Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menteri dan Artis Jadi Juru Kampanye di Pilkada Banten  

image-gnews
ANTARA/Lucky.R
ANTARA/Lucky.R
Iklan

TEMPO Interaktif, Serang - Sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II dan para artis akan menjadi juru kampanye dalam kampanye terbuka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2011 yang akan digelar pada 5-18 Oktober mendatang.

Juru bicara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten Jazuli Juwaeni dan Makmun Mujakki, Muhammad Arif Kirdiat, mengatakan saat kampanye nanti pasangan nomor urut 3 ini akan mengerahkan sejumlah menteri dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), seperti Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Pertanian Suswono, Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri , dan Menristek Suharna Suryapranata.

"Menteri-menteri dari PKS siap turun ke Banten. Bahkan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq juga akan turun ke Banten," kata Muhammad Arif, Minggu 11 September 2011.

Tidak hanya itu, lanjut Arif, pasangan yang diusung oleh partai koalisi keumatan ini--PKS, PPP, PKNU, dan PBR--juga akan menyiapkan sejumlah juru kampanye dari kalangan artis. Di antaranya artis sinetron dari Islam KTP Taufik Lala, Si Dul, Daus Mini, Yanda Djaitov, Hasan Hutapea, Idrus Madani, grup band Wali, serta artis-artis pemeran sinetron Para Pencari Tuhan.

"Bahkan kami telah mengontak artis-artis dari Opera Van Java (OVJ), yakni Andre Stingky dan Sule, untuk membantu menjadi jurkam pasangan kami," katanya.

Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Banten Mardiono juga mengatakan saat kampanye pasangan Jazuli Juwaeni dan Makmun Mujakki pihaknya akan menurunkan Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali yang kini juga menjabat Menteri Agama Republik Indonesia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPD Partai Demokrat Provinsi Banten Media Warman menyatakan pasangan calon nomor urut dua, Wahidin Halim-Irna Narulita (WH-Irna), juga menyiapkan juru kampanye, di antaranya Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Sekjen DPP Partai Demokrat Edi Bhaskoro, Wakasekjen DPP Partai Demokrat Saan Mustofa, dan seluruh pengurus DPP Partai Demokrat. Bahkan Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf siap menjadi juru kampanye pasangan WH-Irna.

"Kalau artis-artis dari Partai Demokrat seperti Angelina Sondakh dan Ruhut Sitompul belum kami konfirmasi. Tapi yang jelas seluruh jajaran DPP Partai Demokrat siap turun ke Banten," katanya.

Sementara itu anggota tim pemenangan pasangan Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno, Muchlis, mengatakan tim pemenangan dari 33 partai politik pengusung dan pendukung masih menggodok siapa saja yang akan disiapkan menjadi juru kampanye. "Kami berharap Mbak Puan Maharani yang juga selaku Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR dan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham berkenan menjadi jurkam," katanya.

Muchlis mengatakan tim pemenangan pasangan nomor urut satu ini juga tengah melobi sejumlah artis ternama untuk memeriahkan kampanye pasangan Atut-Rano. "Sampai saat ini kami telah menyeleksi siapa saja artis-artis yang cocok untuk memeriahkan kampanye pasangan kami," katanya.

WASI'UL ULUM

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.


KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kantor KPU ini memutuskan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menjadi pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU menggantikan Husni Kamal Manik yang tutup usia pada Kamis (07/07). TEMPO/Aditia Noviansyah
KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.


Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

ANTARA/Wahyu Putro A
Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.


Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

TEMPO/Arif Fadillah
Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.


Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

TEMPO/Arif Fadillah
Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.


Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.


Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Sineas Indonesia Garin Nugroho. ANTARA/Teresia May
Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.


Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.


Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini bersiap memimpin Rapat Pleno Fraksi PKS di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 11 April 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.


DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.