Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Wajibkan Guru Beli Laptop, Kadiknas Malang Ditegur  

image-gnews
ANTARA/R. Rekotomo
ANTARA/R. Rekotomo
Iklan

TEMPO Interaktif, Surabaya - Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Jawa Timur memberikan teguran keras Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang yang mewajibkan kepada seluruh guru lolos sertifikasi untuk membeli laptop.

Teguran melalui surat bernomor 088/SRT/011.2012/SBY-02/II/2012 ini dikirimkan secara langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang pagi tadi, 9 Februari 2012. "Kami tegur dan minta klarifikasi," kata Asisten Ombudsman perwakilan Jawa Timur, Miftakhul Hadi, Kamis, 9 Februari 2012.

Menurut Hadi, teguran ini disampaikan setelah Omdudsman mendapatkan informasi bahwa Kepala Diknas Kota Malang mewajibkan guru yang lolos sertifikasi harus membeli laptop. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Omdudsman, khususnya di Pasal 7, memang disebutkan bahwa Omdudsman bisa melakukan pengawasan atas prakarsa sendiri tanpa pengaduan dari masyarakat terhadap dugaan mala-administrasi (penyalahgunaan administrasi).

Pelanggaran yang dilakukan Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, kata dia, bertentangan dengan UU N Nomor 37 tahun 2008 tentang ombudsman RI dan UU Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Jika memang ditemukan kebenaran terkait dengan informasi tersebut, Ombudsman RI sesuai dengan Pasal 54 UU Nomor 37 tahun 2008 tentang ombudsman bisa mengusulkan pemberhentian terhadap Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Usulan pemberhentian ini setidaknya juga pernah dikeluarkan Ombudsman kepada Kepala Badan Pertanahan Negara DKI Jakarta. "Saat itu kami usulkan pemberhentian. Surat kami kirim ke Kepala BPN pusat, tapi tidak digubris. Akhirnya kami kirim surat ke Wapres dan dipecat," kata Hadi.

Kemarin puluhan guru yang lolos sertifikasi di Kota Malang, Jawa Timur, memprotes kebijakan Dinas Pendidikan Malang yang mewajibkan pembelian laptop. "Kebijakan ini jelas pemaksaan dari Diknas Kota Malang," kata seorang guru di SDN Kota Malang.

Menurut guru tersebut setiap guru yang lulus sertifikasi diwajibkan membayar Rp 7,8 juta untuk mendapatkan laptop. Karena itu sejumlah guru menggeruduk SMK Negeri 4 Grafika, Kota Malang, yang menjadi tempat pendistribusian laptop kepada para guru SDN di Malang.

FATKHURROHMAN TAUFIQ

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Anies Baswedan Sebut Soal Sertifikasi Guru dalam Debat Capres, Apa Arti Dan Syaratnya?

52 hari lalu

Anies Baswedan Sebut Soal Sertifikasi Guru dalam Debat Capres, Apa Arti Dan Syaratnya?

Anies Baswedan menyebut problem sertifikasi guru pada debat capres ke-5, apa saja sebenarnya syarat sertifikasi guru?


Indonesia Paling Banyak Terima Sertifikasi Guru dari Google di Asia Pasifik

22 Mei 2023

Olivia Basrin, Country Lead, Google for Education, Indonesia pada 22 Mei 2023/Tempo-Mitra Tarigan
Indonesia Paling Banyak Terima Sertifikasi Guru dari Google di Asia Pasifik

Indonesia menempati posisi 1 di Asia Pasifik yang memiliki jumlah pelatihan dan sertifikasi guru level 1 dan level 2 terbanyak dari Google.


Nadiem Sebut Guru Belum Sertifikasi Bisa Dapat Tunjangan di RUU Sisdiknas

31 Agustus 2022

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim menyampaikan pemaparannya dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 18 Maret 2022. Rapat tersebut membahas persiapan pembukaan pembelajaran tatap muka sekolah di bulan Juli 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis
Nadiem Sebut Guru Belum Sertifikasi Bisa Dapat Tunjangan di RUU Sisdiknas

Di DPR, Nadiem menjelaskan berbagai poin di dalam RUU Sisdiknas, termasuk tunjangan profesi guru.


