Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

30 Persen Pegawai Pemprov DIY Tak Produktif

image-gnews
Iklan

TEMPO Interaktif, Yogyakarta - Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami kelebihan 2.500 pegawai negeri sipil. Dengan usia rata-rata di atas 40 tahun, kinerja mereka dianggap tak bagus lagi.

Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta Ichsanuri menilai kerja mereka di kantor tak lagi produktif lagi. “Udad-udud (merokok), moco koran (baca koran),” kata dia di ruangannya, Kamis, 8 September 2011.

Saat ini ada 7.600 pegawai negeri sipil di lingkungan Pemprov DIY. Kelebihan pegawai terjadi merata di hampir semua bagian pemerintahan. Selain kebanyakan para pegawai yang dianggap tak lagi produktif lantaran sudah berusia tua, ada juga yang masih berusia muda.

Namun, lanjut Ichsanuri, kinerja tiap pegawai tetap berbeda. Ada yang berkembang positif atau bahkan ada yang anjlok negatif. “Wes ruwet meh ngandani (sudah ruwet mau mengingatkan),” kata dia menyesalkan perihal pegawai yang tak produktif.

Dia mengatakan cukup senang adanya moratorium (penghentian sementara) penerimaan calon pegawai negeri sipil. Harapannya, moratorium bisa menyelesaikan beban kelebihan pegawai dan memperbaiki kinerja pemerintahan.

Ditetapkan dalam surat keputusan bersama Tiga Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, serta Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, moratorium berlangsung sejak 1 September 2011 hingga 16 bulan mendatang. Moratorium dimaksudkan agar distribusi pegawai merata. Daerah yang kelebihan pegawai bisa memindahkannya ke daerah lain yang masih kekurangan.

Sayangnya, kelebihan pegawai di Yogyakarta didominasi oleh pegawai yang telah berusia tua sehingga tak bisa dipindahkan ke luar daerah. Salah satu cara untuk menyelesaikan masalah kelebihan pegawai adalah dengan cara natural, yakni menunggu hingga mereka pensiun.

Di sisi lain, kata Ichsanuri, Pemprov DIY pun mengalami kekurangan PNS hingga mencapai 1000 orang. Kekurangan itu untuk menutup kebutuhan tenaga pendidikan semisal guru sekolah luar biasa, serta tenaga kesehatan, semisal dokter.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tak menutup kemungkinan, untuk menutup kekurangan itu, pemerintah menerima pegawai pindahan dari daerah lain. Namun, agar efektif, pemerintah akan menseleksi secara ketat. “Pokoknya 1000 itu yang pinter-pinter, masih muda, dan prospektif,” kata dia.

Sementara itu, sepengamatan Tempo, suasana perkantoran pemerintah memang tak sesibuk kantor swasta. Kebanyakan para pegawai terlihat lebih santai bekerja. Kondisi itu terjadi hampir seluruh bagian, baik pegawai yang bertugas di kantor yang berurusan melayani masyarakat secara langsung atau tidak.

Pakar politik pemerintahan dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, IGN AA Ari Dwaipayana, menilai ada fungsi pengawasan yang berjalan tak maksimal sehingga para pegawai tak efektif bekerja. Pegawai yang disiplin dan bekerja secara baik seharusnya mendapat apresiasi dan penghargaan. Begitu juga sebaliknya, pegawai yang tak disiplin dan kinerjanya buruk harus diberi hukuman. “Harus ada reward and punisment,” kata dia.

Harus diakui, lanjut dia, reformasi sistem birokrasi memang belum berjalan maksimal. Struktur pemerintahan saat ini cukup banyak, tetapi minim fungsi. Padahal semestinya, struktur pemerintahan harus ramping dan memiliki banyak fungsi. “Miskin struktur, tapi kaya fungsi,” saran dia.

Kondisi itulah yang mendorong adanya sejumlah kantor dinas mengalami suprplus pegawai. Sementara, banyaknya pegawai itu tak banyak memiliki fungsi kerja.

ANANG ZAKARIA


Iklan

PNS


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

10 jam lalu

Pengendara sepeda motor melintas di kawasan Biomedical Campus BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin, 25 Maret 2024. Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN)  yang ditetapkan pemerintah dan akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan dan biomedical. ANTARA/Muhammad Iqbal
Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

Terpopuler: Masuknya PIK 2 dan BSD menjadi PSN diduga terkait Pilpres, diskon tarif tol Trans Sumatera saat mudik Lebaran.


Terkini: Modus Tuyul SPBU untuk Raup Keuntungan, Jokowi Resmikan Bendungan Gumbasa Senilai Rp 1,25 Triliun

1 hari lalu

Polisi Buktikan Kecurangan di SPBU
Terkini: Modus Tuyul SPBU untuk Raup Keuntungan, Jokowi Resmikan Bendungan Gumbasa Senilai Rp 1,25 Triliun

Berita terkini bisnis pada Rabu petang, 27 Maret 2024, dimulai dari cerita mantan pengelola pom bensin soal tuyul SPBU.


