Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Warga Lampung Tuntut Saurip Kadi Minta Maaf  

image-gnews
Mantan Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat, Mayor Jenderal Purnawirawan Saurip Kadi, mendampingi perwakilan warga Mesuji di Ruang Pengaduan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kamis (15/12). Sekitar 30 orang diduga tewas terbunuh akibat sengketa lahan antara warga danpihak perkebunan di Kabupaten Mesuji, Lampung. TEMPO/Seto Wardhana
Mantan Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat, Mayor Jenderal Purnawirawan Saurip Kadi, mendampingi perwakilan warga Mesuji di Ruang Pengaduan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kamis (15/12). Sekitar 30 orang diduga tewas terbunuh akibat sengketa lahan antara warga danpihak perkebunan di Kabupaten Mesuji, Lampung. TEMPO/Seto Wardhana
Iklan

TEMPO.CO, Bandar Lampung - Sejumlah tokoh masyarakat yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Lampung (Fokmal) menuntut Mayor Jenderal Purnawirawan Saurip Kadi meminta maaf kepada warga Lampung. Saurip dinilai telah menyebarkan berita bohong terkait isu pembantaian 30 petani di Mesuji, Lampung.

“Permintaan maaf itu harus disiarkan melalui media massa, dan jika tidak dilaksanakan, kami akan menggugat di pengadilan,” kata Ketua Forum Masyarakat Lampung Sutan Syahrir Oelangan, Senin malam, 26 Desember 2011.

Dalam pertemuan yang dihadiri sekitar seratus tokoh yang mewakili perhimpunan, paguyuban, dan persatuan suku dan etnis yang ada di Lampung itu menyepakati 15 kesepakatan. Kesepakatan itu lebih banyak menyoroti sepak terjang Saurip Kadi di sengketa lahan di Mesuji, Lampung. “Secara agama, kami sudah memaafkan, tapi secara hukum belum. Langkah Saurip dan kelompoknya telah meresahkan warga Lampung,” katanya.

Para tokoh adat yang datang di antaranya berasal dari Lampung, Batak, Minang, Panginyongan, Bali, Madura, Bugis, Ambon, dan Manado. Menurut mereka, laporan Saurip dan sebagian warga yang mengatasnamakan warga Mesuji dengan membawa video yang masih diragukan kebenarannya berdampak pada iklim investasi dan wisata di Lampung. “Investor saat ini resah. Sejumlah investor perkebunan yang hendak masuk ke Lampung jadi batal karena daerah kami dianggap tidak ramah,” ujarnya.

Selain menuntut Saurip minta maaf, Fokmal juga meminta Majelis Penyimbang Adat Lampung dilibatkan dalam Tim Gabungan Pencari Fakta yang dibentuk oleh Presiden. Majelis Penyimbang Adat Lampung yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah dinilai lebih memahami sengketa lahan yang ada di Mesuji. “Itu sengketa tanah ulayat. Tanah ulayat itu haknya orang pribumi. Sementara yang menempati lahan yang disengketakan itu adalah bukan penduduk pribumi, tetapi mereka yang sengaja datang untuk merambah,” ujarnya.

Sementara itu, sejak sekelompok orang yang mengaku dari Mesuji melapor ke Komisi III DPR di Jakarta pada 14 Desember 2011 lalu, ribuan warga mulai berdatangan dari berbagai daerah untuk menduduki lahan Register 45. Mereka datang secara bergelombang dengan menggunakan kendaraan pribadi roda empat dan roda dua. Dari nomor kendaraan yang mereka tumpangi, mereka berasal dari Kota Metro, Lampung Timur, dan Lampung Tengah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Para pendatang itu mempunyai ciri serupa, yaitu membawa tenda berwarna biru, perabotan, dan bekal seadanya. Mereka kemudian mendirikan tenda-tenda darurat di Talang Air Mati, Talang Gunung, Talang Batu, dan Blok 7 dan 8, yang masuk kawasan PT Silva Inhutani. Mereka juga memasang generator dan parabola untuk menyaksikan siaran televisi yang gencar mewartakan konflik Mesuji.

“Mereka seperti ada yang mengorganisasi untuk datang dan mengkapling-kapling tanah di kawasan itu. Kelompok massa yang datang didominasi suku Bali dan Jawa,” kata Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mesuji Umar.

Umar mengatakan pihaknya juga sudah mendapat data adanya jual-beli tanah di kawasan itu oleh sekelompok orang tertentu. Dia memprediksi jumlah warga yang datang akan semakin bertambah karena ada indikasi mobilisasi dari daerah lain. “Jika terus begini akan menimbulkan persoalan baru di Mesuji. Harus ada langkah tepat dan cepat,” kata Pejabat Bupati Mesuji Albar Hasan Tanjung.

