Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Bangun Rumah Rp 25 Juta untuk PNS  

image-gnews
TEMPO/Kink Kusuma Rein
TEMPO/Kink Kusuma Rein
Iklan

TEMPO.CO, Surakarta - Kementerian Perumahan Rakyat segera membangun rumah murah untuk pegawai negeri sipil (PNS). Rumah dengan tipe 36 tersebut akan dijual dengan harga Rp 25 juta. Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz mengatakan harga rumah bisa murah karena lahannya disediakan oleh pemerintah daerah setempat. “Tanahnya hibah pemerintah dan kami yang membangun,” katanya di Surakarta, Kamis, 23 Februari 2012.

Meski seharga Rp 25 juta, kualitasnya sudah memadai. Misalnya, dindingnya menggunakan semen pasir, lalu rangka besi siku, rangka beton, dan cor dinding sedalam 7 sentimeter. Saat ini sudah ada 49 kabupaten dan kota di Indonesia yang menandatangani kesepakatan membangun rumah murah tersebut dengan Kementerian Perumahan Rakyat.

Sebagai tahap awal, saat ini sedang dibangun 7 ribu unit rumah di 9 kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur. Hingga tahun lalu sudah selesai 2 ribu rumah, yang akan diberikan ke warga eks pengungsi Timor Timur. “Setelah di NTT selesai, baru kami membangun rumah murah untuk PNS,” kata Djan. Nantinya PNS cukup membayar uang cicilan sebesar Rp 250 ribu per bulan selama maksimal 15 tahun.

Dia menambahkan harga Rp 25 juta itu belum termasuk penyambungan listrik dan air serta pengurusan sertifikat tanah dan izin-izin lain, seperti izin mendirikan bangunan. Namun dia memperkirakan penambahan biaya-biaya tersebut tidak akan terlalu banyak. “Kalau akhirnya harus menambah biaya, tetap lebih murah daripada harga pasaran rumah tipe 36,” katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Apalagi, Djan menambahkan, jika pihak-pihak terkait seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pertanahan Nasional, dan pemerintah daerah setempat bersedia menggratiskan biaya dan izin-izin tersebut.

UKKY PRIMARTANTYO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Bantuan RLH untuk Keluarga Pra Sejahtera di Kaltim Lampaui Target

3 Oktober 2023

Bantuan RLH untuk Keluarga Pra Sejahtera di Kaltim Lampaui Target

Kalau dengan CSR bisa bangun 3.000 rumah layak huni, maka kemiskinan Kaltim akan turun tinggal 2 persen


Jika Terpilih, Prabowo Bakal Pisahkan Kementerian PUPR

5 Maret 2019

Foto yang diunggah di akun Facebook Prabowo-Sandi ini menunjukkan Prabowo Subianto membaca surat 'cinta' dari Jawa Gendis Queen di dalam pesawat. facebook.com/indonesiaadilmakmur
Jika Terpilih, Prabowo Bakal Pisahkan Kementerian PUPR

BPN Prabowo Sandiaga akan memisahkan Kementerian Perumahan Rakyat dari Kementerian Pekerjaan Umum jika Prabowo-Sandi terpilih.


Anggaran DP Nol Rupiah di APBD DKI Melonjak Drastis Dipersoalkan

17 November 2017

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan pernyataan visi-misi kepada ketua DPRD  DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dalam rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, 15 November 2017. DPRD DKI menggelar rapat Paripurna untuk mendengarkan penyampaian Rancangan APBD 2018 . Pemerintah Provinsi DKI dan DPRD menyepakati besaran rancangan KUA-PPAS APBD 2018 dengan total anggaran Rp 77,1 triliun.Tempo/Ilham Fikri
Anggaran DP Nol Rupiah di APBD DKI Melonjak Drastis Dipersoalkan

Fraksi-fraksi di DPRD DKI menuntut penjelasan Gubernur Anies Baswedan mengapa anggaran DP rumah 0 Rupiah di APBD 2018 naik menjad Rp 800 Miliar.


