Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Cegat Jet Papua Nugini, RI Tak Perlu Minta Maaf

image-gnews
Sejumlah pesawat NOMAD milik TNI AL melakukan atraksi diatas Lapangan Udara Angkatan Laut (Lanudal) Juanda, Surabaya, Jumat (17/6). Simulasi ini bagian dari peringatan Hari Penerbangan Angkatan Laut ke 55. Selain aksi penumpasan teroris, ada aktraksi sejumlah pesawat dan helikopter serta terjun payung. TEMPO/Fully Syafi
Sejumlah pesawat NOMAD milik TNI AL melakukan atraksi diatas Lapangan Udara Angkatan Laut (Lanudal) Juanda, Surabaya, Jumat (17/6). Simulasi ini bagian dari peringatan Hari Penerbangan Angkatan Laut ke 55. Selain aksi penumpasan teroris, ada aktraksi sejumlah pesawat dan helikopter serta terjun payung. TEMPO/Fully Syafi
Iklan

TEMPO.CO , Jakarta:- Indonesia tak perlu minta maaf karena telah mengintersepsi pesawat yang membawa Deputi Perdana Menteri Papua Nugini Belden Namah. Juru bicara Mabes TNI Angkatan Udara Marsekal Pertama Azman Yunus mengungkapkan intersepsi ini sudah memenuhi prosedur. “Tidak perlu kita meminta maaf karena ini memang sudah sesuai dengan prosedur,” kata Azman saat dihubungi Tempo, Sabtu 7 Januari 2012.

Azman menuturkan intersepsi itu dilakukan karena pesawat Papua Nugini tersebut diketahui belum memegang izin terbang di wilayah Indonesia. “Izin terbangnya sudah berakhir pada 1 September 2011,” kata dia.

Setelah mengetahui pesawat itu belum mengantongi izin, pihaknya melakukan kontak dengan pesawat itu. “Tapi tidak dijawab. Makanya kami membayanginya dengan menggunakan Sukhoi,” ujar Azman.

Azman mengatakan seharusnya Duta Besar Papua tidak main-main dengan izin pengurusan pesawat terbang. “Ini kan menyepelekan negara orang,” tuturnya.

Saat ditanya apakah pesawat Sukhoi yang membayangi itu hampir menabrak pesawat Papua Nugini, Azman menyangkal hal tersebut. “Enggaklah, mereka (petugas) lebih tahu,” katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Seperti diberitakan sebelumnya, TNI Angkatan Udara mengintersepsi pesawat yang membawa Deputi Perdana Menteri Papua Nugini. Tindakan itu diambil oleh Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) untuk melakukan identifikasi elektronik dengan radar dan identifikasi visual dengan cara intersepsi sesuai dengan prosedur standar. Hal itu dilakukan karena terdapat perbedaan data antara flight clearance yang dimiliki Kohanudnas dan hasil tangkapan radar bandara ataupun radar Kohanudnas.

ABC Radio Australia mengabarkan dalam intersepsi tersebut dua pesawat militer Indonesia hampir bertabrakan dengan pesawat jet yang ditumpangi wakil PM Papua Nugini. Perdana Menteri Papua Nugini yang didukung parlemen, Peter O'Neill, mengancam akan mengusir duta besar Indonesia. O'Neill mengaku marah atas insiden yang hampir mencelakakan wakil PM Papua Nugini itu.

NUR ALFIYAH

Berita Terkait
Pesawat Papua Nugini Tak Berizin Terbang
Jika Papua Nugini Tak Terima, Pemerintah Diminta Putuskan Hubungan Diplomatik
Cegat Pesawat Papua Nugini, Indonesia Tak Perlu Minta Maaf
Sikap Berang Papua Nugini Dipertanyakan
Pencegatan Pesawat Pernah Terjadi di Makassar dan Bawean

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Finlandia Uji Coba Paspor Digital ke Inggris, Pertama Kali di Dunia

5 September 2023

Ilustrasi paspor. shutterstock.com
Finlandia Uji Coba Paspor Digital ke Inggris, Pertama Kali di Dunia

Uji coba paspor digital diberlakukan ke beberapa kota di Inggris, yakni London, Edinburgh, atau Manchester. Diusulkan untuk negara-negara Uni Eropa.


Refleksi BNPP di 2022: Pemerataan Pembangunan Perbatasan Negara

28 Desember 2022

Refleksi BNPP di 2022: Pemerataan Pembangunan Perbatasan Negara

Pembangunan telah dijalankan di berbagai sektor mulai dari pendidikan, kesehatan, kelistrikan, hingga kualitas lingkungan.


