Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Putra Amien Rais Batal Jadi Wali Kota Yogya  

image-gnews
Putra Amien Rais, Hanafi Rais di sela-sela kongres Partai Amanat Nasional III, di Batam, Kepulauan Riau, Jum'at (8/1). Hanafi siap menjadi sekjen jika kandidat Dradjad Wibowo terpilih menjadi ketua umum PAN periode 2010-2014. TEMPO/Imam Sukamto
Putra Amien Rais, Hanafi Rais di sela-sela kongres Partai Amanat Nasional III, di Batam, Kepulauan Riau, Jum'at (8/1). Hanafi siap menjadi sekjen jika kandidat Dradjad Wibowo terpilih menjadi ketua umum PAN periode 2010-2014. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO Interaktif, Yogyakarta - Hanafi Rais, putra mantan Ketua MPR Amien Rais, dan pasangannya, Tri Harjun, gagal meraih kursi Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pemilu Kota Yogyakarta yang digelar dua hari lalu. Hanafi harus menyerah dengan kemenangan jago koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan-Golkar, Haryadi Suyuti dan Imam Priyono.

Haryadi-Imam berhasil menang tipis dari pasangan Hanafi-Tri Harjun yang diusung koalisi Partai Amanat Nasional dengan perolehan 97.047 suara (48,347 persen) berbanding 84.122 suara (41,908 persen) atau terpaut sekitar 6 persen.

Sementara itu, pasangan dari koalisi Partai Keadilan Sejahtera yang mengusung calon Zuhrif Hudaya dan Aulia Reza Bastian menempati posisi terakhir dengan raihan 19.557 suara (9,743 persen). Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta melakukan rekapitulasi Pemilukada Kota Yogyakarta di Balai Kota mulai sekitar pukul 13.00 dan berakhir pada sekitar pukul 17.30.

Jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 322.722 orang, sedangkan yang tidak datang menggunakan hak pilih sebanyak 114.740 suara. "Partisipan pemilukada kali ini hanya 64,5 persen," kata Nasrullah, Ketua KPU Kota Yogyakarta, setelah rekapitulasi. Dari jumlah tersebut, yang tidak sah ada 35,5 persen.

Menurut GBPH Prabukusumo, yang mendukung pasangan Haryadi-Imam, kemenangan tipis Haryadi melegakan. "Meski menang tipis, itu bukan berarti banyak yang tidak pro-penetapan. Tapi saya lihat mungkin karena faktor lain, seperti hasutan-hasutan dan money politics, seperti yang kemarin ditemukan oleh Panwas," kata Prabu.

Dia menilai kemenangan Haryadi atas Hanafi Rais sebagai bentuk masih tingginya kepercayaan masyarakat Yogyakarta untuk tetap mendukung penetapan Sultan sebagai gubernur.

Prabu sendiri mengaku beberapa hari sebelum pemungutan suara ikut berpatroli bersama GBPH Indrokusumo untuk memantau sejumlah titik. "Saya terus terang sangat gelisah," ujarnya. Kegelisahan itu, kata dia, lebih karena adanya isu-isu soal peredaran money politics yang sangat besar. Sejumlah kerabat Keraton mendukung Haryadi karena hanya Haryadi-lah yang mereka nilai sepenuhnya mendukung penetapan Sultan sebagai gubernur.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebaliknya kubu Hanafi-Tri, yang dinilai oleh Prabukusumo tidak mendukung penetapan Sultan, menuding ada intimidasi kepada warga agar tidak memilih Hanafi-Tri. "Kader kami di sejumlah titik melaporkan adanya intimidasi untuk tidak memilih pasangan kami," kata anggota tim sukses Hanafi Rais, Ibnu Titianto.

Tapi dia tak menyebut lokasi intimidasi itu. Menurut Ibnu, saat ini timnya tidak akan melakukan langkah apa pun untuk memprotes hasil itu. "Kami hanya berharap pada pilkada ke depan, masyarakat Yogya kian mandiri dan tidak takut akan adanya intimidasi-intimidasi atas hak pilihnya," kata dia. Ibnu mengatakan kubu Hanafi menerima hasil rekapitulasi itu.

Kubu Zuhrif juga menerima hasil rekapitulasi. "Tapi kami masih proses pelanggaran yang terjadi kemarin, khususnya soal penganiayaan yang terjadi di DPW PAN (tim pendukung Hanafi)," kata Nasrul Choiri dari tim sukses Zuhrif.

Ketua KPU Nasrullah memastikan tidak akan ada pilkada ulang karena dua pasangan calon sudah di atas 30 persen perolehan suara. "Kalau mau protes, waktunya tiga hari setelah penetapan dalam rapat pleno ini," kata dia.

Sementara itu, hampir separuh jumlah pemilih di Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta pada pilkada ini tidak menggunakan hak suaranya. Tercatat sebanyak 41,6 persen dari jumlah DPT tidak datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk melakukan pencoblosan. Menurut Ratri, kelurahan tertinggi dengan angka golputnya berada di wilayah Kelurahan Kotabaru. Hampir separuh dari jumlah DPT tidak hadir ke TPS.