Persentase Guru Kompeten Jakarta Turun Drastis Hingga 1,02 Persen

25 Februari 2022

Seorang guru melakukan PJJ di SMP 263, Jakarta, Selasa 26 Januari 2022. Jumlah sekolah di DKI Jakarta yang ditutup sementara kembali bertambah. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan total ada 90 sekolah yang ditutup karena kasus COVID-19. Sekolah yang ditutup terdiri atas jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA, SMK, hingga Pelatihan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). TEMPO/Subekti.
Persentase Guru Kompeten Jakarta Turun Drastis Hingga 1,02 Persen

Dalam dokumen tersebut juga tertulis perlunya sertifikasi guru agar meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.


Bertemu Sri Mulyani, PGRI Curhat Soal Pembayaran Tunjangan Guru

10 Juli 2018

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wakil Gubernur DKI Jakarta meninjau progres revitalisasi Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, 7 Mei 2018. Pengerjaan revitalisasi Lapangan Banteng dibagi atas 2 zona. TEMPO/Muhammad Hidayat
Bertemu Sri Mulyani, PGRI Curhat Soal Pembayaran Tunjangan Guru

Ketua Umum PGRI curhat ihwal pembayaran tunjangan guru kepada Sri Mulyani.


Sri Mulyani Sindir Tunjangan Guru: Besar tapi Tak Berkualitas

10 Juli 2018

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat hadir dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 18 Mei 2018. TEMPO/Adam Prireza
Sri Mulyani Sindir Tunjangan Guru: Besar tapi Tak Berkualitas

Sri Mulyani mengatakan besarnya tunjangan guru tak mencerminkan kualitasnya.


Genjot Kualitas Guru SMK, Pemerintah Mulai Sertifikasi

23 Agustus 2017

Para guru mengikuti Ujian Kompetensi Guru di Sekolah SMUN 68, Jakarta, Senin (30/7). TEMPO/Tony Hartawan
Genjot Kualitas Guru SMK, Pemerintah Mulai Sertifikasi

Hamid mengatakan ada 56 skema keahlian yang mendapat sertfikasi.


Anggaran Profesi Guru Dipangkas, Ini Hitungan Kemendikbud

28 Agustus 2016

Sejumlah guru swasta berunjuk rasa di depan Istana, Jakarta, 25 November 2015. Mereka meminta kepada Jokowi agar menetapkan guru-guru sekolah swasta yang sudah bersertifikat pendidik atau lulus sertifikasi, sebagai honorer Kategori 3 atau K-3, yang menerima tunjangan profesi. Tempo/ Aditia Noviansyah
Anggaran Profesi Guru Dipangkas, Ini Hitungan Kemendikbud

Kemendikbud sendiri yang mengusulkan kepada Kemenkeu untuk mencoret alokasi dana tunjangan profesi guru yg bakal tak terserap.


Setahun Jokowi, Uji Kompetensi Guru Dinilai Hanya Proyek  

26 Oktober 2015

Mendikbud Mohammad Nuh saat melakukan inspeksi mendadak pelaksanaan uji kompetensi guru di SMP 19, Jakarta, (30/07). Mendikbud Mohammad Nuh mengatakan, pelaksanaan uji kompetensi guru dilakukan untuk pemetaan kompetensi dan sebagai dasar kegiatan pengembangankeprofesian berkelanjutan para guru. TEMPO/Dasril Roszandi
Setahun Jokowi, Uji Kompetensi Guru Dinilai Hanya Proyek  

Ujian kompetensi guru harus dipisahkan dengan faktor kesejahteraan guru.


Semua Guru di Indonesia Akan Ikut Ujian Lagi

7 September 2015

Uji kompetensi guru di Malang, Jawa Timur, (4/3). ANTARA/Ari Bowo Sucipto
Semua Guru di Indonesia Akan Ikut Ujian Lagi

Kompetensi guru di Indonesia pada 2019 harus meningkat dua kali lipat dari kondisi tahun ini.