BNPP Gelar Rakordal Konsolidasi Pengelolaan Perbatasan Negara

5 Agustus 2022

BNPP Gelar Rakordal Konsolidasi Pengelolaan Perbatasan Negara

Presiden mengamanatkan untuk mengambil langkah-langkah kongkret dalam pengelolaan perbatasan negara.


Mahfud Md Minta Pemerintah Daerah Waspadai Kriminalitas di Kawasan Perbatasan

12 September 2021

Menko Polhukam Mahfud MD memberikan keterangan pers usai melakukan kunjungan kerja pada Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin, 15 Maret 2021.  TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Mahfud Md Minta Pemerintah Daerah Waspadai Kriminalitas di Kawasan Perbatasan

Mahfud Md meminta pemerintah daerah untuk mewaspadai tindakan kriminal di pos lintas batas negara (PLBN).


BPKN Ungkap Pintu Masuk Produk Impor Terbuka Lebar di Daerah Ini

9 Juni 2021

Diskusi Publik Perlindungan Konsumen dengan tema
BPKN Ungkap Pintu Masuk Produk Impor Terbuka Lebar di Daerah Ini

BPKN menyatakan pintu masuk produk luar negeri (impor) ke Provinsi Kepri sangat terbuka lebar


Petani Belgia Tidak Sengaja Pindahkan Patok Perbatasan Negara dengan Prancis

6 Mei 2021

Patok perbatasan kuno di Belgia-Prancis.[CBS News]
Petani Belgia Tidak Sengaja Pindahkan Patok Perbatasan Negara dengan Prancis

Seorang petani Belgia memindahkan batu patok perbatasan berusia 200 tahun sejauh 2 meter ke wilayah Prancis dan memperluas luas wilayah Belgia.


Cegah Penyebaran Covid-19, NTT Tutup Pos Perbatasan Negara

21 April 2020

Ilustrasi virus corona atau Covid-19. REUTERS
Cegah Penyebaran Covid-19, NTT Tutup Pos Perbatasan Negara

Menangkal Covid-19, NTT tutup perbatasan negara untuk perlintasan orang, tapi tidak untuk lalu lintas angkutan logistik.


Mahfud Md Jelaskan Dana Rp 24,3 Triliun untuk Daerah Perbatasan

11 Maret 2020

Kehidupan masyarakat di Dusun Gun Tembawang, Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat. Daerah ini merupakan perbatasan RI-Malaysia. TEMPO/Dewi Nurita
Mahfud Md Jelaskan Dana Rp 24,3 Triliun untuk Daerah Perbatasan

Dibandingkan dengan Papua, menurut Mahfud Md pembangunan daerah perbatasan harus teritegrasi antarkementerian/lembaga.


RI - Malaysia Bakal Tandatangani MoU Dua Titik Perbatasan

16 November 2019

Prajurit Yonif 644/Walet Sakti anggota Satgas Pengamanan Perbatasan berjalan di sekitar patok negara saat melakukan patroli di wilayah hutan perbatasan Indonesia-Malaysia, Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat, 8 Desember 2015. Tugas menjaga kedaulatan negara di wilayah Sanggau kini tengah diemban oleh 169 prajurit TNI dari Batalyon Infanteri 644/Walet Sakti. ANTARA/Ismar Patrizki
RI - Malaysia Bakal Tandatangani MoU Dua Titik Perbatasan

Direktur Topografi TNI AD Brigjen Asep Edi Rosidin mengatakan, persoalan perbatasan negara harus cepat diselesaikan.


Pilar Inggris - Belanda akan Dihancurkan di Pulau Sebatik

16 November 2019

Prajurit TNI-AD yang tergabung dalam Satgas Pengamanan Perbatasan dari Yonif 644/Walet Sakti melakukan patroli di hutan perbatasan Indonesia-Malaysia di Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat, 8 Desember 2015. Satgas Pamtas di wilayah tersebut bertugas untuk untuk memperkuat pengamanan wilayah NKRI yang berbatasan langsung dengan Serawak, Malaysia. ANTARA/Ismar Patrizki
Pilar Inggris - Belanda akan Dihancurkan di Pulau Sebatik

Pilar yang dibangun Inggris dan Belanda sebagai tanda perbatasan kekuasaan wilayah jajahan.