Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Terkendala Izin, Calo PNS dari PKB Belum Diperiksa  

image-gnews
Iklan

TEMPO Interaktif, Semarang - Kepolisian Daerah Jawa Tengah hingga kini belum juga memeriksa Musthofa, anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah yang sebelumnya dilaporkan ke polisi karena diduga menjadi calo seleksi calon pegawai negeri sipil.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah, Komisaris Besar Bambang Rudi Pratiknyo, menyatakan hingga kini status Musthofa masih menjadi anggota DPRD Jawa Tengah. Maka, untuk memeriksanya butuh izin dari Menteri Dalam Negeri. Polda Jawa Tengah sudah melayangkan permohonan izin pemeriksaan kepada Kementerian Dalam Negeri, tetapi izin itu tak juga kunjung turun.

"Musthofa masih dilindungi oleh koleganya, baik dalam partai atau dalam Dirjen Depdagri dengan tidak diberikan izin pemeriksaan terhadap yang bersangkutan," kata Bambang kepada Tempo, Senin, 12 September 2011.

Bambang enggan menyebut siapa yang melindungi Musthofa tersebut. Izin pemeriksaan tersebut, kata Bambang, baik Musthofa sebagai saksi ataupun sebagai tersangka. Bambang memperkirakan ada permainan di staf Mendagri sehingga izin itu tak juga kunjung turun.

Peran Musthofa sebagai calo CPNS diungkap para korban yang berjumlah enam orang. Para korban sudah menyetorkan uang kepada Musthofa dengan jumlah bervariasi antara Rp 75 juta hingga Rp 175 juta. Imbalannya, mereka bisa menjadi PNS. Kedua pihak bersepakat jika gagal menjadi PNS, maka Musthofa akan mengembalikan uang itu. Namun, para korban tak juga diangkat menjadi PNS.

Para korban kesulitan mendapatkan uangnya yang sudah disetor ke Musthofa. Mereka mencari Musthofa ke berbagai tempat, tapi tak juga menemukan. Keberadaan Musthofa juga tak diketahui. Musthofa sudah lebih dari tiga bulan tak juga masuk kerja sebagai anggota DPRD. Akhirnya, para korban melaporkan Musthofa ke polisi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa sudah menyatakan memecat Musthofa dan segera melakukan pergantian antar waktu (PAW). Namun, sampai saat ini secara resmi kedudukan tersangka Musthofa belum di-PAW. Secara resmi, Polda juga belum menerima pemberitahuan adanya pemecatan Musthofa dari keanggotaannya di PKB.

Wakil Ketua PKB Jawa Tengah, Sukirman, menyatakan sedang memproses PAW Musthofa. Penggantinya adalah calon legislatif yang perolehan suaranya terbanyak setelah Musthofa di daerah pemilihan Kebumen, Banjarnegara, dan Purbalingga.

Bambang berharap DPRD Jawa Tengah segera melaksanakan PAW sehingga kasus ini bisa cepat terselesaikan. Jika Mustofa sudah tidak jadi anggota Dewan, Polda Jawa Tengah berjanji akan segera melakukan penangkapan.

Bambang menyatakan beberapa hambatan itulah yang membuat penanganan kasus calo CPNS belum bisa diusut secara tuntas. "Penyidik akan setia dan sabar menunggu sampai yang bersangkutan tidak berkutik kelak dan kami tetap semangat untuk bisa menjerat yang bersangkutan ke sidang PN (pengadilan negeri) begitu kekebalan politik sudah lepas semuanya," kata Bambang.

ROFIUDDIN

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Seleksi CPNS 2024 Dibuka Mei, Simak Jadwal dan Daftar Formasinya

1 hari lalu

Pemerintah membuka 2.302.543 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk tahun 2024.
Seleksi CPNS 2024 Dibuka Mei, Simak Jadwal dan Daftar Formasinya

Jadwal dan formasi CPNS 2024 untuk CPNS dan PPPK.


Azwar Anas dan Yaqut Cholil Sepakat Lulusan Ma'had Aly Bisa Seleksi CPNS

16 hari lalu

Azwar Anas dan Yaqut Cholil Sepakat Lulusan Ma'had Aly Bisa Seleksi CPNS

Ma'had Aly merupakan perguruan tinggi keagamaan berbasis pesantren.


