan IKN.


Kebun Pisang Dilewati Proyek Jalan Tol IKN, Warga Mengaku Dibayar Rp 25 Ribu per Rumpun

12 hari lalu

Tangkapan layar suasana kebun pisang milik warga Desa Pemaluan, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur yang terdampak proyek tol infrastruktur pendukung Ibu Kota Nusantara (IKN). Foto: Istimewa
Kebun Pisang Dilewati Proyek Jalan Tol IKN, Warga Mengaku Dibayar Rp 25 Ribu per Rumpun

Suhar, warga Desa Pemaluan, Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur, bercerita soal kebun pisangnya yang terdampak proyek tol di IKN


Tol IKN Seksi 6A dan 6B Masih Tersandung Pembebasan Lahan

31 hari lalu

Pembangunan Jalan Tol IKN Nusantara Seksi 5A oleh Kementerian PUPR. ANTARA/HO - Kementerian PUPR
Tol IKN Seksi 6A dan 6B Masih Tersandung Pembebasan Lahan

Kepala Satgas Pelaksanaan Pembangunan IKN Nusantara menyebut Pembangunan jalan bebas hambatan atau Jalan Tol Seksi 6A dan 6B masih terkendala pembebasan lahan.


LMAN Kucurkan Rp 1,43 Trilun untuk Pembebasan Lahan di IKN, Ini Rinciannya

24 Januari 2024

Presiden Joko Widodo mendapat penjelasan dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kedua kiri) didampingi Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti seusai pemasangan bilah pertama Garuda di Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 22 September 2023. Presiden Jokowi menyebut progres pembangunan Kantor Presiden sudah mencapai 38 persen. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
LMAN Kucurkan Rp 1,43 Trilun untuk Pembebasan Lahan di IKN, Ini Rinciannya

LMAN sepanjang tahun 2023 telah menggelontorkan dana sebesar Rp 1,426 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.


Cerita di Balik Pembangunan Flyover Cisauk, Dibiayai APBD Kabupaten Tangerang Rp 200 Miliar

10 Januari 2024

Suasana lalu lintas di Jalan Raya Cisauk setelah flyover Cisauk dioperasikan. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
Cerita di Balik Pembangunan Flyover Cisauk, Dibiayai APBD Kabupaten Tangerang Rp 200 Miliar

Flyover Cisauk diklaim sebagai proyek jembatan layang pertama di Indonesia yang seluruhnya dibiayai oleh pemerintah daerah.


Kemenhub Targetkan Jalur Kereta Ganda Cicalengka Rampung Pertengahan 2024

6 Januari 2024

Kemenhub Targetkan Jalur Kereta Ganda Cicalengka Rampung Pertengahan 2024

Dirjen Perkeretaapian Kemenhub memastikan, pembangunan double track di Cicalengka rampung pada pertengahan tahun ini.


Kaleidoskop 2023: Sodetan Ciliwung Rampung Usai Mandek 6 Tahun dan Tantangan Anies

28 Desember 2023

Presiden Joko Widodo meresmikan proyek pembangunan sodetan Kali Ciliwung,  Jakarta, Senin 31 Juli 2023. Pembangunan sodetan ini merupakan bagian dari program normalisasi Kali Ciliwung. Hal ini merupakan upaya penanganan banjir di Ibu Kota. TEMPO/Subekti.
Kaleidoskop 2023: Sodetan Ciliwung Rampung Usai Mandek 6 Tahun dan Tantangan Anies

Rampungnya sodetan ciliwung juga membuat perhatian publik langsung terbetot kepada Anies Baswedan


Pembebasan Lahan Tol Kediri-Kertosono di Kabupaten Kediri Tinggal 2 Persen

27 November 2023

Pembebasan Lahan Tol Kediri-Kertosono di Kabupaten Kediri Tinggal 2 Persen

Pembebasan lahan untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tol Kediri- Kertosono yang ada di wilayah Kabupaten Kediri hampir rampung.


3 Jalan Tembus Baru Jakarta Sudah Bisa Dipakai, 1 Lainnya Mandek karena Kendala Lahan

22 November 2023

Plt Kepala Dinas Bina Marga Heru Suwondo saat ditemui di Taman ASEAN, Jakarta Selatan, Rabu, 2 Agustus 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
3 Jalan Tembus Baru Jakarta Sudah Bisa Dipakai, 1 Lainnya Mandek karena Kendala Lahan

Pemprov DKI menargetkan pengerjaan empat jalan tembus tahun ini. Tiga jalan sudah bisa dipakai, tapi satu lainnya mandek karena masalah lahan.


Raperda APBD DKI 2024, Anggaran Pembebasan Lahan Difokuskan untuk Normalisasi Ciliwung

15 Oktober 2023

Normalisasi Ciliwung di RT 09/06, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, seperti yang terlihat pada Selasa 8 Agustus 2023. TEMPO/NUR KHASANAH APRILIANI
Raperda APBD DKI 2024, Anggaran Pembebasan Lahan Difokuskan untuk Normalisasi Ciliwung

Usulan tambahan anggaran 2024 dalam rapat Raperda APBD DKI 2024 bersama Komisi D DPRD DKI sekitar Rp 500 miliar hingga Rp 650 miliar.