Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Unjuk Rasa, Perangkat Desa Tutup Jalan Solo-Semarang-Yogyakarta

image-gnews
Persatuan Rakyat Desa Nusantara berrunjuk rasa di depan Gedung MPR/DPR, Senin (17/11). Mereka menuntut alokasi APBN sebesar 10 persen khusus untuk pembangunan masyarakat desa dan mengancam akan memboikot Pemilu 2009. TEMPO/Wahyu Setiawan
Persatuan Rakyat Desa Nusantara berrunjuk rasa di depan Gedung MPR/DPR, Senin (17/11). Mereka menuntut alokasi APBN sebesar 10 persen khusus untuk pembangunan masyarakat desa dan mengancam akan memboikot Pemilu 2009. TEMPO/Wahyu Setiawan
Iklan

TEMPO.CO, Sukoharjo - Sekitar seribuan perangkat desa se-eks Karesidenan Surakarta melakukan aksi demo di pertigaan Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis, 12 Januari 2012. Aksi tersebut membuat pertigaan yang menghubungkan antara Solo, Semarang, dan Yogyakarta itu ditutup selama dua jam.

Para perangkat desa tersebut berdatangan dari Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Klaten, dan Boyolali. Mereka berkumpul di pertigaan tersebut dengan mengendarai mobil dan ratusan sepeda motor. Dalam aksi tersebut, mereka berorasi secara bergantian di atas truk yang berhenti secara melintang di tengah jalan.

Koordinator Paguyuban Perangkat Desa (Parade) Nusantara se-Surakarta, Agus Tri Raharjo, menyebut mereka menuntut agar DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Desa. “Saat ini draf rancangan tersebut sudah berada di tangan DPR,” kata Agus. Mereka juga meminta agar DPR mampu memperjuangkan aspirasi perangkat desa dalam undang undang tersebut.

Salah satu poin yang dituntut oleh perangkat desa adalah pengalokasian 10 persen anggaran dalam APBN untuk kepentingan desa. “Kami nilai alokasi itu wajar, mengingat 70 persen masyarakat Indonesia hidup di pedesaan,” kata Agus. Pengalokasian itu diharapkan mampu mendukung program pembangunan di desa sehingga mampu bersaing dengan perkotaan.

Aksi para perangkat desa tersebut membuat polisi terpaksa menutup akses jalan di pertigaan Kartasura. Kendaraan dari arah Solo menuju Yogyakarta dan Semarang serta sebaliknya dialihkan melalui jalur alternatif. Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Brigjen Sabar Raharjo juga meninjau langsung aksi itu.

“Aksi para perangkat desa digelar di tiga tempat sekaligus,” kata Sabar. Selain di Kartasura, aksi yang sama juga digelar di Batang serta Kudus. Meski harus menutup lalu lintas, polisi masih memberi toleransi kepada peserta aksi yang melakukan orasi di tengah jalan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sabar yakin, aksi yang dilakukan oleh perangkat desa tersebut akan berjalan aman dan tertib. “Mereka itu kan pamong desa,” katanya. Meski demikian, polisi dari polres sekitar juga dikerahkan untuk mengamankan aksi tersebut. “Mereka bersiaga di beberapa titik terdekat,” kata Sabar.

Para perangkat desa tersebut melakukan aksi dengan menggunakan seragam harian kepala desa. Sebagian dari mereka datang mengendarai sepeda motor dengan menggeber mesin layaknya orang kampanye. Bahkan ada salah satu peserta yang mencoreti pakaiannya dengan cat semprot. Selepas tengah hari, mereka membubarkan diri dengan tertib.

AHMAD RAFIQ


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Usai Launching, Mas Dhito Coba Mobil Siaga

24 Maret 2022

Usai Launching, Mas Dhito Coba Mobil Siaga

Mobil siaga yang diberikan kepada seluruh desa di Kabupaten Kediri ini digunakan untuk meningkatkan pelayanan desa kepada masyarakat.


Kepala Desa Terlibat Tindak Pidana Korupsi, PPATK Sebut 4 Sebab

6 Desember 2021

Ilustrasi Narapidana kasus korupsi. TEMPO/Imam Sukamto
Kepala Desa Terlibat Tindak Pidana Korupsi, PPATK Sebut 4 Sebab

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebut kepala desa yang korupsi sedikit tak perlu dipenjara. PPATK sebut setidaknya 4 alasan kades lakukan korupsi.