Kemenpan RB Setujui 110.553 Formasi CPNS dan CPPPK Kemenag Tahun Ini

17 hari lalu

Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS formasi Kejaksaan di Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, Kamis  9 November 2023. Pemerintah mulai Kamis 9 November melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2023 yang diikuti sebanyak 1.853.617 pelamar, sedangkan Seleksi Kompetensi bagi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) akan dilakukan pada Jumat 10 November. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Kemenpan RB Setujui 110.553 Formasi CPNS dan CPPPK Kemenag Tahun Ini

Kemenpan RB menyetujui 110.553 formasi CPNS dan CPPPK untuk Kemenag pada tahun ini. Terbesar selama enam tahun terakhir.


Kemenag Usul Lulusan Ma'had Aly Bisa Ikut Seleksi CPNS

17 hari lalu

Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS formasi Kejaksaan di Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, Kamis  9 November 2023. Pemerintah mulai Kamis 9 November melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2023 yang diikuti sebanyak 1.853.617 pelamar, sedangkan Seleksi Kompetensi bagi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) akan dilakukan pada Jumat 10 November. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Kemenag Usul Lulusan Ma'had Aly Bisa Ikut Seleksi CPNS

Lulusan Ma'had Aly berpeluang mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS, khususnya formasi penyuluh agama.


Terpopuler Bisnis: Pilot Batik Air yang Tertidur Diklaim bukan Salah Perusahaan, Alasan Grab-Gojek Tidak Bayar THR Ojol

28 hari lalu

Bos Lion Air Group, Rusdi Kirana, saat ditemui di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Senin, 17 Januari 2020. Tempo/Francisca Christy Rosana
Terpopuler Bisnis: Pilot Batik Air yang Tertidur Diklaim bukan Salah Perusahaan, Alasan Grab-Gojek Tidak Bayar THR Ojol

Bos Lion Air Rusdi Kirana mengklaim insiden pilot Batik Air yang tertidur bukan salah perusahaan.


Rekrutmen CPNS Dibuka Mei 2024, Ini Instansi yang Umumkan Formasi

29 hari lalu

Pemerintah membuka 2.302.543 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk tahun 2024.
Rekrutmen CPNS Dibuka Mei 2024, Ini Instansi yang Umumkan Formasi

Sejumlah instansi sudah umumkan formasi rekrutmen CPNS yang akan dibuka Mei tahun ini.


BKN Buka Seleksi Tiga Periode CASN, Pelamar Hanya Boleh Ikut Satu Tahap

30 hari lalu

Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS formasi Kejaksaan di Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, Kamis  9 November 2023. Pemerintah mulai Kamis 9 November melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2023 yang diikuti sebanyak 1.853.617 pelamar, sedangkan Seleksi Kompetensi bagi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) akan dilakukan pada Jumat 10 November. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
BKN Buka Seleksi Tiga Periode CASN, Pelamar Hanya Boleh Ikut Satu Tahap

BKN merencanakan jadwal seleksi CASN dalam tiga periode, yakni April, Juni, September di tahun 2024. Pelamar hanya bisa mengikuti satu tahap seleksi


Pemerintah Buka 1,28 Juta Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ada Formasi Khusus di IKN

35 hari lalu

Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil saat pulang kerja, Jakarta, Selasa, 27 Februari 2024. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforms Birokrasi (PANRB) Abdullah Anwar Anas memastikan kepindahan ASN termasuk PNS, TNI, Polri ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebanyqak 6000 orang dan akan dimulai pada Juli 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Pemerintah Buka 1,28 Juta Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ada Formasi Khusus di IKN

Ada formasi khusus untuk seleksi CPNS dan PPPK tahun ini di IKN.


THR PNS Cair 100 Persen dan CPNS 80 Persen, Cek Besarannya

36 hari lalu

Ilustrasi PNS atau ASN. Shutterstock
THR PNS Cair 100 Persen dan CPNS 80 Persen, Cek Besarannya

PP tentang pemberian THR dan gaji ke-13 bagi ASN telah diteken oleh Presiden Jokowi. Simak besarannya untuk PNS dan CPNS berikut ini.


Bupati Bandung Kembali Raih Penghargaan dari Kementerian PAN-RB

36 hari lalu

Bupati Bandung Kembali Raih Penghargaan dari Kementerian PAN-RB

Kabupaten Bandung merekrut lebih banyak PNS untuk memenuhi kebutuhan lima rumah sakit baru.