NURROHMAN ARRAZIE


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Polri Gunakan Pendekatan Lunak Tangani Bentrok Berdarah di Mesuji

24 Juli 2019

Petugas kepolisian bersama warga mengangkat korban tewas akibat bentrok di Register 45 Kabupaten Mesuji, Lampung, 17 Juli 2019. Bentrokan dipicu mengenai lahan garapan di wilayah hutan register 45 Mesuji. Istimewa
Polri Gunakan Pendekatan Lunak Tangani Bentrok Berdarah di Mesuji

Pendekatan lunak dipilih Polri karena konflik di Mesuji memiliki catatan sejarah konflik yang berbeda.


Personel Polisi dan TNI Masih Berjaga di Register 45 Mesuji

23 Juli 2019

Petugas kepolisian berada dekat korban tewas akibat bentrok di Register 45 Kabupaten Mesuji, Lampung, 17 Juli 2019. Selain korban tewas, ada sekitar 10 korban luka bacok akibat senjata tajam dalam bentrokan. Istimewa
Personel Polisi dan TNI Masih Berjaga di Register 45 Mesuji

Personel gabungan dari polisi dan TNI masih berjaga di Register 45 Mesuji.


Polisi Pastikan Penyelidikan Kasus Mesuji Terus Berlangsung

22 Juli 2019

Petugas kepolisian bersama warga memindahkan korban tewas di Register 45 Kabupaten Mesuji, Lampung, 17 Juli 2019. Sebanyak empat orang dikabarkan tewas akibat bentrok dua kelompok yang diduga memperebutkan lahan garapan. Istimewa
Polisi Pastikan Penyelidikan Kasus Mesuji Terus Berlangsung

Polda Lampung dan Sumatera Selatan memastikan penyelidikan kasus bentrok antarwarga di register 45 Mesuji sampai saat ini masih terus berlangsung.


Bantahan Eks Anggota DPR Soal Bentrok Mesuji  

2 Juli 2012

Warga Brebes menuntut pembebasan tanah di areal tambak seluas 63 hektar milik 93 warga. ANTARA/Oky Lukmansyah
Bantahan Eks Anggota DPR Soal Bentrok Mesuji  

"Berjam jam kami di lokasi dan Pak SK (Saurip Kadi) pidato tanpa ada gangguan," ujar bekas anggota DPR M. Hatta Taliwang.


Pembakar Kantor Bupati Mesuji Diminta Menyerah  

5 Mei 2012

Tiga warga berada di depan kantor Bupati Mesuji yang dibakar  ratusan massa di Mesuji, sekitar 275 km sebelah timur Bandarlampung, Kamis (3/5). ANTARA/Hendra
Pembakar Kantor Bupati Mesuji Diminta Menyerah  

"Ada unsur Polri, Brimob, Satpol PP, dan TNI."


Kerugian Amuk Mesuji Ditaksir Rp 2 Miliar

4 Mei 2012

Pos penjagaan  PT. Barat Selatan Makmur investindo (BSMI)  yang dibakar warga usai  bentrok dengan warga di Kantor BSMI Desa Sri Tanjung  Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji, Lampung. TEMPO/Amston Probel
Kerugian Amuk Mesuji Ditaksir Rp 2 Miliar

Ada indikasi mobilisasi massa yang mendompleng isu politik lokal dalam insiden Mesuji.


Kantor Mesuji Lampung Dibakar, Bupati Sah Dipecat

4 Mei 2012

REUTERS/Herwig Prammer
Kantor Mesuji Lampung Dibakar, Bupati Sah Dipecat

Masalah pemilihan kepala daerah tak bisa menjadi alasan tindak kekerasan dan perusakan kantor Bupati Mesuji, Lampung.


Menteri Kecam Pembakaran Kantor Mesuji, Lampung

4 Mei 2012

Reruntuhan mess karyawan PT. Barat Selatan Makmur investindo (BSMI)  yang dibakar warga usai  bentrok dengan warga di Kantor BSMI Desa Sri Tanjung  Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji, Lampung. TEMPO/Amston Probel
Menteri Kecam Pembakaran Kantor Mesuji, Lampung

Menteri Djoko Suyanto mengatakan gedung bupati Mesuji Lampung itu kan dari uang rakyat juga.


Pemicu Massa Bakar Kantor Bupati Mesuji Lampung

4 Mei 2012

Puing-puing Pabrik di area perkebunan PT. Barat Selatan Makmur investindo (BSMI) yang tidak lagi berjalan usai bentrok dengan warga di Kantor BSMI Desa Sri Tanjung  Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji, Lampung. TEMPO/Amston Probel
Pemicu Massa Bakar Kantor Bupati Mesuji Lampung

Akar masalah pembakaran kantor Bupati Mesuji Lampung ternyata sudah berlangsung lama.


Bupati Ajukan Penangguhan Penahanan Wan Mauli  

14 Maret 2012

Bupati Ajukan Penangguhan Penahanan Wan Mauli  

Bupati Tulang Bawang Abdurrahman Sarbini mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan terhadap Ketua Lembaga Adat Megou Pak Tulang Bawang.