Terkini Bisnis: PNS akan Pindah ke IKN Mulai Juni 2024, Contraflow setelah Kecelakaan Beruntun di GT Halim

1 hari lalu

Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil saat pulang kerja, Jakarta, Selasa, 27 Februari 2024. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforms Birokrasi (PANRB) Abdullah Anwar Anas memastikan kepindahan ASN termasuk PNS, TNI, Polri ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebanyqak 6000 orang dan akan dimulai pada Juli 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Terkini Bisnis: PNS akan Pindah ke IKN Mulai Juni 2024, Contraflow setelah Kecelakaan Beruntun di GT Halim

Jokowi mengungkapkan sekitar 12 tower hunian bagi PNS/ASN di IKN dijadwalkan akan selesai pada Juli mendatang.


PNS Segera Dikirim ke IKN Mulai Juni, Begini Tempat Tinggalnya

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Kantor Presiden baru ini diharapkan menjadi ikon Ibu Kota Nusantara, terutama dengan adanya burung Garuda yang menjadi simbol infrastruktur di tengah Kota Nusantara. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
PNS Segera Dikirim ke IKN Mulai Juni, Begini Tempat Tinggalnya

Tempat tinggal ASN dan PNS di IKN berupa apartemen dengan tiga kamar. Ada 12 tower yang selesai pada Juli nanti.


Terpopuler: Besaran THR dan Gaji ke-13 PNS, Cara Mudik Gratis Menggunakan Kereta Api hingga Kapal Perang TNI

3 hari lalu

THR ASN Cair H-10 Lebaran Sri Mulyani Pastikan Besarannya Naik
Terpopuler: Besaran THR dan Gaji ke-13 PNS, Cara Mudik Gratis Menggunakan Kereta Api hingga Kapal Perang TNI

Terpopuler: Besaran THR dan Gaji ke-13 PNS, cara mudik gratis menggunakan kereta api hingga kapal perang TNI AL.


Berikut Regulasi Mengenai THR Pensiunan, Kapan Pencairannya Tahun Ini?

4 hari lalu

Ilustrasi pekerja menerima THR. Pexels
Berikut Regulasi Mengenai THR Pensiunan, Kapan Pencairannya Tahun Ini?

Peraturan pencairan THR diatur dalam PP Nomor 14 Tahun 2024 yang diterbitkan Jokowi pada Rabu, 13 Maret 2024. Kapan cair THR pensiunan?


Jokowi Terbitkan Aturan Pencairan THR dan Gaji Ke-13 untuk PNS, Berikut Regulasi dan Besaran Tiap Golongan

4 hari lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Jokowi Terbitkan Aturan Pencairan THR dan Gaji Ke-13 untuk PNS, Berikut Regulasi dan Besaran Tiap Golongan

Presiden Jokowi telah menerbitkan peraturan mengenai pencairan THR dan gaji ke-13 untuk PNS. Kapan cairnya dan berapa besarannya?


73 Tahun Sejarah THR, Pertama Kali Digagas Soekiman Wirjosandjojo dengan Uang Rp125-Rp200 dan Beras

8 hari lalu

Soekiman Wirjosandjojo, Perdana Menteri Indonesia ke-6. Wikipedia
73 Tahun Sejarah THR, Pertama Kali Digagas Soekiman Wirjosandjojo dengan Uang Rp125-Rp200 dan Beras

Soekiman Wirjosandjojo saat 1951 menjabat sebagai Perdana Menteri menerapkan THR [ertama kali, PNS diberi antara Rp 125-Rp200 dan beras.


MA Aktifkan Kembali Status PNS Hakim Danu Arman Setelah Terjerat Kasus Narkoba, Ini Profilnya

12 hari lalu

Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Agung menggelar sidang kasus hakim pemakai narkoba dengan terlapor hakim Danu Arman di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Jakarta, Selasa (18/7/2023). (ANTARA/Putu Indah Savitri)
MA Aktifkan Kembali Status PNS Hakim Danu Arman Setelah Terjerat Kasus Narkoba, Ini Profilnya

Mahkamah Agung (MA) aktifkan kembali status PNS hakim Danu Arman yang pernah kedapatan gunakan narkoba di ruang kerjanya di PN Rangkasbitung


Ini Alasan KPK Tahan 15 Pegawai Tersangka Pungli di Rutan Polda Metro Jaya

12 hari lalu

KPK menetapkan 15 tersangka dan menahannya dalam kasus pungutan liar atau pungli di rumah tahanan KPK, Jumat, 15 Maret 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Ini Alasan KPK Tahan 15 Pegawai Tersangka Pungli di Rutan Polda Metro Jaya

KPK menahan 15 tersangka di Rutan Polda Metro Jaya karena persoalan psikologis, sebab Kepala Rutan KPK Achmad Fauzi terkesan masih punya pengaruh.