TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie menyatakan gagasan membentuk rumah aspirasi saat ini baru dalam tahap sosialisasi. Rumah aspirasi belum masuk perencanaan program DPR tahun depan, termasuk soal penganggarannya.
"Saya mau sosialisasi dulu, kalau masyarakat sudah terima, baru masuk. Ini saya bicara dulu di media," ujar Marzuki di Gedung MPR/DPR, Rabu 5 Oktober 2011.
Jika disepakati seluruh masyarakat, program rumah aspirasi akan diusulkan melalui Badan Urusan Rumah Tangga DPR. "Ini kan program BURT. Jadi rencana strategis ini dilaksanakan lewat BURT, BURT mengawal."
Sosialisasi tak hanya terhadap masyarakat. Marzuki juga akan melakukan sosialisasi ke seluruh anggota Dewan. "Anggota DPR harus tahu dulu programnya supaya tidak menimbulkan kesalahan pemahaman," kata politikus Partai Demokrat ini.
Marzuki optimistis program rumah aspirasi akan bisa diterima seluruh masyarakat dan anggota DPR. Ia memastikan program ini kelak tetap berjalan kendati mendapat tentangan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari pengamat hingga lembaga swadaya masyarakat. "Saya pastikan akan berjalan, tapi saya akan ngomong dulu ke mana-mana. Untungnya gimana, kenapa rumah aspirasi ini perlu atau tidak perlu. Saya jelaskan, ini untuk perjuangan daerah, clear," ujarnya.
Dia mengatakan latar belakang program rumah aspirasi adalah untuk menyerap aspirasi seluruh komponen masyarakat yang ada di tingkat daerah pemilihan. Konsepnya berbeda dengan reses ketika setiap anggota Dewan mendatangi setiap kabupaten di daerah pemilihan mereka.
Ia meyakini berjalannya program rumah aspirasi dapat mencegah dan "membersihkan" DPR dari serbuan "calo-calo" aspirasi dari berbagai daerah yang selama ini tampak sering mendatangi Senayan. "Kalau (rumah aspirasi) ini sudah ada, DPR saya buat steril, tidak ada calo yang nongkrong-nongkrong. Jadi calo sudah tidak bisa main-main lagi ke sini," ujar dia.
Dikatakannya, rumah aspirasi akan dikelola layaknya kantor yang memiliki pegawai kesekretariatan. Soal pembiayaan, Marzuki berharap rumah aspirasi bisa dibiayai sepenuhnya dari anggaran negara. "Sebaiknya dibayar oleh negara supaya tidak ada perbedaan, loyal karena tergantung yang bayar," katanya.
Lalu, menurut Marzuki, berapa kira-kira biaya ideal untuk mewujudkan program rumah aspirasi yang ada di setiap daerah pemilihan tersebut? "Ya semurah-murahnyalah," ujar dia sembari tersenyum.
MAHARDIKA SATRIA HADI