Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PPATK Temukan 64 Transaksi Mencurigakan Pejabat Kaltim

image-gnews
TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO Interaktif, Balikpapan - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan 64 transaksi mencurigakan di kalangan pejabat Kalimantan Timur. Transaksi mencurigakan tersebut mayoritas terjadi di lingkungan pegawai negeri sipil (PNS) Kalimantan Timur. Sejak 2004 hingga 2011, total transaksi mencurigakan yang ditemukan di Kalimantan Timur mencapai 683 transaksi.

Dalam analisisnya, PPATK juga menemukan 25 transaksi mencurigakan dilakukan pejabat negara di Kalimantan Timur setingkat gubernur, bupati, wali kota beserta para wakilnya.  PPATK juga menemukan transaksi mencurigakan yang dilingkungan pejabat Negara, PNS, pengusaha, swasta, pengajar, TNI/Polri, legeslatif hingga ibu rumah tangga. Nilainya mencapai puluhan hingga ratusan miliar setiap tahunnya.

PPATK sudah meneruskan sebagian temuannya tersebut pada penyidik Kepolisian Daerah Kalimantan Timur. PPATK melaporkan 16 transaksi mencurigakan agar dilakukan penyelidikan pada penyidik kepolisian.Terdapat tiga indikasi mencurigakan seperti pola di luar kewajaran, upaya menghindari laporan hingga permintaan analisis transaksi tersangka korupsi.

Namun secara kompak tuduhan itu dibantah para pejabat dengan alasan tidak tahu. “Kami tidak mau gegabah, kalau ada laporan resmi tertulis baru kita akan tindaklanjuti,” kata Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Farid Wajdy, Kamis, 20 Oktober 2011. Farid mengaku seluruh pemerintahan daerah setempat sudah berkomitmen dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Akan ada tindakan tegas hingga penyerahan kasusnya pada aparat penegak hukum di Kalimantan Timur.

Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendy juga yakin transaksi mencurigakan temuan PPATK tidak terjadi di wilayahnya. Dia merasa tidak pernah menerima laporan sehubungan analisis PPATK sehubungan transaksi di Pemerintah Balikpapan. “Kami belum tahu punya siapa, tapi saya kira tak ada dari Balikpapan,” katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sekeretaris Kota Balikpapan, Sayid M Fadli, menambahkan mekanisme pencairan dana alokasi umum sudah sesuai prosedur berlaku. Pemerintah daerah juga memiliki rekening khusus yang peruntukan keuangan pembangunan.

Setali tiga uang, Kepolisian Daerah Kalimantan Timur juga mengaku belum menerima temuan transaksi mencurigakan sudah dilansir PPATK.
“Belum ada laporan dari penyidik saya,” kata Kepala Polda Kalimantan Timur, Inspektur Jenderal Bambang Widaryatmo. Bambang mengatakan sudah menjadi kewajibannya menindak lanjuti semua temuan dugaan pidana dari seluruh pihak. Termasuk hasil temuan PPATK, pihaknya akan segera melakukan tindakan.

Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Timur, Komisaris Besar Wisnu Sutirta menambahkan, polisi sudah menindak lanjuti sejumlah temuan PPATK. Salah satunya kasus korupsi terjadi di Kabupaten Berau yang sudah masuk tahap penyidikan. “PPATK melaporkan kasusnya ke Mabes Polri yang kemudian diteruskan pada penyidik di Kaltim,” tegasnya.

SG WIBISONO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Hari ini 129 Tahun Silam, Hari Ketika Pelat Nomor Mulai Diperkenalkan

14 Agustus 2022

Korlantas Polri akan berlakukan TNKB atau pelat nomor kendaraan berwarna putih mulai pertengahan 2022.
Hari ini 129 Tahun Silam, Hari Ketika Pelat Nomor Mulai Diperkenalkan

Melansir On the Road Trends, aturan pemasangan pelat nomor ini kemudian diikuti oleh beberapa negara, seperti Jerman pada 1896 dan Belanda pada 1898.