Tertarik Menjadi Kepala Desa? Simak Syarat-syarat Berikut

25 Juni 2021

Bupati Bogor Ade Yasin saat melantik 222 kepala desa terpilih di Gedung Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu 18 Desember 2019. TEMPO/M.A MURTADHO
Tertarik Menjadi Kepala Desa? Simak Syarat-syarat Berikut

Seiring besarnya dana desa dan gaji kepala desa, serta ingin membangun desanya, banyak orang tertarik untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa.


Penyebab Menteri Keuangan Ingin Ajak Kades Ponggok ke Eropa Utara

24 Agustus 2017

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) berswafoto bersama istri Kepala Desa Ponggok (tengah) dan Plt Bupati Klaten (Sri Mulyani, kiri), sebelum acara diseminasi optimalisasi dana desa di gedung pertemuan Balai Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, pada Rabu sore, 23 Agustus 2017. (TEMPO/DINDA LEO LISTY)
Penyebab Menteri Keuangan Ingin Ajak Kades Ponggok ke Eropa Utara

Menkeu Sri Mulyani ingin mengajak Kepala Desa Ponggok, Junaedi Mulyono ke negara-negara di Eropa Utara untuk belajar membuat kebijakan jangka panjang.


Dana Desa Besar, 40 Desa Kabupaten Tangerang Batal Jadi Keluharan  

10 Juli 2017

Stadion Internasional Kabupaten Tangerang sedang dalam proses Pembangunan. Proyek yang menelan dana Rp 100 miliar ditarget kan beroperasi akhir 2018. Tempo/JONIANSYAH
Dana Desa Besar, 40 Desa Kabupaten Tangerang Batal Jadi Keluharan  

Pemerintah kabupaten juga kurang berminat karena alasan yang sama.


Ditolak Warga, 40 Desa Kabupaten Tangerang Batal Jadi Kelurahan

10 Juli 2017

Stadion Internasional Kabupaten Tangerang sedang dalam proses Pembangunan. Proyek yang menelan dana Rp 100 miliar ditarget kan beroperasi akhir 2018. Tempo/JONIANSYAH
Ditolak Warga, 40 Desa Kabupaten Tangerang Batal Jadi Kelurahan

Tujuan perubahan status itu agar layanan pemerintah kabupaten terhadap masyarakat lebih optimal. "Tapi kalau masyarakat tidak mau, ya tidak bisa."


Hampir Seribu Jabatan Perangkat Desa di Bojonegoro Kosong  

2 Juli 2017

Perangkat Desa Melung sedang mengoperasikan komputernya yang menggunakan sistem operasi BlankOn Banyumasan. TEMPO/Aris Andrianto
Hampir Seribu Jabatan Perangkat Desa di Bojonegoro Kosong  

Sebanyak 916 jabatan perangkat desa di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, kosong.


Jadi Percontohan Desa Sejahtera, Desa Kohod Ditata Ulang

16 April 2017

Suasana Desa Kohod, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang yang dijadikan contoh Kampung Sejahtera. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
Jadi Percontohan Desa Sejahtera, Desa Kohod Ditata Ulang

"Lahan yang semula didiamkan saja, kini sudah mulai menghasilkan uang tambahan," kata Rifan, penduduk Kohod.


Gelar Pameran Teknologi, Menteri Eko Bicara Kondisi Bangsa  

24 November 2016

Eko Putro Sandjojo. cpp.co.id
Gelar Pameran Teknologi, Menteri Eko Bicara Kondisi Bangsa  

Sekarang ada upaya untuk memecah belah bangsa Indonesia melalui isu perbedaan.


Desa Unggulan 2016, Swadaya Blang Krueng untuk Pendidikan

15 November 2016

SD-IT Hafizul Ilmi di Desa Blangkrueng, kecamatan Baitussalam, Aceh Besar, 25 Oktober lalu. TEMPO/ Bintari Rahmanita
Desa Unggulan 2016, Swadaya Blang Krueng untuk Pendidikan

Bermula dari sulitnya anak-anak mendapat kursi di sekolah
kampung lain, warga Desa Blang Krueng, Aceh, gotong-royong bangun sekolah.