TEMPO.CO, Jakarta - Bupati Sumenep Busyro Karim menginginkan pulau Madura terpisah dari provinsi Jawa Timur dan menjadi provinsi sendiri. Gagasan ini muncul untuk menyejahterakan warga madura.
"Madura tidak ingin merdeka, Madura hanya ingin jadi provinsi," katanya, saat memberikan sambutan dalam seminar kebangsaan, Selasa 14 Februari 2012.
Busyro menerangkan bahwa masyarakat miskin di Sumenep banyak ditemukan di wilayah kepulauan dan terbanyak di Pulau Pagerungan, Kecamatan Pulau Sapeken. Menurut dia, ini sangat ironis karena di pulau Pagerungan sudah beroperasi perusahaan minyak dan gas PT Kangean Energi selama delapan tahun.
"Wilayahnya kaya, rakyatnya miskin. Bahkan warga Pagerungan belum menikmati listrik," ujarnya.
Belum bisanya warga pulau Pagerungan menikmati kekayaan alamnya, lanjut dia, terkendala aturan yang dibuat pemerintah pusat soal dana bagi hasil migas. Misalnya dalam PP Nomor 20 tahun 2001 disebutkan bahwa daerah penghasil migas tidak mendapatkan bagian dari kekayaan alam yang dikeruk.
Untuk itu, kata Busyro, tahun 2007 lalu, DPRD Sumenep melakukan judicial review terhadap PP tersebut dan Mahkamah Agung memenangkan gugatan tersebut, di mana daerah penghasil migas mendapat jatah 6,20 persen. "Tapi sampai sekarang, tetap saja jatah untuk Sumenep tidak juga diberikan oleh pusat," katanya.
Dalam pendidikan, Terang Busyro, tingkat pendidikan di Sumenep masih rendah yaitu 91 persen warga Sumenep masih lulusan sekolah dasar. Menurut dia, khusus di kepulauan akan diupayakan perusahaan migas yang beroperasi memberikan beasiswa kepada warga kepulauan.
Menanggapi hal ini, Humat BP Migas Gede Pratyana mengatakan pihaknya ingin menyejahterakan warga di sekitar lokasi pengeboran dengan memberikan beasiswa pendidikan. Namun masalahnya, kata dia, pemerintah melarang beasiswa masuk dalam dana bagi hasil migas. "Kami harus mengikuti aturan," ujarnya.
Soal dana bagi hasil migas bagi daerah penghasil yang tak kunjung cair, Gede Pratyana mengungkapkan kendala pencairan bukan ada BP Migas. "Bupati sudah bilang, kendalanya ada pada Kementerian ESDM," katanya.
MUSTHOFA BISRI
