TEMPO Interaktif, Jakarta - Politisi Partai Golkar Hajrianto Tohari menilai proyek Hambalang yang menyereret nama sejumlah petinggi Partai Demokrat berpotensi memunculkan interpelasi dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
"Banyak sekali (permasalahan) terutama hal yang menyangkut mafia pajak. Bahkan tentang kasus yang mencuat, Hambalang dan penyalahgunaan kekuasaan lainnya," kata dia usai mengikuti acara di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Jumat 29 Juli 2011.
Menurut dia, meskipun Golkar berada di dalam koalisi yang mendukung pemerintahan bukan berarti Golkar tak bisa kritis. Melalui Dewan, Golkar tetap bisa menggunakan haknya sebagai fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.
"DPR kan diberi hak, interpelasi, mengajukan pertanyaan, hak angket. Golkar tidak segan-segan menggunakan hak tersebut dalam fungsi pengawasan melalui DPR,"kata dia.
Tapi, wakil ketua MPR ini menegaskan bahwa partainya tak pernah mengagendakan pemakzulan yang mana belakangan ini wacana tersebut mencuat lagi. "Mendukung SBY sampai 2014, karena itulah Golkar ikut dalam koalisi. Tapi kritis akan terus dilakukan selama penyelenggaraan Negara menyimpang,"ujarnya.
Seperti diketahui, dalam proyek hambalang disebut-sebut oleh mantan bendahara umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin diduga telah terjadi indikasi korupsi. Hal ini diungkapnya bersamaan dengan informasi adanya korupsi dalam pembangunan wisma atlet SEA games di Palembang yang melibatkan politisi Demokrat hingga Sesmenpora.
MUNAWWAROH
