TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, mengatakan Dewan Pers dan organisasi wartawan akan mengawasi peran media dalam permainan politik. Pernyataan Bagir ini menanggapi semakin banyaknya bos media massa yang tampil dalam partai politik menjelang Pemilu 2014.
Bagir mengatakan pers merupakan instrumen publik dan tidak boleh menjadi alat untuk kepentingan golongan tertentu. Setiap orang, kata Bagir, bisa saja masuk partai politik, termasuk kalangan pers. Namun, tambahnya, kapasitasnya sebagai individu, bukan orang pers atau media yang menjadi miliknya.
Menurut dia, independensi pers harus dijaga, jangan sampai kehilangan nilainya. Pers, ujar Bagir, harus bisa memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Pers harus bisa menyeimbangkan kepentingan politik dan publik. "Jadi, harus jelas, kapan menjadi politikus dan orang atau pemilik pers," katanya.
GlobalTVWacana "perang" berita muncul setelah bos kelompok Media Nusantara Citra (MNC Grup), Hary Tanoesoedibjo bergabung dengan partai Nasional Demokrat. Grup ini memiliki stasiun televisi RCTI,. MNCTV (dulu TPI) serta media cetak dan Internet (www.okezone.com). Partai Nasional Demokrat dibidani Surya Paloh, pemilik Media Grup dengan Metro TV. Kelompok ini akan berhadapan dengan Aburizal Bakrie, pemilik TVOne.
Versus Perang berita sangat terlihat ketika pemilihan Ketua Umum Partai Golkar dua tahun lalu. Persaingan Surya Paloh dengan Aburizal di kongres partai dipersengit dengan pemberitaan di televisi, Metro TV dan TVOne. "Pers tak bisa bekerja untuk kepentingan tertentu," ujar Bagir.
ILHAM