PNS, TNI dan Polri Bakal Diikutkan Program Tabungan Perumahan

2 November 2017

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono melihat pameran foto Menjelajah Infrastruktur Indonesia di Summarecon Mal Bekasi, Ahad, 22 Oktober 2017. Tempo/Hendatyo Hanggi
PNS, TNI dan Polri Bakal Diikutkan Program Tabungan Perumahan

Pemerintah meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dengan harga terjangkau melalui program Tapera.


Pengembang Beberkan Hambatan Program Satu Juta Rumah

24 Oktober 2017

Kompleks perumahan di kawasan Tangerang, Banten, 11 Maret 2015. Pembangunan program satu juta rumah untuk mengurangi backlog yang selama ini cukup besar. ANTARA/Widodo S. Jusuf
Pengembang Beberkan Hambatan Program Satu Juta Rumah

Direktur Utama PT Menara Tinggi Bertumbuh Tomi Wistan mengatakan para pengembang di pusat dan daerah belum bisa mewujudkan program Satu Juta Rumah.


Program 100 Persen Air Minum Aman PUPR Terkendala Pendanaan

24 Oktober 2017

Siswa SD mengambil air yang dapat langsung diminum di instalasi penyulingan air kawasan Bidara Cina, Jakarta, 15 September 2015. Kodam Jaya menghadiahkan alat penyulingan air sungai menjadi air minum, untuk dimanfaatkan warga pinggir kali Ciliwung Bidara Cina. TEMPO/M Iqbal Ichsan
Program 100 Persen Air Minum Aman PUPR Terkendala Pendanaan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono tak menampik sulitnya mencapai target 100 persen pelayanan air minum untuk 2019, khususnya terkait pendanaan.


Gaji Rp 5 Juta Ingin Beli Rumah di Jakarta? Ini Saran Apersi

19 Oktober 2017

Pameran Perumahan. TEMPO/Ayu Ambong
Gaji Rp 5 Juta Ingin Beli Rumah di Jakarta? Ini Saran Apersi

Sulit bagi mereka yang bergaji Rp 5 juta membeli rumah tapak di Jakarta, tapi bukan tidak mungkin. Ini saran Apersi


Kementerian PUPR Sertifikasi 9.700 Tenaga Kerja Konstruksi

19 Oktober 2017

Pekerja tengah membuat beton pemecah ombak di kawasan Cilincing, Jakarta, 3 Agustus 2017. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menanggapi serius akan ancaman penurunan permukaan tanah dan banjir rob di utara Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
Kementerian PUPR Sertifikasi 9.700 Tenaga Kerja Konstruksi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar sertifikasi massal tenaga kerja konstruksi tahap III secara serentak.


Sisa Dua Tahun Pemerintahan Jokowi, PUPR Kebut Sejuta Rumah

17 Oktober 2017

Proyek Sejuta Rumah Dapat Tambahan Rp 1,5 Triliun
Sisa Dua Tahun Pemerintahan Jokowi, PUPR Kebut Sejuta Rumah

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merampungkan sedikitnya 2,2 juta unit rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah.


Cara Kementerian PUPR Kembalikan Kondisi Danau Rawa Pening

17 Oktober 2017

Sejumlah warga bertugas mengibarkan bendera Merah Putih dalam upacara HUT ke-72 RI di tepi Danau Rawa Pening, Desa Kesongo, Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, 17 Agustus 2017. Selain untuk mengenang jasa pahlawan kemerdekaan bangsa, upacara tersebut juga dilakukan untuk mengkampanyekan kepada masyarakat tentang upaya pelestarian lingkungan danau alam terbesar di Jateng itu. ANTARA FOTO
Cara Kementerian PUPR Kembalikan Kondisi Danau Rawa Pening

Kementerian PUPR berupaya mengembalikan kondisi Danau Rawa Pening di Semarang yang terancam tekanan sedimentasi dan pencemaran.