PRIBADI WICAKSONO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Fadli Zon: Calon Kepala Daerah dari TNI/Polri Belum Tentu Tegas

6 Januari 2018

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menghadiri diskusi bertajuk Panglima di Era Politik di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, 9 Desember 2017. Dewi Nurita/Tempo
Fadli Zon: Calon Kepala Daerah dari TNI/Polri Belum Tentu Tegas

Soal perwira TNI/Polri yang terjun ke dunia politik lewat Pilkada menurut Fadli Zon tak menentukan ia akan tegas dalam memimpin.


Jenderal Ikut Pilkada, Ahli Pertahanan: Aturannya Berantakan

6 Januari 2018

Bakal calon Gubernur Sumatera Utara yang juga Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi (tengah) menerima ucapan selamat dari kader PKS seusai menerima dokumen sebelum pembacaan ikrar pemenangan dan pakta integritas calon kepala daerah dari PKS di Jakarta, 4 Januari 2018. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Jenderal Ikut Pilkada, Ahli Pertahanan: Aturannya Berantakan

Jika merujuk pada UU Pilkada, anggota TNI, personel Polri, dan pejabat negara lain tidak perlu mundur dari jabatannya saat akan mencalonkan diri.


Pengamat: Jenderal Ikut Pilkada karena Kaderisasi Partai Gagal

6 Januari 2018

Bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi (kiri) dan Musa Rajeckshah (kanan) saat menghadiri acara Konsolidasi pasangan Calon Kepala Daerah PKS di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, 4 Januari 2018. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Pengamat: Jenderal Ikut Pilkada karena Kaderisasi Partai Gagal

Keputusan mengusung calon bukan kader partai dalam pilkada akan menimbulkan konsekuensi. Di antaranya sulit dikontrol dan diawasi partai.


Golkar Resmi Usung Bima Arya dan Direktur KPK di Pilkada Bogor 2018

6 Januari 2018

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyerahkan surat keputusan dukungan kepada pasangan bakal calon Wali Kota Bogor Bima Arya dan Dedie A. Rachim di DPP Partai Golkar, Jakarta, 5 Januari 2018. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Golkar Resmi Usung Bima Arya dan Direktur KPK di Pilkada Bogor 2018

Wali Kota Bogor Bima Arya mengaku memilih Dedie dengan menilai sisi personal wakil yang digandengnya dalam pilkada Kota Bogor.


Empat Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur NTB Siap Bertarung

5 Januari 2018

Ketua KPU kota Mataram, M. Ainul Asikin (tengah), memberikan keterangan kepada wartawan terkait Pilkada Kota Mataram di kantor KPU Kota Mataram, NTB, 24 Agustus 2015. ANTARA/Ahmad Subaidi
Empat Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur NTB Siap Bertarung

Satu wajah baru dan tiga pejabat lama akan bertarung memperebutkan kursi Gubernur NTB pada Pilkada serentak Juni 2018 mendatang.


Pilkada, BI Kaltim Prediksi Peredaran Uang Palsu Meningkat

4 Januari 2018

Ilustrasi uang palsu. TEMPO/Lazyra Amadea Hidayat
Pilkada, BI Kaltim Prediksi Peredaran Uang Palsu Meningkat

BI Kaltim memprediksi peredaran uang palsu meningkat bersamaan dengan Pikada.


Gerindra Punya Syarat Sebelum Calonkan Moreno di Pilkada Jatim

27 Desember 2017

Moreno Soeprapto dan istrinya Noorani Sukardi. Tabloidbintang
Gerindra Punya Syarat Sebelum Calonkan Moreno di Pilkada Jatim

Banyak pihak meragukan kemampuan politik kader Gerindra yang juga atlet balap Moreno. Namun, Gerindra tidak ragu sedikit pun.


Kaleidoskop 2017: Setelah Pilkada Rasa Sara dan Politik Identitas

26 Desember 2017

Warga melintas di antara karangan bunga untuk Ahok-Djarot di Balai Kota, Jakarta, 26 April 2017. Karangan bunga ini dikirimkan setelah pasangan inkumben Ahok-Djarot kalah dalam Pilkada DKI Jakarta versi hitung cepat. TEMPO/Amston Probel
Kaleidoskop 2017: Setelah Pilkada Rasa Sara dan Politik Identitas

Politik identitas masih membayangi Pilkada 2018, terpilihnya Anies-Sandi mencerminkan adanya polarisasi di masyarakat.


Pilkada 2018 Diprediksi Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

17 Desember 2017

Pilkada 2018 Makin Mahal
Pilkada 2018 Diprediksi Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

Kebijakan moneter yang telah dimulai sejak tahun ini dan kebijakan pemerintah untuk 2018 akan mampu menopang penguatan daya beli masyarakat.


Ketua PSSI Nyalon di Pilkada Sumatera Utara, Ini Kata Kemenpora

22 November 2017

Menpora Imam Nahrawi dan Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi saat melihat laga uji coba antara Persebaya dan PSIS Semarang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, 19 Maret 2017. TEMPO/Nurhadi
Ketua PSSI Nyalon di Pilkada Sumatera Utara, Ini Kata Kemenpora

Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi akan maju dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023.