Alasan di Balik Penggantian Warna Pelat Nomor Kendaraan

5 Juni 2022

Ilustrasi plat kendaraan bermotor warna putih. Autodeal.com.ph
Alasan di Balik Penggantian Warna Pelat Nomor Kendaraan

Pelat nomor kendaraan berwarna putih diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021..


Buntut Tilang Elektronik, Begini Polisi Bedakan Pelat Nomor Palsu

28 Juli 2019

Petugas Ditlantas Polda Metro Jaya menjelaskan sistem tilang elektronik kepada warga saat Grand Launching Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Ahad, 25 November 2018. Direktorat lalu lintas Polda Metro Jaya resmi meluncurkan sistem tilang elektronik (E-TLE ) hari ini. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Buntut Tilang Elektronik, Begini Polisi Bedakan Pelat Nomor Palsu

Terkait kasus tilang elektronik yang berbuntut panjang, Ditlantas Polda Metro, Komisaris Muhammad Nasir, menyebut plat nomor palsu bisa dibedakan.


Samsat Sampang Juga Kehabisan Pelat Nomor  

28 November 2013

Stiker pembatasan kendaraan untuk pelat nomor ganjil (warna hijau, bawah) dan untuk pelat nomor genap (warna merah, atas) yang dikeluarkan  Dinas Perhubungan DKI Jakarta dengan tanda hologram di Jakarta, Rabu (6/3). Nantinya stiker ini harus terpasang pada setiap mobil milik warga Ibu Kota. TEMPO/Tony Hartawan
Samsat Sampang Juga Kehabisan Pelat Nomor  

"Sudah dua minggu pelat nomor kosong."


Polisi Periksa 15 Saksi Korupsi Pelat Nomor

4 Februari 2013

Dok. Tempo
Polisi Periksa 15 Saksi Korupsi Pelat Nomor

Polisi sedang mendalami fakta dan dokumen.


Djoko Bantah Terlibat Kasus Korupsi Pelat Nomor  

3 Desember 2012

Mantan Kepala Korps Lalu Lintas Mabes POLRI, Inspektur Jendral Djoko Susilo berjalan didampingi sejumlah petugas Kepolisian untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta Selatan, (03/12). TEMPO/Dhemas Reviyanto
Djoko Bantah Terlibat Kasus Korupsi Pelat Nomor  

Kasus yang ditelisik KPK ini merupakan proyek berbiaya Rp 700 miliar selama tahun anggaran 2009-2011.



Hendak Dibui, Mantan Anggota DPRD Pacitan Mangkir  

30 November 2012

TEMPO/Machfoed Gembong
Hendak Dibui, Mantan Anggota DPRD Pacitan Mangkir  

Mereka harus menjalani eksekusi, yakni dijebloskan ke lembaga pemasyarakatan untuk menjalani masa hukumannya.


MA Tolak Peninjauan Kembali Agusrin

28 November 2012

Agusrin M. Najamuddin Gubernur Bengkulu nonaktif. yustisi.com
MA Tolak Peninjauan Kembali Agusrin

DPRD menyambut baik putusan soal Agusrin dan berharap agar segera ada gubernur definitif di Bengkulu.


Hambalang, KPK Geledah Rumah Petinggi Adhi Karya  

28 November 2012

Petinggi Adhi Karya, Enny Susanti usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jakarta, (01/06). Dia sebagai saksi dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi pembangunan kompleks olahraga Hambalang, Sentul, Jawa Barat. TEMPO/Seto Wardhana.
Hambalang, KPK Geledah Rumah Petinggi Adhi Karya  

Penggeledahan dilakukan di rumah Henny Susanti, rumah M. Arif. Taufiqurahman, dan rumah Anis A.


Kejaksaan Bojonegoro Buru Bambang Santoso

28 November 2012

TEMPO/Machfoed Gembong
Kejaksaan Bojonegoro Buru Bambang Santoso

Tersangka dianggap menyulitkan proses penyidikan dalam perkara kasus dugaan korupsi dana sosialisasi Blok Cepu sebesar Rp 3,8 miliar.